Dulu Lelaki Ini Kuli Panggul dari Daerah Kumuh Sekarang Jadi Pemimpin Negara Islam Terbesar di Dunia

TRIBUN-TIMUR.COM- Tahukah Anda Tribuners? Ada seorang Presiden yang dulunya adalah seorang tukang kayu. 

Masa kecilnya dia habiskan di Kota Surakarta, Jawa Tengah. 

Ia pernah sekolah di SD Negeri 112 Tirtoyoso. 

sekolah untuk kalangan menengah ke bawah.

Dengan kesulitan hidup yang dialami, ia terpaksa berdagang, mengojek payung, dan menjadi kuli panggul untuk membiayai sendiri keperluan sekolah dan uang jajan sehari-hari. 

Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, ia memilih untuk tetap berjalan kaki. 

Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, ia mulai bekerja sebagai penggergaji di umur 12 tahun.

Jokowi kecil telah mengalami penggusuran rumah sebanyak tiga kali. 

Penggusuran yang dialaminya sebanyak tiga kali pada masa kecil mempengaruhi cara berpikirnya dan kepemimpinannya kelak setelah menjadi Wali Kota Surakarta saat harus menertibkan pemukiman warga.

Setelah lulus SD, ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta.

Ketika ia lulus SMP, ia sempat ingin masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta, namun gagal sehingga pada akhirnya ia masuk ke SMA Negeri 6 Surakarta.

Namun, nasibnya berubah 180 derajat kalah menjadi wali kota Solo. 

Siapa dia? 

Ia adalah Presiden Joko Widodo. 

Jokowi sekarang memimpin negara Indonesia. 

Sebuah negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. 

Penduduk Islam di Indonesia mencapai 235.200.000 atau 86,8 persen dari total rakyatnya.

Jokowi lahir dan besar di tepi sungai daerah kumuh di Surakarta. Ia lulus dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1985, dan menikah dengan istrinya, Iriana, setahun kemudian.

Ia bekerja sebagai tukang kayu dan eksportir furnitur sebelum menjadi terpilih sebagai Wali kota Surakarta pada tahun 2005.

Ia menjadi terkenal secara nasional sebagai walikota dan terpilih sebagai gubernur Jakarta dalam pemilihan umum tahun 2012,  bersama Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakil gubernur.

Sebagai gubernur, ia menghidupkan kembali politik lokal, memperkenalkan kunjungan blusukan yang dipublikasikan (pemeriksaan mendadak) dan memperbaiki birokrasi kota, mengurangi korupsi dalam prosesnya. 

Ia juga memperkenalkan program-program yang sudah berjalan bertahun-tahun untuk meningkatkan kualitas hidup, termasuk layanan kesehatan universal, mengeruk sungai utama kota untuk mengurangi banjir, dan meresmikan pembangunan sistem kereta bawah tanah kota.

Pada tahun 2014, Jokowi dicalonkan sebagai calon dari PDI-P pada pemilihan umum presiden tahun itu, memilih Jusuf Kalla sebagai cawapresnya. 

Jokowi terpilih atas lawannya, Prabowo Subianto, yang membantah hasil pemilu. Jokowi kemudian dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014.

Selama menjabat, Jokowi fokus pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur serta agenda ambisius kesehatan dan pendidikan.

Dalam politik luar negeri, pemerintahannya menekankan “melindungi kedaulatan Indonesia”, dengan menenggelamkan kapal ikan asing ilegal  dan penentuan prioritas dan penjadwalan hukuman mati bagi penyelundup narkoba. Hal terakhir ini terjadi meskipun terdapat protes diplomatik dari negara-negara asing, termasuk Australia dan Prancis.

Ia terpilih kembali pada tahun 2019 untuk masa jabatan lima tahun kedua, sekali lagi mengalahkan Prabowo Subianto.

Namun, menjelang akhir masa jabatan presiden keduanya, hubungannya dengan PDI-P memburuk karena ia mendukung Prabowo Subianto, yang sebelumnya merupakan rival politiknya, untuk kampanye presiden 2024, dan mengesampingkan calon presiden dari partainya sendiri, Ganjar Pranowo. 

Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bahkan mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden Prabowo.

Pada tanggal 22 April 2024, setelah penolakan Mahkamah Konstitusi atas segala tuntutan dan perselisihan terkait pilpres 2024, Dewan Kehormatan PDI-P menyatakan baik Jokowi maupun Gibran tidak lagi menjadi anggota PDI-P, dan dengan demikian, mengukuhkan pemisahan mereka dari PDI-P. 

Meski begitu, dalam pemberhentiannya, Jokowi dan Gibran masih diperbolehkan mempertahankan kartu anggotanya, karena PDI-P tetap menghormati mereka masing-masing sebagai presiden yang sedang menjabat/berkeluar dan wakil presiden terpilih. 

Namun, kartu anggota mereka sekarang tidak memberi mereka hak apa pun di dalam partai.(*)