Sosok Jenderal Daniel Kapolda NTT Jadi Sorotan Usai Anaknya Lulus Akpol, Polri Kena Imbas

1. Yudhina Nasywa Olivia (Polwan), lahir dan besar di Kupang, anak dari anggota Polri yang berdinas di SPN Polda NTT. Yudhina sudah lama menetap di NTT.

2. Arvid Theodore Situmeang, rangking 1. Arvid lahir di Jakarta, anak Kabidkum Polda NTT yang sudah bertugas selama 3 tahun.

3. Raynold Arauna Hutabalian, rangking 2. Raynold lahir di Kupang, orang tuanya bekerja sebagai PNS di Kota Kupang.

4. Mario Cristian Bernalo Tafuy, rangking 3. Mario lahir dan sekolah di Kupang. Orangtuanya anggota Polri bertugas di Polres Kupang, asli Pulau Timor.

5. Bintang Lijaya, rangking 4. Bintang kelahiran Lakafehan dan besar di Atambua, Kabupaten Belu. Orang tuanya asli dari Pulau Timor.

6. Ketut Arya Adityanatha, rangking 5. Ketut lahir di Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB), putra dari anggota Polri yang berdinas di Polda NTT yang sudah berdinas selama 1 tahun 1 bulan 8 hari.

Ariasandy juga menjelaskan proses dan mekanisme seleksi Catar Akpol.

Peserta yang lulus dari daerah, saat ini sedang mengikuti seleksi lanjutan di Semarang, Jawa Tengah.

“Pendaftaran Akpol dilakukan secara online. Pada pendaftaran tersebut tertera apa saja yang menjadi syarat pendaftaran. Syarat utamanya adalah Warga Negara Indonesia (WNI), lalu ada syarat-syarat lainnya. Terkait domisili ada aturannya,” kata Ariasandy.

Berdasarkan pengumuman Kapolri Nomor :Peng/18/IV/DIK.2.1./2024, Tanggal 18 April 2024 tentang perubahan atas sebagian isi pengumuman Kapolri Nomor: Peng/14/III/DIK.2.1./2024, tanggal 26 Maret 2024 tentang Pengumuman Penerimaan Taruna/i Akpol Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan domisili sebagai berikut:

Pertama, peserta berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar (terhitung pada saat pembukaan pendidikan), dengan melampirkan Kartu Keluarga (KK) dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Identitas Anak (terhitung mulai tercatat di domisili baru).

Kedua, bagi putra/putri personel Polri/TNI/PNS yang berdomisili kurang dari 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar (terhitung pada saat pembukaan pendidikan) dapat mendaftar dengan ketentuan:

- Berdomisili minimal 6 bulan di Polda tempat mendaftar dengan melampirkan KK dan atau KTP.

- Orang tua peserta sedang atau pernah berdinas di wilayah Polda tempat peserta mendaftar dalam kurun waktu 2 tahun terakhir (tahun 2022 sampai pembukaan pendidikan) dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) tentang jabatan orang tua peserta.

“Persyaratan ini dilakukan verifikasi, jika tidak memenuhi syarat administrasi otomatis gugur. Peserta yang lulus ke tahap selanjutnya, masih ada tes kesehatan, tes psikologi. Tes psikologi ini menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Setiap item tes langsung keluar hasilnya, sehingga sama-sama bisa dilihat. Masing-masing memeriksa hasil tersebut, setelah itu akan ada tanda tangan berita acara penetapan hasil tersebut. Semua proses seleksi diawasi oleh pihak internal dan eksternal yang berkompeten di bidang masing-masing,” jelas Ariasandy.

Lembaga pengawas yang mengawasi langsung proses seleksi hingga penetapan hasil, terdiri dari pengawas internal yaitu Itwasda Polda NTT dan Bidpropam Polda NTT. Sedangkan pengawas eksternal yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi NTT (KONI), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas P dan K), Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), Proktor Lab CAT SMAN 3 Kupang, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ahli IT Universitas Nusa Cendana.

“Ini baru pendaftaran tingkat daerah karena anak-anak kita masih berjuang lagi di pusat, mudah-mudahan mereka bisa lulus,” ucapnya.

Menurutnya, kuota reguler Polda NTT sudah bertahun-tahun sebanyak 6 orang.

Kemudian ada tambahan kuota khusus dari Mabes Polri, sesuai dengan penilaian dari Mabes Polri. Salah satunya adalah orang tuanya berjasa bagi organisasi Polri.

“Polda NTT tidak mencampuri kuota Mabes, kita fokus pada 6 kuota reguler ini. Dari 6 orang ini ada 2 orang yang mengikuti orang tuanya berdinas di sini dan 4 lainnya lahir besar di NTT," tandas Ariasandy.

"Ada anak yang sudah mengikuti tes sebanyak dua kali namun gagal, di tes ketiga ini baru lulus karena memang mempersiapkan diri dan nilainya bagus. Perlu saya garis bawahi, nilai kuota reguler tidak akan berpengaruh pada kuota Mabes, karena nilai kuota Mabes akan diuji dengan sesama kuota Mabes. Salah satu yang lolos di kuota Mabes adalah anak kita dari Manggarai Barat,” ungkapnya.

Pada seleksi Akpol, lanjut Ariasandy, belum ada aturan terkait pembagian untuk putra daerah.

Berbeda dengan seleksi Bintara dan Tamtama, target 70 persen harus anak lokal karena setelah lulus akan mengabdi kembali di tanah kelahirannya.

“Kalau Akpol seperti saya ini dari lahir sampai besar, dan mengikuti seleksi di Makassar tetapi saya belum pernah sekalipun dinas di Makassar. Karena Akpol begitu lulus langsung disebar ke seluruh Indonesia. Itulah konsep awal, mengapa pendaftaran Akpol terbuka untuk semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat,” kisah Ariasandy.

Ariasandy khawatir isu-isu miring di masyarakat, akan berdampak bagi anak-anak NTT yang mengikuti seleksi yang sama di luar Provinsi NTT.

Terkait informasi yang beredar di berbagai platform media social bahwa ada peserta yang nilainya bagus namun tidak lolos, Ariasandy meminta nama lengkap peserta tersebut untuk diperiksa nilainya.

Dia menyampaikan semua nilai masing-masing peserta terdata. Setiap item seleksi memiliki bobot masing-masing, dari bobot penilaian tersebut terdapat akumulasi nilai setiap peserta.

“Pada saat pengumuman, anak, orang tua, dan pengawas hadir semua. Kalau ada problem dijelaskan saat itu juga. Kalau ada orang tua yang bilang nilai anaknya bagus tetapi tidak lolos, sampaikan namanya kepada saya biar kita cek kebenarannya,” tegasnya.

Ariasandy mengapresiasi kedatangan DPD-GRIB Jaya Provinsi NTT.

“Kami menyambut baik kedatangan DPD-GRIB Jaya) Provinsi NTT di Polda NTT. Kita bersama-sama meluruskan berbagai isu, yang saat ini telah berkembang luas di masyarakat. Selain itu masukan-masukan yang diberikan kepada kami, akan kami sampaikan kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi,” pungkasnya

Profil Daniel Tahi Monang Silitonga

Dikutip dari Wikipedia, Sosok Irjen. Pol. Drs. Daniel Tahi Monang Silitonga, S.H., M.A. lahir pada 8 Oktober 1968
adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 7 Desember 2023 menjabat sebagai Kepala Kepolisian Nusa Tenggara Timur.

Daniel, lulusan Akpol 1990 ini berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah adalah Kapolda Papua Barat.

Selain itu juga beliau merupakan putra daerah Sumatera Utara yang berasal dari Aek Kahombu, Tano Tombangan Angkola, Tapanuli Selatan.

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Umum

• SD (1981)
• SMP Negeri 1 Tantom Angkola (1984)
• SMA Budi Mulia Pematangsiantar (1987)
• S1 (1999)
• S2 (2010)

Pendidikan Kepolisian

• AKPOL (1990)
• PTIK
• SESPIM (2006)
• SESPIMTI (2014)

Riwayat Jabatan

• Wakapolsek Asembagus
• Kapolsek Besuki
• Kapolsek Tanjung Duren
• Sekpri Wakapolri
• Kapolresta Malang
• Wadirreskrim Polda Jatim[2] (2010)
• Dirresnarkoba Polda Riau (2011)
• Dirreskrimum Polda Riau (2013)
• Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri[3] (2014)
• Dirreskrimum Polda Sumsel (2016)
• Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri (2017)
• Wadirtipideksus Bareskrim Polri (2017)
• Karobinopsnal Bareskrim Polri (2019)
• Dirtipideksus Bareskrim Polri[4] (2019)
• Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri (2020)
• Kapolda Papua Barat (2022)
• Kapolda Nusa Tenggara Timur (2023)

Polri kena imbas

Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat NTT Menggugat menggelar aksi demo di depan Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan pada Jumat (12/7/2024).

Adapun mereka melakukan unjuk rasa itu buntut viralnya nama-nama calon taruna (catar) Akpol 2024 dari Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mayoritas bukan putra dan putri asli daerah NTT.

"Agenda hari ini kami menuntut kepada kepolisian supaya membentuk tim investigasi terhadap proses seleksi calon taruna akpol NTT," kata Jenderal Lapangan Aliansi Masyarakat NTT Menggugat, Manche Kota kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta.

Dia mengatakan Kapolda NTT, Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga diduga telah melakukan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses seleksi catar Akpol tersebut.

Pasalnya, ketika Polda NTT dijabat oleh pimpinan yang berdarah asli NTT, ada beberapa putra-putri daerah yang lolos menjadi catar Akpol.

"Ini ada banyak informasi yang beredar bahwa yang lolos itu sebagian besar adalah anak dari pejabat kepolisian yang sekarang menjabat dan mantan pejabat kepolisian NTT," ungkapnya.

Dalam kegiatan ini, perwakilan massa diterima oleh pihak Mabes Polri saat melakukan audiensi.

Meski aksi tersebut sempat berjalan ricuh karena penutupan jalan dengan membakar sejumlah barang seperti ban, kardus dan botol bekas air mineral, namun mereka mengklaim Polri telah menerima tuntutan mereka.

Adapun tuntutan yang diterima yakni ada dua persoalan. Pertama, agar Polri membentuk tim untuk menginvestigasi kasus dugaan KKN tersebut dan kedua yakni agar Kapolda NTT menambah kuota catar Akpol khusus untuk putra dan putri asli daerah NTT.

"Pertama kami menuntut Kapolri memberikan kuota tambahan untuk anak asli NTT, karena ini menggelisahkan. kami terus terang  merasa bahwa NTT ini hanya rumah persinggahan, yang kemudian org boleh mengambil hak-hak anak NTT kalau dibiarkan terus kapan anak NTT bisa menjadi pimpinan di kepolisian," ungkapnya.

Kapolda Sebut Hasil Tak Diintervensi

Sebelumnya, Sebuah unggahan viral di media sosial yang memperlihatkan sebuah list nama yang disebut merupakan calon siswa (casis) Akpol dari Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah lulus.

Dari unggahan akun TikTok @laurensiuslebatuk tersebut, terlihat ada 11 nama casis Akpol dari Polda NTT yang sudah lulus dan disebut akan dikirim ke Mabes Polri.

Namun, nama-nama tersebut disorot netizen lantaran dianggap mayoritas bukan putra asli NTT melainkan disebut bermarga batak.

Adapun kesebelas casis Akpol itu bernama Yudhina Nasywa Olivia (Wanita), Arvid Theodore Situmeang, Reynold Arjuna Hutabarian, Mario Christian Bernalo Tafui.

Selanjutnya Bintang Lijaya, Ketut Arya Adityanatha, Brian Lee Sebastian Manurung, Timothy Abisai Silitonga, Muhammad Rizq Sanika Marzuki, Madison Juan Raphael Karna Silalahi dan Lucky Nuralamsyah.

Terkait itu, Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga buka suara soal unggahan yang viral tersebut. Menurutnya, penerimaan Akpol, Bintara hingga Tamtama Polri sudah melalui mekanisme yang berlaku.

"Saya selaku Kapolda tidak bisa intervensi atau mempengaruhi hasil yang di laksanakan oleh Panitia yang diawasi oleh Internal Polri maupun pengawas eksternal dari masyarakat, perwakilan orang tua dan akademisi," kata Daniel saat dihubungi, Sabtu (6/7/2024).

Sementara itu, Karo SDM Polda NTT, Kombes Satria Yusada menepis isu yang menyebut calon taruna (catar) Akpol yang lulus mayoritas bermarga batak.

Dari 11 catar Akpol yang lulus, enam di antaranya merupakan putra asli NTT. Mereka lahir dan besar di pulau dengan julukan Nusa Terindah Toleransi itu.

"11 orang peserta yang dinyatakan lulus terpilih sidang kelulusan Tk Panda (Panitia Daerah) satu orang asli putra daerah NTT, lima orang putra daerah yang lahir dan besar di NTT, lima orang pendatang yang sudah menetap di NTT," kata Satria saat dihubungi, Sabtu (6/7/2024).

Satria menyebut dalam proses perekrutan catar Akpol sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan pengawasan ketat.

"Dalam semua tahapan rekrutmen juga melibatkan pengawas internal dan pengawas eksternal untuk mengawasi proses seleksi yang transparan," tuturnya.

"Proses kelulusan seleksi Catar dan terpilihnya Catar yang mengikuti seleksi TK Pusat Akpol di Semarang," sambungnya.