Sosok Jenderal Daniel Kapolda NTT Jadi Sorotan Usai Anaknya Lulus Akpol, Polri Kena Imbas

TRIBUN-TIMUR.COM - Sosok Inspektur Jenderal Daniel Tahi Monang Silitonga Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT).

 Jenderal Daniel Tahi Monang Silitonga jadi sorotan setelah putranya Timothy Abishai Silitonga lolos masuk Akademi Kepolisian (Akpol) 2024.

Nama Timothy Abishai Silitonga dan ayahnya viral di media sosial setelah disebut lulus masuk Akpol 2024.

Tak sedikit warganet mengaitkan nama Timothy Abishai Silitonga dengan pengaruh ayahnya sebagai Kapolda NTT.

Sorotan salah satunya datang dari akun Facebook Yoyarib KannutuanMau.

Akun Facebook Yoyarib KannutuanMau mengunggah tangkapan layar percakapan salah satu orang tua pendaftar Akpol.

Dalam percakapan itu, tertera isi chat menyebut nilai rendah anak Kapolda saat pendaftaran taruna Akpol 2024.

"b pung anak matematika 100 bahasa Inggris 100, anak kapolda psikotest 64 punya sulung 70. Ada anak NTT ju yang tes renang nilai 100 snd masuk ju kasihan sekali," demikian bunyi percakapan viral yang dilihat Tribun-Timur.com Jumat (12/7/2024).

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr  John Tuba Helan menyebut dugaan nepotisme pada tes calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2024 di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda) NTT perlu diusut.

Ia mengusulkan Mabes Polri membentuk tim investigasi. 

Menurut John, persoalan itu sudah menjadi sorotan publik. Seleksi itu disebut sudah menyimpang dari ketentuan.

Pengajar pada fakultas hukum Undana ini berpandangan agar kuota untuk putra-putri daerah mestinya ditetapkan dalam aturan sehingga bisa dilaksanakan oleh panitia seleksi. 

Berkaca dari masalah seperti ini, proses seleksi berlangsung terbuka sehingga siapapun, selama dia warga negara Indonesia, maka dibolehkan untuk mengikuti tes itu. 

"Menurut saya karena ini sudah menjadi sorotan maka perlu dilakukan pemeriksaan atau investigasi dari Mabes Polri. Investigasi itu bisa membuktikan bahwa itu sudah sesuai aturan atau tidak, kalau tidak sesuai maka dikenakan sanksi yang ada," ujarnya, Selasa 9 Juli 2024.

John Tuba Helan berkata, selama ini ada dugaan nepotisme yang terjadi. Sehingga investigasi dilaksanakan agar membuktikan semua kecurigaan publik selama ini.

Jika para peserta yang lolos itu punya nilai tinggi maka tidak menjadi persoalan. Namun, menjadi masalah bila ada semacam nepotisme. 

"Yang bermasalah itu peserta yang nilai lebih rendah tapi terpilih untuk mewakili NTT, saya pikir itu bisa dibatalkan kalau terjadi semacam nepotisme begitu. Investigasi menjadi penting," kata dia. 

Mabes Polri lewat tim investigasi perlu melakukan pengusutan agar bisa membuka duduk masalah itu. Mestinya, panitia sejak awal juga membuka semua itu secara transparan dan tidak terkontaminasi dengan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

John Tuba Helan mengatakan, Mabes Polri bisa membentuk tim independen dengan melibatkan para pihak terkait yang menjamin independensi tim itu.

Dia tidak mau tim itu hanya berisi tim internal kepolisian yang bisa menimbulkan pertanyaan lanjutan. 

Dia ragu kalau tim yang dibentuk hanya dari pihak kepolisian. Hasilnya, bisa saja akan saling melindungi dan menyebabkan masalah ini tidak ada titik terang.

Publik hanya dibuat nyaman dengan tim yang terkesan asal-asalan. 

"Perlu melibatkan pihak luar agar menjaga independensi tim itu. Libatkan pihak internal dan eksternal," kata dia. 

Dia menjelaskan, Komisi Informasi Publik dan Kompolnas, bisa juga dilibatkan. Data hasil tes, baginya bisa dibuka ke publik. Sebab, itu bukan merupakan data rahasia atau yang dikecualikan sebagaimana yang terkuat dalam aturan Komisi Informasi Publik. 

Adanya tim investigasi itu, ujar dia, maka paling tidak data-data yang berkaitan bisa diperoleh dan disampaikan ke masyarakat.

Tapi, langkah lain yang bisa ditempuh adalah meminta Komisi Informasi Publik agar mendorong panitia membuka data semua peserta yang mengikuti tes itu.

Penjelasan Humas Polda NTT

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Ariasandy SIK akhirnya membeberkan data peserta Calon Taruna Akademi Polisi ( Catar Akpol ) dari Nusa Tenggara Timur.

Data Catar Akpol tersebut disampaikan kepada Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya ( DPD-GRIB Jaya ) Provinsi NTT, Rabu 10 Juli 2024.

Ariasandy menerima Ketua DPD-GRIB Jaya Provinsi NTT, Ferdi Wadu di ruang kerjanya. Ferdi didampingi Ebenhaezer Tung Sely dan Pither Yesend Boimau.

Sebelumnya, DPD-GRIB Jaya telah menyurati Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, SH, MA untuk beraudiens.

Saat itu Kapolda Daniel sedang mengikuti kegiatan di luar kota sehingga diarahkan menuju ruangan Kabid Humas Polda NTT.

Berdasarkan data yang dibeberkan Ariasandy, dari 11 peserta Catar Akpol, beberapa di antaranya merupakan anak pejabat Polri.

Mantan Kapolres Timor Tengah Selatan ini menyebut ada dua kategori kuota seleksi Catar Akpol 2024.

Pertama, kuota Mabes Polri.

Adapun peserta yang lulus seleksi, yakni:

1. Lucky Nuralamsyah, putra dari anggota Polri yang berdinas di Ditlantas Polda NTT. Lucky lahir dan besar di Manggarai.

2. Madison Juan Raphael Kana Silalahi, putra anggota Polri yang berdinas di Polda NTT.

Saat mendaftar ikut seleksi Catar Akpol 2024, Madison sudah berdomisili di NTT selama 2 tahun 3 bulan 19 hari.

3. Mochamad Rizq Sanika Marzuki, putra dari anggota Polri yang pernah berdinas di Polda NTT. 

Saat mendaftar, Mochamad sudah berdomilisi di NTT selama 1 tahun 2 bulan 22 hari.

4. Timothy Abishai Silitonga, putra dari anggota Polri yang berdinas di Polda NTT. Timothy berdomisili di NTT selama 7 bulan 26 hari.

5. Brian Lee Sebastian Manurung, putra dari pegawai Kejaksaan RI, berdomisili di NTT selama 1 tahun 5 bulan 15 hari.

Kedua, Kuota Reguler.

Polda NTT berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) mendapatkan kuota reguler, terdiri dari 1 wanita dan 5 laki-laki.

1. Yudhina Nasywa Olivia (Polwan), lahir dan besar di Kupang, anak dari anggota Polri yang berdinas di SPN Polda NTT. Yudhina sudah lama menetap di NTT.

2. Arvid Theodore Situmeang, rangking 1. Arvid lahir di Jakarta, anak Kabidkum Polda NTT yang sudah bertugas selama 3 tahun.

3. Raynold Arauna Hutabalian, rangking 2. Raynold lahir di Kupang, orang tuanya bekerja sebagai PNS di Kota Kupang.

4. Mario Cristian Bernalo Tafuy, rangking 3. Mario lahir dan sekolah di Kupang. Orangtuanya anggota Polri bertugas di Polres Kupang, asli Pulau Timor.

5. Bintang Lijaya, rangking 4. Bintang kelahiran Lakafehan dan besar di Atambua, Kabupaten Belu. Orang tuanya asli dari Pulau Timor.

6. Ketut Arya Adityanatha, rangking 5. Ketut lahir di Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB), putra dari anggota Polri yang berdinas di Polda NTT yang sudah berdinas selama 1 tahun 1 bulan 8 hari.

Ariasandy juga menjelaskan proses dan mekanisme seleksi Catar Akpol.

Peserta yang lulus dari daerah, saat ini sedang mengikuti seleksi lanjutan di Semarang, Jawa Tengah.

“Pendaftaran Akpol dilakukan secara online. Pada pendaftaran tersebut tertera apa saja yang menjadi syarat pendaftaran. Syarat utamanya adalah Warga Negara Indonesia (WNI), lalu ada syarat-syarat lainnya. Terkait domisili ada aturannya,” kata Ariasandy.

Berdasarkan pengumuman Kapolri Nomor :Peng/18/IV/DIK.2.1./2024, Tanggal 18 April 2024 tentang perubahan atas sebagian isi pengumuman Kapolri Nomor: Peng/14/III/DIK.2.1./2024, tanggal 26 Maret 2024 tentang Pengumuman Penerimaan Taruna/i Akpol Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan domisili sebagai berikut:

Pertama, peserta berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar (terhitung pada saat pembukaan pendidikan), dengan melampirkan Kartu Keluarga (KK) dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Identitas Anak (terhitung mulai tercatat di domisili baru).

Kedua, bagi putra/putri personel Polri/TNI/PNS yang berdomisili kurang dari 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar (terhitung pada saat pembukaan pendidikan) dapat mendaftar dengan ketentuan:

- Berdomisili minimal 6 bulan di Polda tempat mendaftar dengan melampirkan KK dan atau KTP.

- Orang tua peserta sedang atau pernah berdinas di wilayah Polda tempat peserta mendaftar dalam kurun waktu 2 tahun terakhir (tahun 2022 sampai pembukaan pendidikan) dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) tentang jabatan orang tua peserta.

“Persyaratan ini dilakukan verifikasi, jika tidak memenuhi syarat administrasi otomatis gugur. Peserta yang lulus ke tahap selanjutnya, masih ada tes kesehatan, tes psikologi. Tes psikologi ini menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Setiap item tes langsung keluar hasilnya, sehingga sama-sama bisa dilihat. Masing-masing memeriksa hasil tersebut, setelah itu akan ada tanda tangan berita acara penetapan hasil tersebut. Semua proses seleksi diawasi oleh pihak internal dan eksternal yang berkompeten di bidang masing-masing,” jelas Ariasandy.

Lembaga pengawas yang mengawasi langsung proses seleksi hingga penetapan hasil, terdiri dari pengawas internal yaitu Itwasda Polda NTT dan Bidpropam Polda NTT. Sedangkan pengawas eksternal yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi NTT (KONI), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas P dan K), Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), Proktor Lab CAT SMAN 3 Kupang, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ahli IT Universitas Nusa Cendana.

“Ini baru pendaftaran tingkat daerah karena anak-anak kita masih berjuang lagi di pusat, mudah-mudahan mereka bisa lulus,” ucapnya.

Menurutnya, kuota reguler Polda NTT sudah bertahun-tahun sebanyak 6 orang.

Kemudian ada tambahan kuota khusus dari Mabes Polri, sesuai dengan penilaian dari Mabes Polri. Salah satunya adalah orang tuanya berjasa bagi organisasi Polri.

“Polda NTT tidak mencampuri kuota Mabes, kita fokus pada 6 kuota reguler ini. Dari 6 orang ini ada 2 orang yang mengikuti orang tuanya berdinas di sini dan 4 lainnya lahir besar di NTT," tandas Ariasandy.

"Ada anak yang sudah mengikuti tes sebanyak dua kali namun gagal, di tes ketiga ini baru lulus karena memang mempersiapkan diri dan nilainya bagus. Perlu saya garis bawahi, nilai kuota reguler tidak akan berpengaruh pada kuota Mabes, karena nilai kuota Mabes akan diuji dengan sesama kuota Mabes. Salah satu yang lolos di kuota Mabes adalah anak kita dari Manggarai Barat,” ungkapnya.

Pada seleksi Akpol, lanjut Ariasandy, belum ada aturan terkait pembagian untuk putra daerah.

Berbeda dengan seleksi Bintara dan Tamtama, target 70 persen harus anak lokal karena setelah lulus akan mengabdi kembali di tanah kelahirannya.

“Kalau Akpol seperti saya ini dari lahir sampai besar, dan mengikuti seleksi di Makassar tetapi saya belum pernah sekalipun dinas di Makassar. Karena Akpol begitu lulus langsung disebar ke seluruh Indonesia. Itulah konsep awal, mengapa pendaftaran Akpol terbuka untuk semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat,” kisah Ariasandy.

Ariasandy khawatir isu-isu miring di masyarakat, akan berdampak bagi anak-anak NTT yang mengikuti seleksi yang sama di luar Provinsi NTT.

Terkait informasi yang beredar di berbagai platform media social bahwa ada peserta yang nilainya bagus namun tidak lolos, Ariasandy meminta nama lengkap peserta tersebut untuk diperiksa nilainya.

Dia menyampaikan semua nilai masing-masing peserta terdata. Setiap item seleksi memiliki bobot masing-masing, dari bobot penilaian tersebut terdapat akumulasi nilai setiap peserta.

“Pada saat pengumuman, anak, orang tua, dan pengawas hadir semua. Kalau ada problem dijelaskan saat itu juga. Kalau ada orang tua yang bilang nilai anaknya bagus tetapi tidak lolos, sampaikan namanya kepada saya biar kita cek kebenarannya,” tegasnya.

Ariasandy mengapresiasi kedatangan DPD-GRIB Jaya Provinsi NTT.

“Kami menyambut baik kedatangan DPD-GRIB Jaya) Provinsi NTT di Polda NTT. Kita bersama-sama meluruskan berbagai isu, yang saat ini telah berkembang luas di masyarakat. Selain itu masukan-masukan yang diberikan kepada kami, akan kami sampaikan kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi,” pungkasnya

Profil Daniel Tahi Monang Silitonga

Dikutip dari Wikipedia, Sosok Irjen. Pol. Drs. Daniel Tahi Monang Silitonga, S.H., M.A. lahir pada 8 Oktober 1968
adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 7 Desember 2023 menjabat sebagai Kepala Kepolisian Nusa Tenggara Timur.

Daniel, lulusan Akpol 1990 ini berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah adalah Kapolda Papua Barat.

Selain itu juga beliau merupakan putra daerah Sumatera Utara yang berasal dari Aek Kahombu, Tano Tombangan Angkola, Tapanuli Selatan.

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Umum

• SD (1981)
• SMP Negeri 1 Tantom Angkola (1984)
• SMA Budi Mulia Pematangsiantar (1987)
• S1 (1999)
• S2 (2010)

Pendidikan Kepolisian

• AKPOL (1990)
• PTIK
• SESPIM (2006)
• SESPIMTI (2014)

Riwayat Jabatan

• Wakapolsek Asembagus
• Kapolsek Besuki
• Kapolsek Tanjung Duren
• Sekpri Wakapolri
• Kapolresta Malang
• Wadirreskrim Polda Jatim[2] (2010)
• Dirresnarkoba Polda Riau (2011)
• Dirreskrimum Polda Riau (2013)
• Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri[3] (2014)
• Dirreskrimum Polda Sumsel (2016)
• Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri (2017)
• Wadirtipideksus Bareskrim Polri (2017)
• Karobinopsnal Bareskrim Polri (2019)
• Dirtipideksus Bareskrim Polri[4] (2019)
• Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri (2020)
• Kapolda Papua Barat (2022)
• Kapolda Nusa Tenggara Timur (2023)

Polri kena imbas

Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat NTT Menggugat menggelar aksi demo di depan Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan pada Jumat (12/7/2024).

Adapun mereka melakukan unjuk rasa itu buntut viralnya nama-nama calon taruna (catar) Akpol 2024 dari Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mayoritas bukan putra dan putri asli daerah NTT.

"Agenda hari ini kami menuntut kepada kepolisian supaya membentuk tim investigasi terhadap proses seleksi calon taruna akpol NTT," kata Jenderal Lapangan Aliansi Masyarakat NTT Menggugat, Manche Kota kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta.

Dia mengatakan Kapolda NTT, Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga diduga telah melakukan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses seleksi catar Akpol tersebut.

Pasalnya, ketika Polda NTT dijabat oleh pimpinan yang berdarah asli NTT, ada beberapa putra-putri daerah yang lolos menjadi catar Akpol.

"Ini ada banyak informasi yang beredar bahwa yang lolos itu sebagian besar adalah anak dari pejabat kepolisian yang sekarang menjabat dan mantan pejabat kepolisian NTT," ungkapnya.

Dalam kegiatan ini, perwakilan massa diterima oleh pihak Mabes Polri saat melakukan audiensi.

Meski aksi tersebut sempat berjalan ricuh karena penutupan jalan dengan membakar sejumlah barang seperti ban, kardus dan botol bekas air mineral, namun mereka mengklaim Polri telah menerima tuntutan mereka.

Adapun tuntutan yang diterima yakni ada dua persoalan. Pertama, agar Polri membentuk tim untuk menginvestigasi kasus dugaan KKN tersebut dan kedua yakni agar Kapolda NTT menambah kuota catar Akpol khusus untuk putra dan putri asli daerah NTT.

"Pertama kami menuntut Kapolri memberikan kuota tambahan untuk anak asli NTT, karena ini menggelisahkan. kami terus terang  merasa bahwa NTT ini hanya rumah persinggahan, yang kemudian org boleh mengambil hak-hak anak NTT kalau dibiarkan terus kapan anak NTT bisa menjadi pimpinan di kepolisian," ungkapnya.

Kapolda Sebut Hasil Tak Diintervensi

Sebelumnya, Sebuah unggahan viral di media sosial yang memperlihatkan sebuah list nama yang disebut merupakan calon siswa (casis) Akpol dari Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah lulus.

Dari unggahan akun TikTok @laurensiuslebatuk tersebut, terlihat ada 11 nama casis Akpol dari Polda NTT yang sudah lulus dan disebut akan dikirim ke Mabes Polri.

Namun, nama-nama tersebut disorot netizen lantaran dianggap mayoritas bukan putra asli NTT melainkan disebut bermarga batak.

Adapun kesebelas casis Akpol itu bernama Yudhina Nasywa Olivia (Wanita), Arvid Theodore Situmeang, Reynold Arjuna Hutabarian, Mario Christian Bernalo Tafui.

Selanjutnya Bintang Lijaya, Ketut Arya Adityanatha, Brian Lee Sebastian Manurung, Timothy Abisai Silitonga, Muhammad Rizq Sanika Marzuki, Madison Juan Raphael Karna Silalahi dan Lucky Nuralamsyah.

Terkait itu, Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga buka suara soal unggahan yang viral tersebut. Menurutnya, penerimaan Akpol, Bintara hingga Tamtama Polri sudah melalui mekanisme yang berlaku.

"Saya selaku Kapolda tidak bisa intervensi atau mempengaruhi hasil yang di laksanakan oleh Panitia yang diawasi oleh Internal Polri maupun pengawas eksternal dari masyarakat, perwakilan orang tua dan akademisi," kata Daniel saat dihubungi, Sabtu (6/7/2024).

Sementara itu, Karo SDM Polda NTT, Kombes Satria Yusada menepis isu yang menyebut calon taruna (catar) Akpol yang lulus mayoritas bermarga batak.

Dari 11 catar Akpol yang lulus, enam di antaranya merupakan putra asli NTT. Mereka lahir dan besar di pulau dengan julukan Nusa Terindah Toleransi itu.

"11 orang peserta yang dinyatakan lulus terpilih sidang kelulusan Tk Panda (Panitia Daerah) satu orang asli putra daerah NTT, lima orang putra daerah yang lahir dan besar di NTT, lima orang pendatang yang sudah menetap di NTT," kata Satria saat dihubungi, Sabtu (6/7/2024).

Satria menyebut dalam proses perekrutan catar Akpol sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan pengawasan ketat.

"Dalam semua tahapan rekrutmen juga melibatkan pengawas internal dan pengawas eksternal untuk mengawasi proses seleksi yang transparan," tuturnya.

"Proses kelulusan seleksi Catar dan terpilihnya Catar yang mengikuti seleksi TK Pusat Akpol di Semarang," sambungnya.