Mahasiswi di Makassar Dijual Rp5 Juta Sekali Kencan di Hotel Berbintang, Polisi Amankan Kondom

TRIBUN-TIMUR.COM - Seorang mucikari berinisial AIF alias Aso (20) diringkus Tim Resmob Polda Sulsel atas dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Dalam aksinya, Aso menjajakan mahasiswi berinisial ED (23) kepada pria hidung belang melalui aplikasi WhatsApp dengan tarif Rp5 juta sekali kencan.

Penangkapan Aso dan ED dilakukan dalam Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) yang digelar Ditkrimum Polda Sulsel di sebuah hotel berbintang di Jalan AP Pettarani, Makassar, pada Minggu (14/7/2024).

Kepada penyidik, Aso mengakui telah menawarkan jasa prostitusi online ED kepada pria hidung belang melalui aplikasi WhatsApp.

Baca juga: Kronologi Mucikari Ditangkap saat Jual Mahasiswi dalam Hotel Berbintang di Makassar

Ia mendapatkan keuntungan 10 persen dari setiap transaksi, yaitu sebesar Rp500 ribu.

"Aso menerangkan bahwa ia mengakui perbuatannya telah melakukan tindak pidana perdagangan orang (Prostitusi Online)," kata Kanit Resmob Polda Sulsel Kompol Benny Pornika.

Lebih lanjut Kompol Benny menjelaskan, Aso menjajakan ED kepada pria hidung belang melalui aplikasi WhatsApp dan mematok tarif sebesar Rp5 juta sekali kencan.

"Dari tarif Rp5 juta itu, kata Benny, Aso mendapatkan fee sebesar 10 persen atau sekitar Rp 500 ribu," ungkapnya.

Aso mengaku telah menjajakan ED sebanyak lima kali dengan tarif Rp1 juta sampai Rp5 juta pada Juli 2024.

Sementara itu, ED, yang menjadi korban dalam perdagangan orang tersebut, mengaku baru pertama kali ditawarkan Aso kepada pelanggan untuk jasa CL (berhubungan badan).

"ED menerangkan bahwa Aso baru pertama kali menawarkan dirinya kepada pelanggan untuk jasa CL (berhubungan badan)," tutur Kompol Benny.

Saat ini, Aso dan ED diamankan di Posko Resmob Polda Sulsel untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu waspada terhadap praktik prostitusi online yang marak terjadi di era digital ini.

Polda Sulsel mengimbau masyarakat untuk segera melapor ke pihak berwajib jika mengetahui atau menjadi korban praktik prostitusi online.

Barang Bukti:

Dua alat kontrasepsi (kondom)

Uang tunai Rp5 juta

iPhone XR warna putih (milik Aso)

iPhone 15 Promax biru (milik ED). 

Sanksi bagi pelaku prostitusi di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan fokus utama pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

KUHP mengatur beberapa pasal terkait prostitusi, antara lain:

Pasal 281 KUHP: Melarang perbuatan cabul dengan orang yang masih di bawah umur, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun.

Pasal 282 KUHP: Melarang perbuatan cabul di muka umum, dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.

Pasal 506 KUHP: Melarang menjadi mucikari (seseorang yang mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan), dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan.

UU TPPO secara khusus mengatur tentang perdagangan orang, termasuk eksploitasi seksual. Dalam konteks prostitusi, UU TPPO dapat menjerat pelaku yang:

Memperdagangkan orang untuk tujuan eksploitasi seksual, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

Menarik keuntungan dari perbuatan cabul orang lain, dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp15 juta.

Memaksa, memerintah, menjual, membeli, menyewakan, menyediakan, menerima, atau menyerahkan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp200 juta.

Selain KUHP dan UU TPPO, sanksi bagi pelaku prostitusi juga dapat diatur dalam peraturan daerah (perda) di masing-masing wilayah. Perda ini biasanya memuat ketentuan tentang larangan prostitusi, termasuk sanksi bagi pelanggarnya.

Perlu diingat bahwa sanksi yang diterapkan kepada pelaku prostitusi dapat berbeda-beda tergantung pada beberapa faktor, seperti:

Jenis pelanggaran yang dilakukan (misalnya, apakah pelaku hanya menjadi pelacur atau juga mucikari)

Kondisi korban (misalnya, apakah korban masih di bawah umur)

Adanya unsur-unsur yang memberatkan atau meringankan

Penanganan kasus prostitusi di Indonesia masih terbilang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, seperti aparat penegak hukum, dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak.

Upaya pemberantasan prostitusi juga perlu dilakukan secara komprehensif, dengan melibatkan edukasi masyarakat, pemberdayaan korban, dan penegakan hukum yang tegas.(*)