Dinsos Sulsel Jamin Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Sulsel Aman dari Hacker

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Keamanan data jadi isu hangat saat ini.

Serangan hacker mampu menembus keamanan data pemerintah.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sulsel Abdul Malik Faisal mengaku Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Sulsel terjaga.

Hingga saat ini, seluruh data DTKS Sulsel tidak terpengaruh serangan ransomware.

"Alhamdulillah Ini aplikasi di Kemensos, data DTKS Kami aman alhamdulillah," jelas Abdul Malik Faisal pada Rabu (3/7/2024).

"DTKS kita aman, bahkan tiap hari bisa kita lihat data update dari Kabupaten/kota. Tidak ada masalah," lanjutnya.

Abdul Malik mengaku keamanan data selalu diback-up.

Apalagi setiap harinya pendataan manual juga dilakukan.

Sehingga pergerakan data selalu dinamis setiap saat.

"Selain aplikasi ada manual juga, jadi dibackup terus. Tiap hari ada usulan perubahan data saat ini ada 305 ribu keluarga itukan dinamis. Tiap bulan ada keluar, ada meninggal jadi harus update terus," lanjutnya.

Diketahui, kelompok peretas new ransomware dengan klaim nama “Brain Cipher” berjanji unlock (buka kunci) data server Pusat Data Nasional (PDN) 2 milik pemerintah Republik Indonesia.

Direktur Logos Institute for Education and Sociology Study Dr H J Faisal mendata dangguan PDN sejauh ini.

Berikut daftar dampak Server PDNS Kominfo Diretas, antara lain (update Selasa (2/7/2024):

1) CETAK PASPOR - +12 ribu paspor belum bisa tercetak.Layanan percepatan dan pengambilan paspor belum bisa dilayani di Imigrasi Kemenkumham;

2) DEPORTASI DIASPORA - Bagi diaspora di luar negeri, paspor expired dan masa residensi habis terancam deportasi;

3) KIP PINTAR - Data +800 ribu penerima kartu indonesia pintar kuliah (KIPK) hilang tanpa jejak (unbackup);

4) BEASISWA DOSEN _ Pendaftaran Beasiswa Pendidikan Indonesia diundur (beasiswa untuk dosen ke LN). Sementara jadwal kuliah di LN tak berubah.

5) BEASISWA PINTAR INDONESIA (BPI) di Amerika, Asia, EROPA, AUSTRALIA terlambat cair. Living cost akan kena denda.

6) SRIKANDI App (aplikasi pengarsipan nasional) belum terakses;

7) PPDB TERGANGGU - Verifikasi data Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di berbagai daerah terganggu;

8. HALAL UKMK - Sertifikasi halal UMKM terhambat karena portal ptsp.halal.go.id mati.

9) NISN (nomor induk siswa nasional) tak bisa diakses. Verifikasi data mahasiswa baru molor;

10) Data dokumen penting, transaksi, keputusan, edaran, di 282 kementrian dan lembaga tak bisa diakses.

11) E-MAILING Surat menyurat di berbagai pemerintah daerah dilakukan secara manual;

l2) JAMAAH UMRAH - Jamaah umrah terancam gagal berangkat ke Tanah Suci karena masalah paspor dan visa;

13) Antrean panjang di imigrasi bandara karena ditangani secara manual oleh petugas;

14) Daftar KIPK di 210 kampus negeri untuk jalur mandiri tak bisa sinkronisasi;

15) Pengajuan jenjang jabatan akademik untuk PTS lewat elkite-lldikti3.kemdikbud.go.id sedang ditutup dari tanggal 20 Juni;

16) Registrasi NPWP terpapar dampak;

17) WNA yang baru mulai bekerja di Indonesia gak bisa bikin NPWP karena terkait imigrasi;

18) Website otorita Ibukota Nusantara (IKN) sempat mengalami gangguan karena gangguan PDN;

19) Dapodik (data pokok pendidikan) masih belum bisa diakses sampai sekarang;

20) Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) gak bisa diakses. (*)