Update Jumlah Penduduk Sangat Miskin Takalar Sulsel, 7.782 Keluarga dan 35.847 Individu

TRIBUN-TAKALAR.COM - Angka jumlah penduduk sangat miskin di Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel) bertambah di tahun 2024.

Dari 5.490 Keluarga dan 26.315 Individu pada 2023 menjadi 7.782 Keluarga dan 35.847 Individu pada 2024.

Data itu berdasarkan data Pensasaran, Percepatan, dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.

Penduduk sangat miskin adalah kelompok penduduk kategori dasil 1 dalam pengelompokan Kemenko PMK.

Dalam Desil 1 dikelompokkan rumah tangga 1-10 persen  paling rendah tingkat kesejahteraannya secara nasional.

Kelompok ini merupakan kelompok prioritas utama dapat bantuan kesejahteraan dan jaminan sosial.

Naiknya jumlah penduduk sangat miskin ini seturut dengan naiknya jumlah penduduk miskin secara umum dan keseluruhan di Kabupaten Takalar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Takalar, jumlah penduduk miskin dari kurun waktu 2023 sampai 2024 naik ribuan orang.

Dari 26.147 Keluarga dan 109.201 Individu pada 2023 menjadi 31.219 Keluarga dan 125.876 Individu pada 2024.

Menanggapi data ini, Kepala Bappeda Takalar Ahmad Rivai memberi penjelasan.

"Jadi terkait dengan adanya kenaikan data, karena itu data sudah rilis, tentu kami harus menganalisis kembali data tersebut. Caranya dengan memberikan data lengkap ke bawah untuk dilakukan validasi. Karena bisa jadi datanya itu benar atau berbeda dengan kondisi faktualnya," kata Rivai.

"Kalaupun data itu benar, kami harus sediakan program terkait penanganan kemiskinan itu," tambah Rivai.

Secara nasional, strategi pengentasan kemiskinan terbagi dalam tiga strategi.

Ketiganya yaitu (1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat; (2) meningkatkan pendapatan dan produktivitas pemberdayaan ekonomi; dan (3) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

Untuk strategi mengurangi beban pengeluaran, keluaran kebijakannya seperti pemberian bantuan tunai dan jaminan sosial.

Kemudian untuk meningkatkan pendapatan, keluarannya seperti pembukaan akses pekerjaan, pelatihan tenaga kerja, dan pembukaan akses modal UMKM.

Untuk meminimalkan kantong kemiskinan, pemerintah melakukan strategi kebijakan dengan memastikan layanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, dan meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Pemerintah Kabupaten Takalar sendiri telah melakukan berbagai program kebijakan seturut dengan tiga strategi kebijakan nasional.

"Dari sekian kebijakan yang dilakukan Pemkab Takalar, termasuk di antaranya peningkatan kapasitas di Balai Latihan Kerja.  Hal ini kita lakukan agar pencari kerja dari golongan miskin dan miskin ekstrem bisa terakomodir di dunia kerja dan memilki pendapatan," kata Rivai.

"Orang jadi miskin kan karena tidak punya pendapatan, pekerjaan, dan skill," lanjut Rivai.

"Ada juga surat edaran dikeluarkan bapak bupati bahwa seluruh OPD di Takalar diperintahkan untuk menjadikan tenaga kerja programnya dari penduduk miskin dan miskin ekstrem," tambah Rivai.

Dalam hal penganggaran, Pemerintah Kabupaten Takalar telah menganggarkan Rp.255.094.415.856 untuk mengeraskan masalah kemiskinan disebar di 12 OPD.

Namun, dalam pelaksanaannya, program-program yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Takalar masih belum jelas signifikansi dampaknya.

Efektivitasnya masih jadi tanda tanya, apakah betul-betul sudah maksimal menyasar kelompok miskin, atau tidak.

Terkait hal itu, Ahmad Rivai hanya mengatakan program-program itu akan dievaluasi.

"Kami akan melakukan evaluasi mendalam," kata Rivai. (*)