Pemprov Sulsel-DPRD Godok Ranperda Budidaya Hortikultura

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pengembangan Budidaya Hortikultura sedang digodok Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Dalam upaya peningkatan ketahanan pangan, Ranperda ini dinilai menjadi solusi.

Pasalnya Perda akan memuat regulasi baru tentang distribusi hasil pangan dan pengembangan budidaya hortikultura.

"Kita sudah mulai mengatur distribusi, penyiapan stok, melakukan regulasi perdagangan antara pulau. Kalau kita butuhkan jangan dulu keluar," jelas Plh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Andi Darmawan Bintang usai rapat Paripurna  Anggota DPRD Sulsel pada Jumat (28/6/2024)

"Jadi bukan pembatasan tapi mengantisipasi. Kalau daerah A kurang maka jangan kirim keluar pangannya," katanya.

Sulsel selama ini menjadi lumbung pangan nasional.

Produksi pangan Sulsel melimpah sehingga banyak menjadi incaran pemasok asal daerah lain.

Kemudian masuk ke Sulsel membeli pangan lalu didistribusi ke luar Sulsel.

Persoalan ini kemudian menjadi perhatian Pemprov Sulsel.

Sehingga distribusi hasil pangan dirasa perlu diatur dalam sebuah Perda 

Selain itu, Andi Darmawan tak menampik adanya ancaman krisis pangan.

Apalagi melihat perkembang perubahan iklim tiap tahunnya.

Maka dari itu, dibutuhkan pencegahan dengan menyelaraskan program dan regulasi.

"Kita persiapkan meningkatkan ketahanan pangan, meski ada proyeksi krisis pangan tapi kita minimal dilakukan pencegahan dengan meningkatkan produksi maupun meningkatkan cadangan stok," jelasnya.

Ranperda ini pun menjadi pembahasan serius Pemprov Sulsel bersama DPRD Sulsel.

Pasalnya persoalan pangan kini sudah didepan mata.

Ancaman El-Nino dan Kekeringan diprediksi masih melanda sektor pertanian di 2024.

Sehingga langkah cepat tanggap pemerintah kini dinantikan menjaga stabilitas pangan daerah. (*)