Bastian Lubis: Pemprov Sulsel Kencangkan Ikat Pinggang Hadapi Pilgub dan Utang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) kini menghadapi dua tanggung jawab besar.

Pasalnya, anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) harus segera cair.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah ultimatum anggaran Pilgub paling lambat dicairkan 10 Juli 2024. 

Sesuai aturan, Pemprov harus menyediakan anggaran Pilgub 60 persen di APBD 2024.

Besarannya untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) senilai Rp 235 miliar yang harus dicairkan Pemprov Sulsel.

Sementara untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel sebesar Rp 104 miliar.

Di sisi lain, kewajiban membayar utang juga menumpuk saat ini.

Utang sebesar Rp 300 miliar dari 2023 lalu harus segera diselesaikan Pemprov Sulsel.

Pengamat Pemerintahan Bastian Lubis melihat Pemprov Sulsel harus mengencangkan ikat pinggang.

Anggaran ratusan miliar harus segera dicairkan menuntaskan kewajiban.

Akibatnya proyek pembangunan harus terpangkas.

Baca juga: Tito Karnavian Sebut Biaya Tak Terduga Bisa Dipakai Pilkada,Pengamat Bastian Lubis Soroti Kemendagri

"Akhirnya pemerintah daerah harus mengurangi proyek tidak skala prioritas. Gaji dan tunjangan kan tidak bisa dipotong jadi proyek apa yang tidak masuk prioritas.

Ini nanti ada kegiatan yang dipangkas," kata Bastian Lubis pada Jumat (28/6/2024).

Lebih jauh, hal ini akan berdampak pada pembangunan daerah.

Sebab proyek-proyek harus terpangkas yang tidak masuk skala prioritas.

"Pasti ada proyek pembangunan dihilangkan, dampaknya ya itu kita harus mengencangkan ikat pinggang program apa yang harus dikeluarkan," lanjutnya.

Keuangan Pemprov Sulsel pun sebutnya akan terdampak dengan kewajiban ini. 

BKAD Sulsel Klaim Keuangan Tetap Stabil

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Salehuddin pun harus cermat mengatur kondisi keuangan Pemprov Sulsel.

Salehuddin mengaku, saat ini kondisi keuangan Pemprov Sulsel masih stabil.

Perhitungan terkait pendapatan dan belanja juga sudah dihitung dengan cermat.

Apalagi target pendapatan Pemprov Sulsel sebutnya bisa tercapai di tahun ini.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulsel sedang dalam tren positif.

"Tidak ada masalah, (karena) pendapatan alhamdulillah tahun ini bisa dicapai," jelas Salehuddin.

"Kalau balance pendapatan dan belanja, itu terbayar," lanjutnya.

Dirinya optimis pengelolaan keuangan Pemprov Sulsel tetap terjaga.

Begitu juga akselerasi program setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Berikut Jadwal Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024:

- 27 Februari-16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;

- 24 April-31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;

- 5 Mei-19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;

- 31 Mei-23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
- 24-26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon;

- 27-29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon;

- 27 Agustus-21 September 2024: Penelitian persyaratan calon;

- 22 September 2024: Penetapan pasangan calon;

- 25 September-23 November 2024: Pelaksanaan kampanye;

- 27 November 2024: pelaksanaan Pemungutan suara;

- 27 November-16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

- Debat akan ada di tahapan 25 September-23 November 2024: Pelaksanaan kampanye. (*)