Anggaran Stadion Sudiang Makassar Segera Dibahas di APBD Perubahan 2024

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pembangunan Stadion Sudiang terus menjadi perhatian Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh.

Selain mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Pemprov Sulsel juga siapkan dana di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Fasilitas penunjang pembangunan Stadion bertaraf Internasional ini akan dikerjakan Pemprov Sulsel.

Bahkan, rencananya sudah ada sejumlah anggaran di APBD Perubahan 2024 untuk menunjang pembangunan stadion.

Komitmen itu disampaikan Prof Zudan seusai Kejuaraan Karate Gubernur Cup I di Kawasan GOR Sudiang, Selasa (25/6/2024).

"Jalan terus. Ini APBD mulai di programkan di perubahan," jelas Prof Zudan.

Rencananya juga APBD Pokok 2025 akan memuat sejumlah dukungan pembangunan stadion.

"Kemudian di APBD pokok di tahun depan. Pemerintah pusat berkomitmen untuk melanjutkan. Jadi pembangunan stadion sudiang kita lanjutkan," lanjutnya.

Komitmen Pemprov Sulsel ini sejalan dengan perkembangan pembangunan stadion saat ini.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunggu dua dokumen penting.

Keduanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

Dua dokumen ini sangat penting dipenuhi sebelum melangkah ke tahap groundbreaking.

"Saat ini kami lengkapi Amdal dan Andalalin itukan butuh biaya. Kami sudah usul DLH mempersiapkan amdal dan andalalin kirim surat ke Wali Kota," jelas Suherman, Senin (24/6/2024).

"Kalau sudah lengkap nanti kami bawa ke Jakarta memperlihatkan ke PUPR," lanjutnya.

Wali Kota Makassar M Ramdhan Pomanto sudah menyatakan siap menjamin pembangunan akses jalan.

Danny Pomanto menaksir, kebutuhannya mencapai Rp200 miliar hingga Rp300 miliar.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) pun bertugas menggodok kebutuhan hingga dana proyek tersebut.

Suherman mengaku jika dua dokumen ini sudah lengkap, maka keseluruhan administrasi tentu akan direview oleh Kementerian PUPR.

Setelah semuanya dinyatakan lengkap sesuai syarat, baru bisa melangkah ke peletakan batu pertama.

"Kalau sudah selesai mungkin pusat nanti bisa lakukan groundbreaking dalam waktu sudah ditentukan," jelas Suherman.(*)