Dinas TPH-Bun Kena Refocusing Imbas Utang Pemprov Sulsel, Bantuan Bibit-Pupuk Terdampak

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPH-Bun) harus terdampak refocusing anggaran.

Pasalnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) sedang menghadapi kewajiban membayar utang yang nominalnya cukup besar.

Kepala Dinas TPH-Bun Sulsel Imran Jausi menyebut refocusing anggaran tujuannya untuk menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel.

"Jadi kan recofusing tujuannya untuk menyehatkan APBD Sulsel. Dari sekian banyak kegiatan, pertama kita akan menyelesaikan utang khususnya utang pihak ketiga, kabupaten kota, ada yang sifatnya mandatory, dan penyedia. Untuk yang penyedia ini sangat prioritas untuk diselesaikan  makanya akan dilakukan refocfusing," jelas Imran Jausi pada Minggu (23/6/2024).

Anggaran Dinas TPH-Bun pun terancam akan dipotong untuk refocusing.

Saat ini, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Dinas TPH-Bun masih terus menjalin komunikasi membahas formulasi terbaru anggaran.

Sebab tentunya refocusing anggaran juga akan melihat progress program dari TPH-Bun Sulsel.

Program yang belum dijalankan hingga memasuki Triwulan III ini bakal terpangkas.

Bahkan bisa saja program tersebut ditunda untuk masuk kembali di 2025.

"Memang anggaran di TPH-Bun cukup besar, dan kemudian ada beberapa yang belum dijalankan, diselesaikan dan itu kegiatan yang masih bisa ditunda untuk tahun depan, sehingga itu menjadi rencana refocusing kita," jelasnya.

Terkait besaran refocusing, Imran Jausi mengaku masih jadi pembahasan bersama.

"Kami belum dapat angka persentasenya, untuk refocusing itu ada arahannya. Pertama harus dipastikan belum berkontrak, kalau yang sudah berkontrak kan tidak boleh, karena artinya kalau itu dipotong namanya kita menciptakan utang utang baru," lanjutnya.

Beberapa program TPH Bun saat ini seperti pengadaan bibit tanaman.

Kemungkinan program ini sebutnya akan terdampak.

"Programnya, ada beberapa pengadaan bibit tanaman, ada juga bantuan barang yang diserahkan alat mesin pertanian. Intinya memang kegiatan seperti itulah yang banyak mewarnai kegiatan kita di TPH-Bun," katanya.

Terpenting baginya program tersebut bisa Kembali dianggarkan pada APBD 2025.

BKAD : Dinas TPH-Bun Paling Terdampak Refocusing

Terkait refocusing OPD, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Salehuddin memang masih fokus menghitung.

Namun dirinya menyebut Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPH-Bun) paling terdampak.

Sejumlah program sebutnya bisa saja ditunda pelaksanaannya.

"Paling tinggi Dinas TPH Bun, iya (yang dipotong) program yang bisa ditunda dan bisa dilaksanakan di tahun berikutnya," kata Salehuddin.

"Bantuan juga ada, yang bisa ditunda, Alsintan juga ada, ada juga bibit, pupuk," lanjutnya.

Persoalan ini pun menjadi penting dibahas jajaran Pemimpin Sulsel.

Sebab, masalah utang akan berdampak pada berjalannya program OPD.

Apalagi Pemprov Sulsel masih dihadapkan dengan anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) di tahun ini.(*)