Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Bawaslu Sulsel 'Wanti-wanti' Calon Petahana Mobilisasi ASN-Kades di Pilkada 2024

Hal ini terbukti dari sejumlah kasus penanganan terkait netralitas ASN dan politik uang yang telah ditangani Bawaslu Sulsel.

Penulis: Erlan Saputra | Editor: Saldy Irawan
TRIBUN-TIMUR.COM
Anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad    

Hal ini didasarkan pada temuan pelanggaran selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu.

Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, menyatakan bahwa meskipun Sulsel pada Pemilu lalu masuk daerah rawan rendah.

Namun, fakta-fakta yang terjadi pada tahapan pemilu menunjukkan tingkat pencegahan dan penanganan pelanggaran yang tinggi. 

"Fakta-fakta peristiwa tahapan pemilu menunjukkan kita cukup tinggi dari aspek pencegahan dan penanganan pelanggaran," demikian disampaikan Mardina Rusli dalam kegiatan bertajuk 'Sosialisasi Instrumen Pemetaaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 di Hotel Aryaduta Makassar, Kamis (20/6/2024) siang.

Menurut data Bawaslu Sulsel, terdapat sekitar 8863 tahapan berjalan dengan 2074 imbauan yang dikeluarkan.

"Namun, penanganan pelanggaran kita juga cukup tinggi, dengan 69 kasus pidana yang kita tangani," katanya.

"Salah satu yang paling kuat adalah pelanggaran netralitas ASN dan politik uang," tambah Mardiana.

Mardiana juga menyoroti paradoks antara pencegahan dan penanganan pelanggaran yang cukup tinggi ini. 

"Ini adalah momentum untuk mengkaji kembali instrumen pemetaan kerawanan, melihat apakah ada perbandingan yang menggelitik antara indeks kerawanan dan fakta-fakta di lapangan," katanya.

Dengan ancaman yang ada, Bawaslu Sulsel mengajak semua elemen untuk terus memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hukum. 

Dengan demikian, diharapkan Pilkada Serentak 2024 di Sulsel dapat berjalan dengan lebih baik dan bebas dari praktik-praktik yang merusak demokrasi.

Bawaslu RI Ingatkan Tingkatkan Pengawasan Pilkada

Terpisah, Bawaslu RI menempatkan Provinsi Sulsel dalam kategori sedang pada Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) untuk Pilkada.

Meskipun demikian, Bawaslu Sulsel diingatkan agar pengawasan tetap ditingkatkan demi mencegah potensi pelanggaran yang mungkin terjadi.

Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenti dalam kegiatan 'Sosialisasi Instrumen Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 berbasis data IKP' di Hotel Aryaduta Makassar, Kamis (20/6/2024) siang.

Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved