Bawaslu Sulsel 'Wanti-wanti' Calon Petahana Mobilisasi ASN-Kades di Pilkada 2024

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad mengungkapkan bahwa politik uang dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi permasalahan serius di Sulsel.

Hal ini terbukti dari sejumlah kasus penanganan terkait netralitas ASN dan politik uang yang telah ditangani Bawaslu Sulsel.

"Money politik dan Netralitas Aparatur Sipil Negara masih tinggi di Sulsel. Nah ini menjadi salah satu atensi kami," kata anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad saat ditemui di Hotel Aryaduta Makassar, Kamis (20/6/2024) kemarin.

"Sulsel ini berpotensi terjadi. Ada kemungkinan calon petahana atau mantan petahana yang akan maju, dan itu pasti memiliki efek," tambah Saiful Jihad.

Dalam menghadapi hal tersebut, Bawaslu Sulsel terus melakukan sosialisasi dan mengingatkan pentingnya netralitas kepada seluruh elemen masyarakat. 

Upaya-upaya ini dilakukan untuk mengatasi tantangan terkait netralitas ASN dan perangkat desa yang sering dimanfaatkan dalam politik praktis.

"Tantangan terkait netralitas ASN atau pihak Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa yang dimanfaatkan masih menjadi fokus kami," katanya.

Hampir semua daerah di 24 kabupaten/kota berpotensi terjadi pelanggaran pilkada.

Kata Saiful Jihad, hal ini menjadi salah satu fokus bawaslu.

Sebab, masalah ini bisa muncul di mana saja.

Bawaslu Sulsel juga mengamati kemungkinan calon petahana yang kembali maju berpotensi menggunakan perangkat desa. 

"Karena mereka masih memiliki jejaring, perangkat yang mereka pasang ini masih bisa digerakkan. Nah itu yang menjadi atensi kita," tutur Saiful Jihad.

Dengan terus melakukan upaya pencegahan dan penindakan, Bawaslu Sulsel berharap Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari politik uang serta intervensi pihak-pihak yang tidak netral.

Praktik Money Politics dan Netralitas ASN Bayang-bayangi Pilkada Sulsel

Terpisah, Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli mengakui potensi praktik money politics (politik uang) dan pelanggaran netralitas ASN menjadi ancaman serius bagi pelaksanaan Pilkada Serentak di Sulsel.