Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Reaksi Sandiaga Uno saat Mardiono Didesak Mundur dari Jabatannya, Singgung AD- ART Partai

Sandiaga Uno menyonggung soal Muktamar PPP yang merupakan tempat tepat agar evaluasi disampaikan. 

Editor: Ansar
Tribunnews.com
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono dan Sandiaga Uno. Sandiaga Uno ditanya soal desakan mundur kepada Mardiono usai partai berlambang Kakbah itu tak bisa menuju ke Senayan. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Plt Ketua Umum PPP Mardiono didesak mundur dari jabatannya usai partai berlambang Kakbah itu tak bisa menuju ke Senayan. 

Desakan itu ditanggapi politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno.

Sandiaga Uno menyonggung soal Muktamar PPP yang merupakan tempat tepat agar evaluasi disampaikan. 

"Ini kan demokrasi ya, setiap individu berhak menyampaikan pandangannya dalam koridor hukum," kata Sandiaga kepada wartawan, Minggu (16/6/2024).

Menparekraf itu mengatakan, partai mempunyai landasan AD/ART yang harus dipedomani. 

"Kan kalau tidak salah muktamar berikutnya, di ajang muktamar ya kalau mau ada evaluasi dan muktamar ini mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan," kata Sandiaga.

Namun, dia tidak merinci kapan muktamar PPP akan berlangsung. 

"Saya lihat bahwa kita harus taat berorganisasi melalui koridor-koridor hukum ya. Jadi kan ada periodesasi kalau misalnya memang evaluasi itu harusnya disampaikan di forum yang tepat," katanya.

"Dan mungkin kita jangan berkonflik sekarang, tata ulang, siapkan sesuai dengan waktu yang nanti akan dijalankan.

Kita beri dukungan kepada pimpinan yang sekarang, sembari kita menyiapkan nanti untuk forum yang tepat," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Majelis Pakar DPC PPPKota Surakarta, Johan Syafaat menyoroti hasil perolehan suara partainya pada Pemilu 2024.

Di mana, hasil hitung KPU RI, PPP tidak tembus ambang batas 4 persen. 

Serta, PPP hanya memperoleh 5,7 juta suara atau 3,8 persen. Hanya butuh kurang lebih 200.000 suara saja untuk Lolos ke Senayan.

Dia pun menilai, bahwa Plt Ketua Umum M Mardiono tidak mampu membaca situasi politik hingga PPP memperoleh hasil terburuk dalam sejarah pemilu di Indonesia.

Johan juga menyebut, kegagalan meloloskan PPPmelalui Mahkamah Konstitusi (MK) menambah bukti tersebut.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved