Siapa Sosok Disiapkan PDIP untuk Lawan Jokowi di Pilkada Jateng? Hasto Beri Sinyal

Ia mengembalikan berkas pendaftaran Cawagub Jateng 2024 ke PDIP pada Senin (27/5/2024).

Sri Mulyani menuturkan dengan berbagai dinamika yang muncul, pihaknya selalu berharap bisa mengabdikan diri untuk masyarakat, mengutip TribunJogja.com.

Dikutip dari klatenkab.go.id, wanita kelahiran Klaten 4 Mei 1977 tersebut merupakan Bupati Klaten selama dua periode.

Riwayat Organisasi

- Ketua TP PKK 2005-2015

- Ketua Umum P2TP2A MWC3 2010-2013

- Wakil Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PDIP 2017-2019

- Ketua Karang Taruna Kab. Klaten 2015-sekarang

- Ketua DPC PDIP 2019-sekarang

Riwayat Jabatan

- Wakil Bupati Klaten 2016-2017

- Bupati Klaten

4. Heru Sudjatmoko

Heru Sudjatmoko adalah politisi senior PDIP.

Heru Sudjatmoko diketahui mengikuti pembukaan pendaftaran calon kepala daerah yang digelar oleh DPD PDIP Jateng di Kantor DPD PDIP Jateng, Kota Semarang, Rabu (22/5/2024).

Sebelumnya, ia merupakan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013-2018.

Ia mendampingi Ganjar Pranowo untuk kepemimpinan periode pertamanya.

Kini Heru Sudjatmoko menjabat sebagai Anggota DPR RI periode 2019-2024.

Heru Sudjatmoko juga pernah menjadi Plt Gubernur Jawa Tengah, dikutip dari TribunnewsWiki.com.

Hal tersebut dilakukan saat Ganjar Pranowo cuti kampanye untuk Pilgub Jateng periode lalu.

Diketahui, pria lulusan Institut Ilmu Pemerintahan Depdagri pada 1981 ini juga sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Purbalingga.

5. Riyanta

Riyanta mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon wakil gubernur untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) di Panti Marhaen atau Kantor DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng), Kamis (23/5/2024) sore.

Riyanta merupakan anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP.

Pria kelahiran 25 Mei 1960 ini menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 7 Desember 2021 menggantikan Imam Suroso yang telah meninggal dunia pada 27 Maret 2020.

Dikutip dari dpr.go.id, Riyanta merupakan anggota Polri, pada tahun 1979-1992.

Riwayat Pendidikan

- SD Negeri Ngijon 3, Sleman (1969–1974)

- SMP Negeri Godean (1975–1977)

- SMA Paket C Parang Garuda (2006)

- S1 Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (2007–2011)

Riwayat Karier

- Anggota Polri (1979–1992)

- Anggota PAW DPR-RI (2021–sekarang)

- Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2021–sekarang)

PDIP Murka MA Utak-atik Aturan Syarat Calon Kepala Daerah

Diberitakan sebelumnya, Politikus PDIP Aryo Seno Bagaskoro menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah syarat usia calon kepala daerah, tidak sehat bagi demokrasi di Indonesia.

Seno mengatakan saat ini publik sedang diramaikan berbagai polemik, seperti iuran untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagi para pekerja.

Kemudian kenaikan uang kuliah tunggal (UKT), rancangan undang-undang (RUU) Penyiaran hingga revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tiba-tiba muncul putusan MA yang menghapus aturan batas usia calon kepala daerah, mendekati rangkaian masa Pilkada. Seakan-akan publik sedang dikecoh," kata Seno kepada Tribunnews.com, Kamis (30/4/2024).

Seno berpendapat bahwa wajar apabila publik curiga dengan putusan MA.

"Bagi kami, prinsipnya tidak berubah. Kami menolak peng-subordinasian hukum sebagai alat kekuasaan," ujarnya.

Dia menegaskan Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Sehingga, semua harus patuh pada komitmen dan aturan main.

"Aturan main yang diubah-ubah karena kepentingan orang per orang, kelompok atau keluarga, tentu tidak sehat bagi demokrasi secara jangka panjang," ucap Seno.

Politikus PDIP lainnya, Chico Hakim mengaku kesal MA mengabulkan gugatan batas usia calon kepala daerah.

Dia menganggap hukum kembali diakali demi loloskan putra penguasa.

"Kembali lagi hukum diakali oleh hukum demi meloloskan putra penguasa maju sebagai calon," kata Chico kepada wartawan.

Chico pun menyayangkan bahwa negara terus mengakomodir kepentingan pemimpin yang tanpa pendalaman.

Apalagi, sosok itu belum cukup umur dan prestasi.

"Negeri ini terus dipaksa mengakomodir pemimpin pemimpin tanpa pengalaman, tanpa rekam jejak yang jelas, yang minim prestasi dan belum cukup umur," katanya.

Lebih lanjut, Chico menambahkan tindakan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap reformasi.

"Mengakali hukum dengan hukum adalah bentuk pengkhianatan tertinggi pada cita-cita reformasi," katanya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024