Siapa Sosok Disiapkan PDIP untuk Lawan Jokowi di Pilkada Jateng? Hasto Beri Sinyal

TRIBUN-TIMUR.COM - Siapa sosok disiapkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk lawan Jokowi di Pilkada Jateng 2024?

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto beri sinyal.

Baru-baru ini, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan terdapat indikasi mereka akan melawan calon yang didukung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Hal itu ia sampaikan menanggapi pertanyaan bagaimana sikap PDI-P menghadapi Pilkada dengan kemungkinan melawan calon yang didukung Jokowi.

"Indikasi itu ada, misalnya di Jawa Tengah," kata Hasto ditemui di Universitas Indonesia (UI) Depok, Senin (3/6/2024).

Akan tetapi, Hasto tak menjelaskan lebih lanjut mengenai siapa sosok yang akan menjadi tandingan PDI-P untuk melawan Jokowi di Jawa Tengah nantinya.

Ia kemudian menjabarkan bahwa konfigurasi politik di daerah, berbeda dengan tingkat nasional.

Hasto menyebut bahwa PDI-P pernah bekerja sama politik dengan partai politik yang tidak mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024.

"Kami banyak bekerja sama dengan Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional, dengan PKB. Tentu saja itu juga dengan Hanura, dengan Perindo dan PPP," ujar dia.

Menurut Hasto, hal ini dikarenakan bahwa setiap daerah memiliki keunikan dan sejarah masing-masing dalam membangun pemerintahan.

PDI-P, lanjut dia, tentu akan memerhatikan keunikan dan kesejarahan tersebut ketika membangun kerja sama politik di Pilkada.

Meski begitu, Hasto menyatakan PDI-P tidak akan bekerja sama dengan pihak yang penuh ambisi kekuasaan.

Lagi-lagi Hasto tak melanjutkan siapa pihak yang masih memiliki ambisi berkuasa itu.

"Bahwa ada yang masih punya ambisi dan sebagainya, ya itu harus ada langkah-langkah antisipasi," tutup Hasto.

Daftar 5 Calon Kuat PDIP di Pilgub Jateng 2024

Survei elektabilitas terbaru bakal calon Gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024.

Ada lima beberapa yang disebut sebagai calon kuat di Pilkada Jateng, termasuk seorang perempuan.

Kini, beberapa politisi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) disebut-sebut telah disiapkan untuk maju sebagai bakal cagub dan cawagub Jateng.

Mereka juga telah mengembalikan berkas pendaftaran Cagub-Cawagub Jateng 2024.

Survei dari beberapa lembaga sudah merilis elektabilitas para bakal calon gubernur Jawa Tengah 2024.

Siapakah yang layak bakal menggantikan Ganjar Pranowo?

Berikut daftarnya seperti dikutip dari Tribunnews.com di artikel berjudul 5 Sosok Kader PDIP Mantap Daftar Cagub-Cawagub Pilkada Jateng 2024, Hendi hingga Sri Mulyani:

1. Hendrar Prihadi

Diketahui, pria yang akrab disapa Hendi saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sejak 10 Oktober 2022.

Sebelumnya, Hendi merupakan Wali Kota Semarang ke-14, dengan masa jabatan 17 Februari 2016 hingga 10 Oktober 2022.

 Hendi mengawali karier politiknya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (DPRD Jateng) periode 2009-2014.

Berikut riwayat jabatan Hendrar Prihadi atau Hendi, dikutip dari lkpp.go.id:

- Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2022-sekarang;

- Wali kota Semarang, periode 2021-2022;

- Wali kota Semarang, periode 2016-2021;

- Wali kota Semarang, 2013 s.d 2015;

- Plt Wali kota Semarang, 2011-2013.

2. Rukma Setyabudi

Rukma Setyabudi merupakan mantan Ketua DPRD Jateng.

Ia mengembalikan berkas pencalonan diserahkan kepada DPD PDIP Jateng, Kamis (30/5/2024), dikutip dari TribunJateng.com.

Alasan dirinya mencalonkan diri adalah mengabdi untuk negara.

Politikus dari PDIP ini sempat menjabat sebagai Ketua DPRD Jawa Tengah sejak 2014.

Rukma terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPRD periode 2014-2019 pada 16 Oktober 2014.

Rukma Setyabudi

Pria kelahiran 27 Februari 1958 ini juga berpengalaman sebagai pengusaha dan pernah menjadi guru PNS selama 16 tahun golongan IVA, dilansir Wikipedia.

Lantas pada 1999, Rukma pernah mendaftar sebagai calon anggota legislatif dan terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Purworejo.

Rukma diketahui juga sempat maju sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI periode 2019-2024.

Ia ditunjuk oleh DPP PDIP untuk maju sebagai caleg DPR RI periode 2019-2024 di daerah pemilihan Jateng 6 yang meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Temanggung.

3. Sri Mulyani

Sri Mulyani mantap mendaftar sebagai Cawagub Jateng 2024 lewat PDIP.

Ia mengembalikan berkas pendaftaran Cawagub Jateng 2024 ke PDIP pada Senin (27/5/2024).

Sri Mulyani menuturkan dengan berbagai dinamika yang muncul, pihaknya selalu berharap bisa mengabdikan diri untuk masyarakat, mengutip TribunJogja.com.

Dikutip dari klatenkab.go.id, wanita kelahiran Klaten 4 Mei 1977 tersebut merupakan Bupati Klaten selama dua periode.

Riwayat Organisasi

- Ketua TP PKK 2005-2015

- Ketua Umum P2TP2A MWC3 2010-2013

- Wakil Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PDIP 2017-2019

- Ketua Karang Taruna Kab. Klaten 2015-sekarang

- Ketua DPC PDIP 2019-sekarang

Riwayat Jabatan

- Wakil Bupati Klaten 2016-2017

- Bupati Klaten

4. Heru Sudjatmoko

Heru Sudjatmoko adalah politisi senior PDIP.

Heru Sudjatmoko diketahui mengikuti pembukaan pendaftaran calon kepala daerah yang digelar oleh DPD PDIP Jateng di Kantor DPD PDIP Jateng, Kota Semarang, Rabu (22/5/2024).

Sebelumnya, ia merupakan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013-2018.

Ia mendampingi Ganjar Pranowo untuk kepemimpinan periode pertamanya.

Kini Heru Sudjatmoko menjabat sebagai Anggota DPR RI periode 2019-2024.

Heru Sudjatmoko juga pernah menjadi Plt Gubernur Jawa Tengah, dikutip dari TribunnewsWiki.com.

Hal tersebut dilakukan saat Ganjar Pranowo cuti kampanye untuk Pilgub Jateng periode lalu.

Diketahui, pria lulusan Institut Ilmu Pemerintahan Depdagri pada 1981 ini juga sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Purbalingga.

5. Riyanta

Riyanta mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon wakil gubernur untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) di Panti Marhaen atau Kantor DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng), Kamis (23/5/2024) sore.

Riyanta merupakan anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP.

Pria kelahiran 25 Mei 1960 ini menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 7 Desember 2021 menggantikan Imam Suroso yang telah meninggal dunia pada 27 Maret 2020.

Dikutip dari dpr.go.id, Riyanta merupakan anggota Polri, pada tahun 1979-1992.

Riwayat Pendidikan

- SD Negeri Ngijon 3, Sleman (1969–1974)

- SMP Negeri Godean (1975–1977)

- SMA Paket C Parang Garuda (2006)

- S1 Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (2007–2011)

Riwayat Karier

- Anggota Polri (1979–1992)

- Anggota PAW DPR-RI (2021–sekarang)

- Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2021–sekarang)

PDIP Murka MA Utak-atik Aturan Syarat Calon Kepala Daerah

Diberitakan sebelumnya, Politikus PDIP Aryo Seno Bagaskoro menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah syarat usia calon kepala daerah, tidak sehat bagi demokrasi di Indonesia.

Seno mengatakan saat ini publik sedang diramaikan berbagai polemik, seperti iuran untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagi para pekerja.

Kemudian kenaikan uang kuliah tunggal (UKT), rancangan undang-undang (RUU) Penyiaran hingga revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tiba-tiba muncul putusan MA yang menghapus aturan batas usia calon kepala daerah, mendekati rangkaian masa Pilkada. Seakan-akan publik sedang dikecoh," kata Seno kepada Tribunnews.com, Kamis (30/4/2024).

Seno berpendapat bahwa wajar apabila publik curiga dengan putusan MA.

"Bagi kami, prinsipnya tidak berubah. Kami menolak peng-subordinasian hukum sebagai alat kekuasaan," ujarnya.

Dia menegaskan Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Sehingga, semua harus patuh pada komitmen dan aturan main.

"Aturan main yang diubah-ubah karena kepentingan orang per orang, kelompok atau keluarga, tentu tidak sehat bagi demokrasi secara jangka panjang," ucap Seno.

Politikus PDIP lainnya, Chico Hakim mengaku kesal MA mengabulkan gugatan batas usia calon kepala daerah.

Dia menganggap hukum kembali diakali demi loloskan putra penguasa.

"Kembali lagi hukum diakali oleh hukum demi meloloskan putra penguasa maju sebagai calon," kata Chico kepada wartawan.

Chico pun menyayangkan bahwa negara terus mengakomodir kepentingan pemimpin yang tanpa pendalaman.

Apalagi, sosok itu belum cukup umur dan prestasi.

"Negeri ini terus dipaksa mengakomodir pemimpin pemimpin tanpa pengalaman, tanpa rekam jejak yang jelas, yang minim prestasi dan belum cukup umur," katanya.

Lebih lanjut, Chico menambahkan tindakan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap reformasi.

"Mengakali hukum dengan hukum adalah bentuk pengkhianatan tertinggi pada cita-cita reformasi," katanya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024