Rekam Jejak Badrodin Haiti, Budi Gunawan, Bambang Hendarso dan Budi Waseso Jenderal Purn Inisial B

TRIBUN-TIMUR.COM - Profil empat jenderal polisi inisial B.

Diketahui empat jenderal bintang empat inisial B adalah Badrodin Haiti, Budi Gunawan, Bambang Hendarso dan Budi Waseso.

Kini jenderal inisial B paling dicari lantaran diduga jadi dalang pengintaian Jampidusus Kejagung, Febrie Adriansyah beberapa waktu lalu.

Jenderal purnawirawan bintang empat Polri inisial B diduga bekingan PT Kimah Bangka Belitung hingga kini masih misteri.

Sosok jenderal B belakangan ini bikin publik penasaran.

Adapun sosok B ini diduga sebagai bekingan tambang timah di Bangka Belitung yang tengah ditangani Kejaksaan Agung.

 Jenderal Purn B diduga dalang pengintaian anggota Densus 88 terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah beberapa waktu lalu.

Meski sudah pensiun sebagai anggota Polri, namun Jenderal B masih punya pengaruh besar.

Jenderal B tak senang saat kasus korupsi timah di Bangka, dibongkar Kejaksaan Agung.

Dalam kasus korupsi timah tersebut, sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), nilai kerugian keuangan negara dalam kasus tambang timah di Bangka Belitung tersebut mencapai Rp 300 triliun.

Rinciannya, kelebihan bayar harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar Rp 2,85 triliun, pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra dengan sebesar Rp 26,649 triliun dan nilai kerusakan ekologis atau lingkungan sebesar Rp 271 triliun.

Sosok inisial B ini juga semakin mencuat setelah Jampidsus Febri Ardiansyah dikuntit anggota Densus 88 Anti Teror Polri.

Sebelumnya, sosok purnawirawan bintang empat berinisial B ini pertama kali diungkap oleh Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus.

Namun, Iskandar tak menjelaskan dengan detail siapa sosok tersebut. Iskandar hanya mengatakan, bintang 4 itu pensiunan aparat berseragam.

Di dalam institusi kemiliteran dan kepolisian, bintang 4 merujuk pada pangkat Jenderal.

Ia diduga menjadi beking praktik hitam tambang timah itu.

"(Korupsi) ini pasti di-back up, pasti ada bekingnya, dia tentu orang yang mempunyai pengaruh, mempunyai kewenangan, punya kekuasaan termasuk pertahanan dan lain-lain."

"Mereka itu berseragam, mempunyai pangkat dipundak, nggak tanggung-tanggung bintangnya bisa sampai empat, tiga atau dua."

"(Dari 2015 mengendus ini) instansinya pasti ada dari oknum polri, oknum angkatan laut, oknum beacukai, mereka berkolaborasi untuk menyukseskan maling ini," ungkap Iskandar dikutip Tribun Timur dari siniar YouTube Uya Kuta Tv, yang tayang 16 April 2024.

Iskandar menyebutkan ada oknum bintang 4, seorang oknum pensiunan dan berseragam sebagai sosok di balik praktik hitam pertambangan timah tersebut.

"Selain Harvey Moeis, ada lagi yang di atas, kalau Herlina Liem itu hanya keset kaki, di atas keset kaki yaitu sepatunya ya si Harvey Moeis, lalu kaos kakinya sudah pasti RBT."

"Di atasnya, di kaki itu ada oknum itu yang punya bintang empat di pundak, (dia) mantan pensiunan."

"Iya (dia) seragam, ia pernah berbintang inisial B," kata Iskandar.

Modus B yakni mengakomodir praktik hitam tambang timah melalui mantan anak buahnya.

Bahkan B ini mengorganisir sampai terjadinya pembelian smelter.

Terkait hal itu, Iskandar meminta publik sabar sembari menunggu proses penyelidikan berlangsung.

"Soal nama biarlah menunggu proses penyelidikan, biarkan penyidik yang mengumumkan."

"Oknum angkatan laut pasti terlibat, di sana kan pulau-pulau, nggak mungkin angkatan laut tidak mengendus itu," jelas Iskandar.

Di sisi lain, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengancam akan menggugat Kejaksaan Agung (Kejagung) bila tak kunjung menetapkan Robert Bonosusatya (RBS) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk Tahun 2015-2022.

"MAKI pasti akan gugat praperadilan lawan Kejagung apabila penyidikannya tidak menyasar kepada pemilik keuntungan paling besar yaitu inisial RBS," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan tertulisnya dikutip, Minggu (2/6/2024).

Boyamin mengaku akan melayangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pertengahan Juni 2024. MAKI dipastikan akan selalu gugat aparat penegak hukum (APH) yang lemot dan tidak tuntas menangani perkara korupsi.

Boyamin mengatakan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan adalah perbuatan oleh orang-orang yang memiliki jaringan bisnis ilegal kuat.

Mereka diyakini akan mudah menyelesaikannya bila semua tindak pidana bidang pertambangan ditegakkan dengan hukum administrasi, seperti pencabutan izin, denda atau larangan ekspor (administrative penal law).

"Mereka akan mudah menyelesaikannya dan tidak akan terjadi perubahan tata kelola pertambangan yang lebih baik," ujar Boyamin.

Oleh karena itu, Boyamin menegaskan seharusnya para aparat penegak hukum di Indonesia bersinergi dan keroyokan mendukung penanganan perkara tindak pidana korupsi di sektor pertambangan.

Sebab, kata dia, dampak dari tindak pidana pertambangan sangar besar bagi kerusakan lingkungan dan mengakibatkan kerugian negara yang besar pula.

"Penyidik Tipikor, baik Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK memang berwenang untuk itu, dan tidak ada dan tidak perlu dikhawatirkan, yang satu akan mencaplok kewenangan yang lain," ungkapnya.

Jenderal Polisi Purnawirawan Inisial B: Badrodin Haiti, Budi Gunawan, dan Bambang Hendarso. (TRIBUN MEDAN)
Terkait sosok Jenderal Purn.

Polri berinisial B, berikut ini daftarnya yang dirangkum:

1. Badrodin Haiti

Jenderal Polisi (Purn.) Badrodin Haiti usia 65 tahun.

Badrodin Haiti lahir 24 Juli 1958 di Paleran, Umbulsari, Jember, Jawa Timur. 

Ia menjabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sejak 17 April 2015, sejak Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri pada tanggal 16 Januari 2015.

Pada 18 Februari 2015, ia diajukan sebagai calon tunggal Kapolri, menyusul keputusan Presiden Jokowi untuk tidak melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri.

Pada tanggal 16 Januari 2015 hingga 17 April 2015, Badrodin ditunjuk residen Jokowi menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kapolri yang melaksanakan tugas sehari-hari Kapolri hingga pelantikan Kapolri definitif dilaksanakan.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sempat menyesalkan penunjukkan Badrodin Haiti sebagai Wakapolri menggantikan Oegroseno.

Hal ini karena Komnas HAM menyebut adanya dugaan Badrodin terkait pelanggaran HAM di Poso tahun 2007.

Biodata:

AKABRI (1982). Peraih Adhi Makayasa.
PTIK (1989)
Sespim (1998)
Lemhanas RI (2003)

Jabatan:

Kapolsek Pancoran Mas Polres Metro Depok Polda Metro Jaya (1983).

Kabin Info PPKO Polda Metro Jaya (1984). Kabag Min Polres Aileu Polwil Timor Timur (1985).

Kasat Serse Polres Metro Bekasi Polda Metro Jaya (1990).

Kapolsek Metro Sawah Besar Polres Metro Jakpus Polda Metro Jaya (1993).

Kasat Serse Polres Metro Jakarta Barat Polda Metro Jaya (1994).

Wakapolres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya (1995). Pabungkol Spri Kapolri (1996).

Pamen Mabes Polri (1997). Paban Madya Dukminops Paban II/Ops Sops Polri (1998).

Kapolres Probolinggo Polwil Malang Polda Jatim (1999). Kapoltabes Medan Polda Sumut (2000).

Dirreskrim Polda Jatim (2003). Kapolwiltabes Semarang Polda Jateng (2004). Kapolda Banten (2004).

Seslem Lemdiklat Polri (2005).

Kapolda Sulteng (2006).

Dir I/Kamtrannas Bareskrim Polri (2008–2009).

Kapolda Sumut (2009–2010). Kadivkum Polri (2010).

Kapolda Jatim (2010–2011).

Sahli Kapolri (2011).

Asops Kapolri (2011–2013).

Kabaharkam Polri (2013–2014).

Wakapolri (2014–2015).

Kapolri (2015–2016).

Komisaris Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) (2024).

 Jenderal Polisi terkenal ini pernah menjabat sebagai Kapolri.

Saat menjadi orang nomor satu di Polri, Badrodin Haiti kerap tampil gagah dan garang.

Sosoknya pun kerap menjadi sorotan dan diberitakan media massa.

Setelah selesai bertugas di kepolisian, sosok Badrodin Haiti memang jarang terekspos.

Walaupun sudah pensiun, mantan Kapolri ini tetap memiliki posisi penting dan jabatan mentereng.

Ia merupakan bos di BUMN, yaitu PT Waskita Karya. Di sana, ia menjabat sebagai Komisaris Utama.

Sebagai informasi, PT Waskita Karya merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi.

Dilihat dari sebuah postingan di Instagram resmi perusahaan tersebut, penampilan Badrodin Haiti sekarang pun bikin pangling.

Penampilan Jenderal yang satu ini tampak berbeda. Ia tampak lebih berisi dan tampil berjenggot.

Postingan itu, diunggah akun PT Waskita Karya pada 1 Januari 2020.

Selain di Instagram, potret Badrodin Haiti sebagai Komisaris Utama pun tercantum dalam di laman resmi perusahaan tersebut.

Seperti yang dimuat Kompas.com, Badrodin Haiti diangkat sebagai Komisaris Utama PT Waskita Karya pada 25 November 2016.

Rini Soemarno yang kala itu menjabat sebagai Menteri BUMN, melirik mantan Kapolri karena melihat latar belakang Badrodin Haiti dari dunia hukum.

Ia menyebut, banyak proyek yang dijalankan perusahaan tersebut berkaitan pembebasan lahan.

Oleh karena itu, PT Waskita Karya membutuhkan sosok Badrodin Haiti sebagai Komisaris Utama.

"Waskita Karya itu banyak sekali membangun jalan tol. Waskita juga saya dorong untuk membangun transmisi PLN, yang mereka sekarang lagi membangun 500 km di Sumatera. Sebentar lagi tambah 285 km lagi. Nah ini tidak terlepas urusannya secara hukum banyak pembebasan lahan," kata Rini Soemarno, Senin (28/11/2016).

Ia menyebut, mantan Kapolri itu akan membantu penegakan hukum terkait proyek yang dijalankan Waskita Karya.

"Kami melihat Pak Badrodin sebagai mantan Kapolri bisa membantu kami juga di lapangan. Itu yang kita harapkan. Penegakan hukum," katanya.

Di BUMN itu, Badrodin Haiti mengemban untuk mengawasi dan memberikan masukan atas implementasi stretegi bisnis perusahaan.

Tak hanya itu, ia pun bertanggung jawab untuk mendorong penguatan manajemen risiko dan pengendalian internal perusahaan.

Hal itu perlu dilakukan agar bisa memastikan berjalannnya produktivitas perusahaan.

Menjabat sebagai bos BUMN, Badrodin Haiti pun memiliki gaji yang fantastis.

Kompas.com pernah mengungkapkan, gaji Barodin Haiti sebagai Komisaris utama mencapai Rp 62,55 juta per bulan.

Profil Badrodin Haiti

Badrodin Haiti adalah pria kelahiran Jawa Timur, 24 Juli 1958, kini sudah pensiun dari militer.

Karier Badrodin Haiti di kepolisian memang moncer.

Setelah menjadi lulusan terbaik Akpol 1982, ia pun sempat menduduki jabatan sebagai Kapolda.

Mulai dari Kapolda Banten, Sulawesi Tengah, hingga Sumatera Utara dan Jawa Timur.

Kemudian, kariernya semakin bersinar ketika ditarik ke Mabes Polri.

Ia pernah menjabat sebagai Wakapolri hingga Plt Kapolri.

Pada akhirnya, jabatan Pelaksana Tugas Kapolri pun membuat Badrodin Haiti resmi ditunjuk sebagai Kapolri.

Saat menjadi petinggi Polri, namanya kerap menjadi sorotan.

Hal ini tak lepas dari kisruh antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, komitmen dan langkahnya berakhir damai.

Ia dianggap berhasil meredamkan konflik memanas antara dua institusi penegak hukum itu.

Setelah pensiun, Badrodin Haiti pun rupanya dilirik perusahaan besar, yaitu.

Mulanya, sudah ada pembicaraan untuk menjadi Komisaris Utama Grab Indonesia.

Pihak Grab Indonesia bahkan sempat mengumumkan mantan Kapolri itu akan menjadi Komisaris Utama.

Namun, ujungnya Badrodin Haiti batal menjadi bos Grab Indonesia.

Melansir dari Kompas.com, hal ini disebabkan ia sebelumnya sudah diangkat menjadi bos besar di BUMN.

Badrodin Haiti ternyata sudah mengantongi jabatan penting di PT Waskita Karya.

PT Waskita Karya merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi.

"Sebelum Grab diumumkan (mengenai peran Komisaris Utama), saya sudah diangkat sebagai Presiden Komisaris di PT Waskita Karya," kata Badrodin Haiti, Jumat (17/2/2017).

2. Budi Gunawan

Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan usia 64 tahun.

Budi Gunawan lahir 11 Desember 1959 di Surakarta, Jawa Tengah.

Saat ini Budi Gunawan menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sejak 9 September 2016.

Maka, Budi Gunawan sudah menjabat selama 8 tahun sebagai Kepala BIN.

Budi Gunawan juga sebagai Ketua Umum Pengurus Besar E-Sports Indonesia (PB ESI).

Sebelumnya, ia pernah bertugas sebagai Wakapolri mendampingi Kapolri Badrodin Haiti dan Tito Karnavian.

Ia adalah unsur Polisi kedua setelah Sutanto yang memimpin Badan Intelijen Negara. Dan orang pertama yang terlama menjabat.

Budi Gunawan juga mantan ajudan  Megawati Soekarnoputri.

Biodata:

Akpol (1983)

Sekolah Staf dan Pimpinan Polri/Sespimpol (1988). Lulusan terbaik.

Lembaga Ketahanan Nasional/Lemhannas (2005).

Meraih predikat Summa Cum Laude dalam program doktor ilmu hukum di Universitas Trisakti.

Guru Besar (Profesor) di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) (2018).

Jabatan:

Kapolsekta Tanjung Karang Barat Poltabes Bandar Lampung. Kasat Lantas Poltabes Palembang.

Kapolresta Bogor. Sesditlantas Polda Lampung.

Kabag Suslantas Sundit Regident Ditlantas Polri. Pamen SSDM Polri (Ajudan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri) (1999–2001). Pamen SSDM Polri (Ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri) (2001–2004). Karobinkar SSDM Polri (2004–2006).

Kaselapa Lemdiklat Polri (2006–2008). Kapolda Jambi (2008–2009). Kadiv Binkum Polri (2009–2010).

Kadiv Propam Polri (2010–2012). Kapolda Bali (2012).

Kalemdiklat Polri (2012–2015). Wakapolri (2015–2016). Kepala Badan Intelijen Negara (2016–).

Guru Besar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN). Ketua Umum PB E-Sports Indonesia (2020-2024)

3. Bambang Hendarso

Jenderal Polisi (Purn.) Bambang Hendarso Danuri berusia 71 tahun.

Bambang Hendarso lahir 10 Oktober 1952 di Bogor, Jawa Barat.

Ia menjabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pada 1 Oktober 2008 hingga 22 Oktober 2010.

Biodata:

Bambang Hendarso lulusan Akademi Kepolisian (AKPOL) tahun 1974 dan meraih gelar sarjana dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta.

Ia merupakan adik dari mantan Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI (Purn.) Tri Tamtomo.

Jabatan:

Wakasat Sabhara Polresta Bogor Polda Jawa Barat (1975).

Kapolres Jayapura Polda Papua (1993).

Wakapolwil Bogor Polda Jawa Barat (1994-1997). Kanit Serse Polda Nusa Tenggara Barat (1997–1999).

Kadit Serse Polda Bali (1999–2000). Kanit Serse Polda Jawa Timur (2000).

Kanit Serse Polda Metro Jaya. Kapolda Kalimantan Selatan (2005). Kapolda Sumatera Utara (2005–2006). 

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (2006–2008). Kapolri (2008–2010).

Nasib Bambang Hendarso

Begini nasib mantan Kapolri Bambang Hendarso yang dulu disebut jadi mertua Ayu Ting Ting.

Karier Bambang Hendarso ternyata kini makin moncer usai pensiun dari kepolisian.

Seperti diketahui, selama ini isu yang beredar Enji yang bernama lengkap Henry Baskoro Hendarso itu merupakan anak petinggi polisi.

Namun sepanjang isu itu berkembang, tidak ada yang memastikan siapa ayah Enji sebenarnya.

Kabar terakhir yang terendus, Bambang Hendarso Danuri kembali terpilih menjadi Ketua Umum Purnawirawan Polri periode 2021 - 2026.

Purnawirawan Pati Polri Bintang 4 ini ternyata adalah mantan Kapolri di rezim Presiden SBY.

Bambang Hendarso Danuri adalah mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjabat sejak 1 Oktober 2008 hingga 22 Oktober 2010.

Ayah dari mantan suami Ayu Ting Ting, Enji Baskoro ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1974 dan meraih gelar sarjana dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta.

Diketahui, Jenderal Bambang Hendarso Danuri kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PP Polri periode 2021-2026 dalam Musyawarah Nasional (Munas) V Persatuan Purnawirawan (PP) Polri di Gedung Tribrata, Jakarta, 28-29 Januari 2021.

Dilansir dari Tribunnews dalam artikel 'Bambang Hendarso Danuri Kembali Terpilih Jadi Ketua Umum Purnawirawan Polri'

Bambang Hendarso Danuri (BHD) kembali mendapat kepercayaan para peserta Munas berkat kepemimpinan dan torehan prestasi jenderal yang akrab disapa ‘Jenderal BHD’ itu selama lima tahun terakhir.

Munas V PP Polri dihadiri 19 DPD PP Polri dari 31 Perwakilan Pengurus Daerah, sementara 14 DPD lainnya mengikuti Munas secara virtual.

Selain diisi laporan pertanggungjawaban Pengurus, Munas juga melakukan pemilihan Ketua Umum periode 2021-2026.

Seluruh rangkaian kegiatan Munas selalu diawali dengan pelaksanaan swab antigen dan menerapkan protokol kesehatan 5 m (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dang mengurangi mobilitas).

Di awal pembukaan Munas, Kamis (28/1/2021), BHD menekankan dua hal.

Pertama, Munas harus berjalan lancar, demokratis, dan mematuhi protocol kesehatan.

Kedua, seluruh produk Munas harus legitimate dan dapat dioperasionalkan.

“Penyelenggaraan Munas harus obyektif, transparan, independen, terbebas dari keinginan pihak luar, dan akuntabel serta mematuhi protokol kesehatan. Dengan demikian, seluruh produk Munas legitimate.

Sosialisasi sudah dilakukan kepada 31 PP Polri daerah, pengurus pusat PP Polri, paguyuban purnawirawan Polri, Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat serta Kapolri selaku Pembina PP Polri,” demikian Bambang Hendarso Danuri.

Sidang Munas dipimpin Irjen Pol (Purn) Soenarko didampingi Irjen Pol (Purn) Edward Aritonang serta perwakilan Ketua PP Polri Daerah Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan ini.

Empat target sasaran Munas 2021 ialah pertanggung jawaban ketua umum PP Polri periode 2016 – 2021, penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PP Polri, penyempurnaan program umum PP Polri 2016 – 2021, serta pemilihan dan penetapan ketua umum PP Polri 2021 - 2026.

“Dalam Munas ini dibahas berbagai keputusan strategis terkait dengan penyempurnaan AD/ART, perampingan struktur PP POLRI namun kaya fungsi, serta program-program peningkatan kesejahteraan Purnawirawan POLRI melalui kegiatan kewirausahaan,” ujar BHD.

Dalam laporan pertanggungjawabannya, BHD memaparkan sejumlah pencapaian yang diraih selama periode 29 Januari 2016 hingga 29 Januari 2021) berdasarkan 4 program unggulan yang disampaikanya saat melantik Pengurus Pusat PP Polri periode 2016 - 2019, di auditorium PTIK.

“Keempat program unggulan itu ialah penguatan kedudukan dan identitas organisasi, meningkatkan kerjasama untuk mewujudkan kesejahteraan anggota, pembangunan dan pemberdayaan sarana prasarana PP Polri, komitmen PP Polri di dalam mendukung tugas pokok, fungsi, peran serta wewenang Polri,” ujar Jenderal BHD.

4. Budi Waseso

Komjen Pol (Purn.) Budi Waseso usia 64 tahun.

Budi Waseso lahir pada 19 Februari 1960  di Pati, Jawa Tengah.

Ia lulusan Akademi Kepolisian (1984).

Sejak 27 Desember 2018 menjabat sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Ia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Budi Waseso merupakan besan dari Budi Gunawan, Kepala BIN.

Budi juga pernah menjabat Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog).

Kini, Budi Waseso sejak 1 Desember 2023 sebagai Komisaris Utama Semen Indonesia (BUMN).

Jabatan: 

Kaden Opsnal II Puspaminal Div Propam Polri (2007). Kabid Propam Polda Jateng (2008). Kabid Litpers Puspaminal Div Propam Polri (2009).

Kapus Paminal Div Propam Polri (2010).Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo (2012). Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri (2013). Kasespim Lemdiklat Polri (2014).

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (2015). Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) 2018. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Komisaris Utama Semen Indonesia (BUMN) 2023.

Budi Waseso atau karib disapa Buwas pernah jadi perbincangan hangat pada tahun 2010 silam.

Buwas saat itu masih Kombes (kini sudah jadi Komjen Pol) berani mengunci sang Jenderal Bintang 3 di toilet bandara agar tak kabur.

Sosok yang dikunci di toilet yakni Susno Duadji mantan Kepala Bareskrim (Kabareskrim Polri) era Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri.

Tak hanya itu, Budi Waseso juga pernah bikin repot Ketua KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Berikut kisah lengkapnya!

Salah satu kisah yang pernah heboh diulas, saat Buwas dengan pangkat Kombes berani menangkap Jenderal Bintang 3 saat itu, Komjen Susno Duadji.

Peristiwanya pada tahun 2010 saat Buwas menjabat sebagai Kapus Paminal Div Propam Polri.

 Sementara Susno Duadji statusnya Kabareskrim Polri nonaktif.

Saat itu, Buwas, sapaan akrabnya, masih menjabat sebagai perwira 3 bunga melati.

Budi Waseso menangkap Komjen Susno Duadji di toilet Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.

Ia menyampaikan langsung kepada media.

Budi Waseso mendapat perintah untuk menangkap Komjen Susno Duadji yang akan ke Singapura.

Budi Waseso langsung berangkat ke bandara bersama tim Propam.

Ia langsung meminta Komjen Susno Duadji tak meninggalkan Indonesia.

Kepada Komjen Susno, Budi Waseso mengatakan jika dia mendapat perintah untuk menangkap dan membawanya menghadap Kapolri.

Komjen Susno mengelak, dia mengatakan jika kehadirannya di bandara hanya untuk sekedar jalan-jalan.

Budi Waseso lantas menunjukkan dua tiket serta paspor Komjen Susno yang berisi keterangan untuk keberangkatannya ke Singapura.

Di tengah proses negosiasi itu, Komjen Susno meradang.

Kepada Budi Waseso, dia meminta ditunjukan surat penangkapan.

"Saya jawab ke beliau. Lisan saja sudah surat perintah bagi saya," ujar Budi Waseso menirukan proses penangkapan saat itu.

Komjen Susno kembali menggertak Budi Waseso.

Komjen Susno menggertak Budi Waseso lantaran saat itu peluangnya menjadi Kepala Polri begitu besar.

"Besok bapak jadi Kapolri, mau pecat saya, saya siap" sahut Budi Waseso.

Di tengah ketegangan antara Komjen Susno dan Budi Waseso, seorang perwira polisi lainnya langsung menarik tangannya.

Setelah melalui negosiasi panjang, Komjen Susno berhasil ditangkap saat masuk ke dalam toilet.

Di luar pintu, Budi Waseso menunggu sambil mengunci pintu toilet hingga pesawat yang akan membawa Komjen Susno ke Singapura lepas landas.

"Tapi habis itu saya dimarahi sama pati-pati polri, barisan bintang marah semua karena itu namanya pelecehan. Saya bilang ini perintah kalau perintah saya laksanakan apapun resikonya, " tutur Budi Waseso.

"Sebagai prajurit itu harus taat dan tunduk pada pimpinan. Pegang teguh, yang tanggung jawabkan pimpinan. Saya begitu orangnya. Makanya kalau pimpinan bilang tindaklanjuti itu saya tindak. Level saya bukan level yang ece-ece, bukan yang kecil-kecil. Harus yang beresiko," ujarnya.

Pekerjaan Budi Waseso Sekarang

Beberapa waktu lalu Menteri BUMN Erick Thohir merotasi sejumlah pejabat Kementrian BUMN.

Satu di antara kena mutasi yakni Budi Waseso (Buwas).

Kini Buwas tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama Perum Bulog.

Posisi Buwas resmi digantikan Bayu Krisnamurthi.

Buwas, dalam penjelasannya, menyampaikan bahwa pencopotannya terjadi ketika sedang melakukan kunjungan kerja ke Aceh untuk meninjau stok beras di gudang penyimpanan Kabupaten Aceh Besar dan mengikuti Musyawarah Nasional Pramuka di Banda Aceh.

Ia mengakui bahwa pencopotan tersebut terjadi karena masa jabatannya di Bulog sudah habis, dan hal ini merupakan kewenangan Erick Thohir.

"Kebetulan, ini bertepatan juga dengan saya mengikuti Munas (Pramuka) ini, masa bakti saya berakhir," ungkap Buwas kepada media setelah menghadiri Munas Pramuka di Gedung Balee Meuseuraya Aceh pada Senin (4/12).

Pasca-pencopotan dari jabatannya sebagai Direktur Utama Bulog, Buwas kini menerima amanah untuk menjadi Komisaris Utama PT Semen Indonesia (Persero).

"Dan saya ditugaskan menjadi Komisaris Utama di Semen Indonesia, bagi saya satu jabatan itu amanah dan sudah selesai amanah itu ya sudah," tambahnya.

Meskipun masa jabatannya seharusnya berakhir pada April 2023, Buwas menjelaskan bahwa adanya kebijakan lain yang membuat kontraknya diperpanjang.

"Itu biasa (kalau diganti). Saya itu sudah 5 tahun, kontrak saya itu sudah selesai di bulan April. Tapi ternyata diperpanjang dan diangkat kembali, itu sifatnya terserah Kementerian BUMN, kalau sekarang saya ditugaskan di tempat baru ya itu biasa," ungkapnya.

Buwas juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa dia ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Semen Indonesia Tbk melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Bahkan, agenda RUPSLB tersebut tidak diketahuinya karena kewenangan berada di tangan Erick Thohir.

"Saya malah tidak tahu (RUPS), itu kewenangan Menteri BUMN, dari hasil itulah saya ditugaskan di Semen Indonesia, maka dengan demikian, tugas saya sebagai Dirut Bulog itu selesai," tuturnya.

Biodata Budi Waseso

Budi Waseso lahir di Pati pada 19 Februari 1960 atau kini berumur 63 tahun.

Budi Waseso merupakan purnawirawan perwira tinggi Polri dengan pangkat terakhir sebagai Komjen.

Budi tercatat lulus dari Akademi Kepolisian pada 1984 dan berpengalaman dalam bidang reserse.

Sepuluh tahun kemudian, ia menyelesaikan pendidikan SELAPA pada 1994 lalu SESPIM POLRI pada 2000, dan SESPIMTI POLRI pada 2008.

Budi Wasesa merupakan menantu mantan Kapolda Bali dan Kapolda Jatim Letnan Jenderal Polisi (Purn.) Pamudji yang terakhir menjabat Deputi Kapolri tahun 1980-an (setara Wakapolri).

Perjalanan Karier Budi Waseso

Lulus dari Akpol, Budi Waseso mengawali karier di dunia kepolisian sebagai Kaden Opsnal II Puspaminal Div Propam Polri.

Budi Waseso juga dianggap sebagai aktor yang ingin melemahkan KPK dengan menjerat satu per satu komisionernya.

Selain Bambang, Polri juga menyidik Ketua KPK Abraham Samad dan salah satu penyidik KPK Novel Baswedan.

Abraham Samad dituduh memalsukan dokumen dan kasusnya ditangani Polda Sulselbar.

Sementara itu, kasus Abraham Samad di Bareskrim ialah penyalahgunaan wewenang lantaran dituduh bertemu dengan orang yang memiliki perkara.

Adapun kasus yang menjerat Novel Baswedan merupakan kasus lama yang sempat mencuat tahun 2012.

Ia dituduh menganiaya hingga mengakibatkan seorang tersangka meninggal dunia.

Saat peristiwa terjadi, Novel Baswedan menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polda Bengkulu.

Di bawah kepemimpinan Budi, Bareskrim juga menangani kasus yang menjerat aktivis antikorupsi, antara lain Denny Indrayana dan dua aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo serta Emerson Yuntho. 

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com