PDIP Murka MA Utak-atik Aturan Syarat Calon Kepala Daerah, PKS Justru Beda Sikap

"Mengakali hukum dengan hukum adalah bentuk pengkhianatan tertinggi pada cita-cita reformasi," katanya.

PKS Tak Permasalahkan

Sikap PKS justru beda.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera tak mempermasalahkan putusan MA.

Menurut Mardani, partainya akan mendukung anak muda untuk bisa maju sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), seiring dengan adanya putusan tersebut. “Kami mendukung anak muda maju Pilkada.

KPU segera saja menindaklanjuti putusan MA. PKS siap mengajukan anak muda untuk maju Pilkada,” ujar Mardani saat dihubungi Jumat (31/5/2024).

Bagi Mardani, perubahan syarat usia yang terlanjur diputuskan oleh MA ini, sebaiknya dimanfaatkan oleh partai politik untuk mencalonkan tokoh muda.

Untuk itu, PKS mendorong KPU RI segera menindaklanjuti perintah putusan MA, agar partai politik bisa langsung mencalonkan kader mudanya yang matang dari sisi politik.

“Tentu PKS akan mencalonkan mereka yang selama ini sudah dikader dan membangun partai. Tetap semua mesti berproses dan jangan instan,” kata Mardani.

Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan hak uji materi (HUM) yang dimohonkan oleh Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Ahmad Ridha Sabana.

Uji Materi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini dilakukan terkait aturan batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur. “Kabul permohonan HUM,” demikian bunyi putusan Nomor 23 P/HUM/2024 dikutip dari situs MA, Kamis (30/5/2024).

Dalam pertimbangannya, MA berpandangan Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 4 Ayat (1) huruf d PKPU berbunyi "Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon." B

Menurut MA, Pasal 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih.

Atas putusan ini, MA memerintahkan KPU RI untuk mencabut Pasal 4 Ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tersebut.