Firman Pagarra Bicara Upaya Pemkot Makassar Turunkan Angka Stunting

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PJ Sekda Makassar Firman Hamid Pagarra memaparkan upaya Pemerintah Kota Makassar dalam menurunkan angka stunting.

Strategi tersebut dipresentasikan Firman Pagarra dipaparkan di hadapan tim penilai provinsi dalam rangka penilaian kinerja 8 konvergensi percepatan penurunan stunting.

Agenda ini berlangsung di Hotel Swiss Belinn Panakkukang, Jumat (31/5/2023).

Dalam penanganan stunting kata Firman, Pemkot Makassar membuat master ansit dalam penentuan data.

Misalnya data terkait tren keluarga beresiko stunting, prevalensi stunting Kota Makassar berdasarkan SKI dan E-PPGBM.

Kemudian permasalahan yang ditemui di daerah serta tindak lanjutnya, capaian dan target kinerja, sejumlah inovasi terkait percepatan penurunan stunting.

Serta tahapan penyusunan Ranperda Percepatan Penurunan Stunting dan rembuk stunting.

"Master ansit merupakan instrumen yang digunakan perhitungan dengan menggabungkan data stunting, prevalensi stunting, dan data cakupan layanan yang diperoleh dari OPD," ucapnya

Firman menegaskan, percepatan penurunan stunting di Kota Makassar sangat disikapi dengan serius.

Pemkot Makassar telah menerbitkan peraturan walikota tentang percepatan penurunan stunting.

Juga telah memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi OPD melalui Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2023 Tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan Dan Penurunan Stunting.

"Di awal itu kita matangkan data terkait keluarga beresiko stunting. Dari situ kita tarik agar bisa mengambil keputusan sehingga menghasilkan solusi," jelasnya.

Dari upaya-upaya tersebut, angka prevalensi stunting berdasarkan EPPBGM di Makassar mengalami penurunan dari angka 4,07 persen (2022) menjadi 3,14 di 2023.

Firman mengungkapkan dukungan Pemkot Makassar terhadap penurunan stunting tidak sampai disitu.

Aksi nyatanya terekam pada 12 Maret 2023 lalu dengan disepakatinya 19 lokus kelurahan dengan item jumlah anak stunting di setiap kelurahan, prevalensi sunting, jumlah keluarga berisiko stunting dan cakupan layanan intervensi.

Dukungan ini pula terlihat dalam penyusunan rencana kegiatan sebagai tindak lanjut pemerintah kota Makassar dalam merealisasikan hasil rekomendasi dari analisis situasi diwujudkan dalam bentuk penganggaran dalam APBD dan Dana Kelurahan.

“Masyarakat juga membantu pemerintah dalam memfasilitasi, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan Pembangunan sumber daya manusia di desa/kelurahan yang terdiri dari Tim pendamping keluarga (TPK), Kader Pembangunan Manusia (KPM), posyandu dan PKK,” sebutnya.

Adapun jenis pembinaan dalam penurunan stunting antara lain, pelatihan konseling pemberian makanan pada bayi dan anak (PMBA).

Selanjutnya melakukan pelatihan bagi kader TPK terkait pendampingan bagi keluarga yang memiliki balita, ibu hamil, ibu menyusui dan calon pengantin.

Dengan program yang telah dijalankan diharap dapat membuahkan hasil yang lebih lagi sebagai upaya meningkatkan konvergensi intervensi gizi kedepannya.

Karena, penilaian ini merupakan komitmen bersama dalam upaya percepatan penurunan stunting dan juga sebagai tindak lanjut pelaksanaan amanat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

“Saya harap dengan kegiatan ini kami semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerja dalam upaya konvergensi intervensi, dan terciptanya koordinasi dan sinkronisasi serta keterpaduan program kegiatan penanganan stunting yang valid.(*)