Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

W Super Club Makassar

Curhat Danny Pomanto Soal Polemik THM W Super Club ke Muhamadiyah Makassar: Bisa Baku Bunuh Orang

Rombongan PD Muhamadiyah Makassar dipimpin oleh Ketua Muhammadiyah Makassar KH Muh Said Abd Shamad. 

|
Penulis: Siti Aminah | Editor: Ansar
Humas Pemkot Makassar
PD Muhammadiyah Kota Makassar mendatangi Danny Pomanto di Jl Amirullah Kecamatan Mamajang, Kamis (30/5/2024) malam. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pengurus Pimpinan Daerah Muhmaddiyah Kota Makassar mendatangi Wali Kota Makassar Danny Pomanto di kediamannya Jl Amirullah, Kamis (30/5/2024) malam.

Rombongan PD Muhamadiyah Makassar dipimpin oleh Ketua Muhammadiyah Makassar KH Muh Said Abd Shamad. 

Kedatangannya dalam rangka menyampaikan permohonan maaf kepada Pemkot Makassar atas surat yang telah dilayangkan sebelumnya terkait polemik THM W Super Club milik Hotman Paris Hutapea. 

KH Muh Said mengaku keliru lantaran mengira Pemkot Makassar lah yang mengizinkan THM W Super Club itu beroperasi.

"Pertama-tama kami meminta maaf kepada Pak Wali Kota Makassar. Semoga kejadian ini ada hikmahnya," kata KH Muh Said pada sela-sela pertemuannya dengan Danny Pomanto.

PD Muhamadiyah kata KH Muh Daud selalu sejalan dengan Pemkot Makassar. Utamanya untuk kegiatan keagamaan seperti program penguatan keimanan umat. 

Selain itu, ia berharap Danny Pomanto menjadi mediator dalam menyelesaikan persoalan ini. 

Menanggapi hal itu, Danny Pomanto mengaku memahami kondisi tersebut karena ketidaktahuan atas kebijakan perizinan THM tersebut.

Meski begitu, Danny mengatakan ini merupakan suatu momentum terutama bagi seluruh ormas Islam agar menyuarakan koreksi atas aturan perizinan melalui OSS.

"Beginilah kalau OSS. Ya tiba-tiba nanti kalau ada masalah pemkot yang dapat," ucapnya.

Makanya dia berharap otoritas itu dikembalikan lagi ke Pemkot Makassar

Menurut Danny, pemerintah kota lah yang paling tahu tata ruang dan lokasinya sendirisendiri. 

"Yang kita harus perjuangkan adalah itu otorisasi. Otorisasi itu kenapa tidak di pemerintah kota, supaya kita tahu masjid, kita tahu psikologi masyarakat," ujarnya. 

Selanjutnya, Pemkot Makassar melalui Dinas PM PTSP akan bersurat ke Pemkot Makassar terkait otorisasi OSS di daerah. 

"Ini bisa baku bunuh orang gara-gara ini, dan selalu standarnya itu kalau terjadi sesuatu, pasti Pemkot yang disalahkan. Karena kan masyarakat tawwa tidak tidak tahu, apa yang di sampaikan surat yang beredar itu, itu karena Pak Kiyai tidak tahu, Kyai tidak salah," tuturnya. 

Halaman
1234
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved