Pupuk Subsidi
Jawaban Mentan Andi Amran Sulaiman, Petani Bone Mengaku Belum Pernah Dapat Pupuk Subsidi
Begini jawaban Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman soal keluhan petani Bone belum pernah mendapat pupuk Subsidi
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Warga Kabupaten Bone Supriadi curhat ke Mentan RI Andi Amran Sulaiman.
Curhat Supriadi disampaikan pada pertemuan Mentan RI Andi Amran Sulaiman dengan petani di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (27/5/2024).
Supriadi dengan percaya diri maju dihadapan Andi Amran Sulaiman. Ia mengungkapkan keluhannya.
Bersama 40 anggota kelompok tani di Desa Pamussureng, Kecamatan Bontocani, Bone belum pernah mendapat bantuan pupuk subsidi selama 2024 ini.
“Di kelompok saya tidak ada sama sekali pupuk saya dapat selama tahun ini. 40 anggota kelompok saya sama sekali tidak ada mendapat pupuk tahun ini,” katanya.
Andi Amran Sulaiman kemudian terkejut mendengarnya. Terlebih, desa Supriadi berada tak jauh dari kampung halaman Andi Amran Sulaiman.
“Ini Bontocani, saya tetangga disitu. Betul-betul (heran). Siapa yang tidak salurkan?,” tanya Amran.
“Distributornya pak, mantan Kepala Desa,” jawab Supriadi.
Supriadi mengaku tak tau penyebab pasti tidak mendapat pupuk.
Ia hanya mendapat kabar bahwa data kelompoknya tidak terinput dalam sistem.
Lahan kelompok tani Supardi sekitar 25 hektar.
Andi Amran pun akhirnya memberikan bantuan bibit untuk kelompok Supriadi.
“Tolong kasih bibit ya untuk 25 hektar. Aku kasih kamu 1 handtraktor,” kata Andi Amran Sulaiman.
Andi Amran menekankan pentingnya menjaga kedaulatan pangan di daerah.
“Petani adalah pahlawan pangan. Harus kita jaga, kawal aspirasi mereka. Krisis ekonomi pertanian tumbuh, krisis kesehatan kita pakai masker, tapi kalau krisis pangan itu akan lompat menjadi krisis politik sosial,” jelas Andi Amran Sulaiman.
Bagi Bantuan Rp410 Miliar
Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman membagikan paket bantuan Rp410 miliar dan pupuk subsidi senilai Rp 2,5 triliun.
Seremoni penyerahan paket bantuan berlangsung di Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (27/5/2024).
Andi Amran Sulaiman datang ke kantor gubernur bersama dengan 7 jenderal dari TNI dan Polri.
Mereka adalah Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letjen Tandyo Budi Revita, Aster Panglima TNI Mayjen Novy Helmy Prasetya.
Irjen Kementan Komjen Setyo Budiyanto, Asisten Khusus Menteri Pertahanan Bidang Ketahanan Pangan Letjen (Purn) Ida Bagus Purwalaksana.
Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bobby Rinal Makmun, Danrem 141/Toddopuli Brigjen TNI Sugeng Hartono, dan Pangkoopsau II Marsekal Muda TNI Budhi Achmadi.
Mereka disambut Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrullah.
Di acara itu, hadir pula sejumlah Pj bupati dan bupati di daerah penerima bantuan.
Bantuan senilai Rp 410 miliar itu berupa bantuan pertanian pascabanjir dan program reguler pertanian.
Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Sulsel.
Bantuan mencakup benih hortikultura, perkebunan, pupuk, dan alat mekanisasi pertanian (alsintan) dengan nilai lebih dari Rp 365 miliar.
Bantuan untuk bencana alam senilai Rp 48,3 miliar menyasar Luwu, Enrekang, Sidrap, Wajo, Bone, Pinrang, dan Sinjai.
"Melalui bantuan ini, kami ingin daerah-daerah yang terkena musibah segera pulih dan Sulawesi Selatan semakin maju," kata Andi Amran Sulaiman dalam siaran pers Kementan.
Kakak dari mantan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman itu berharap bantuan ini dapat meringankan beban korban sehingga mereka dapat bangkit kembali dan memperkuat perekonomian Sulsel yang sempat terganggu akibat bencana.
“Bencana di Sulsel ini harus kita hadapi bersama, karena satu petani yang terkena bencana adalah musibah kita bersama. Maka yang terdampak ini akan kita beri bibit, benih, traktor, dan pupuk gratis,” katanya.
Kehadirannya Andi Arman Sulaiman di Sulsel diakui karena perintah langsung dari Presiden Jokowi.
“Saya mendapat penugasan khusus dari Bapak Presiden untuk menyelesaikan seluruh permasalahan pertanian di daerah, khususnya petani yang terdampak bencana alam,” ujar dia.
Sebanyak 60 truk berisi bantuan diberangkatkan dari pelataran Kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk disalurkan ke wilayah terdampak bencana.
Mentan berharap semua pihak saling mendukung, memperkuat, bersinergi, dan mewujudkan semangat persaudaraan dalam memulihkan kondisi di area terdampak bencana.
Sebelumnya, banjir besar disertai tanah longsor menerjang enam kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada awal Mei.
Banjir di Sulawesi Selatan membuat sedikitnya 14 orang meninggal dunia, sejumlah orang hilang dan masih dalam pencarian, dan ribuan warga mengungsi.
Ada enam kabupaten yang dilanda banjir dan tanah longsor di Sulsel, yakni Luwu, Wajo, Enrekang, Sidrap, Pinrang, dan Sinjai.
Banjir dan tanah longsor tersebut terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi dan berdurasi panjang mengguyur kawasan tersebut, sejak Kamis (2/4/2024) malam.
Bencana pada awal Mei 2024 ini terparah di Luwu, dengan ketinggian air sampai lebih dari empat meter.
Tiga kecamatan yang terdampak banjir Luwu adalah Latimojong, Suli, dan Belopa.
Di sisi lain, jalur penghubung Wajo dengan Luwu, Sidrap, dan Enrekang juga terendam banjir di wilayah Siwa-kera.
“Informasi terkait korban jiwa masih kami data. Ada info enam warga tertimbun di Luwu dan ada pula yang hanyut karena rumah mereka terbawa air,” ujar Kepala BPBD Sulsel Amson Padolo.
“Di Enrekang, jalur yang menghubungkan Enrekang dengan Sidrap, Pinrang, dan Toraja masih lumpuh karena jalan tertutup material longsoran dengan ketinggian hingga lebih dari 4 meter,” sambung dia.
Dilansir dari Antara, berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), per Sabtu (4/5/2024), jumlah korban meninggal sebanyak 14 orang.
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan, 14 korban meninggal berasal dari 13 kecamatan yang dilanda banjir dan tanah longsor di Luwu.
Ke-13 kecamatan tersebut terdiri dari Suli, Latimojong, Suli Barat, Ponrang Selatan, Ponrang, Bupon, Larompong, Larompong Selatan, Bajo, Bajo Barat, Kamanre, Belopa, dan Belopa Utara.(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.