17 Poin Hasil Rakernas PDIP, Termasuk Singgung Pemilu 2024 Terburuk

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah menyelesaikan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V yang berlangsung selama tiga hari di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta.

Rakernas yang dimulai dari Jumat (24/5/2024) hingga Minggu (26/5/2024) ini menghasilkan 17 poin rekomendasi eksternal yang menjadi arahan penting bagi partai.

Puan Maharani, Ketua DPP PDIP bidang politik sekaligus putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dipercaya membacakan rekomendasi eksternal tersebut di panggung utama acara. 

Ketua DPR RI itu menekankan pentingnya rekomendasi ini sebagai panduan bagi PDIP dalam menghadapi berbagai tantangan nasional dan internasional.

Sekretaris DPD PDIP Sulsel, Rudy Pieter Goni menyampaikan bahwa rekomendasi eksternal ini adalah hasil dari pemikiran kolektif para kader PDIP di seluruh Indonesia.

Rudy Pieter Goni menjelaskan beberapa poin penting yang dihasilkan dari Rakernas V PDIP.

Yakni, PDIP berkomitmen untuk menjaga fungsi check and balances yang baik.

Di samping itu, PDIP di bawah komando Megawati Soekarnoputri menginginkan partai politik diperlakukan secara setara dan adil dalam proses demokrasi.

"Dan kita juga ingin bahwa hukum itu adalah Panglima. Jadi kita berharap hukum itu diletakkan pada porsinya," kata Rudy Pieter Goni kepada Tribun-Timur.

Selanjutnya, PDIP menekankan pentingnya evaluasi Pemilu 2024.

Dengan mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk ahli hukum tata negara, masyarakat sipil, akademisi, dan intelektual, untuk mengevaluasi dan mengkaji kembali Pemilu 2024. 

"Banyak yang sampaikan bahwa Pemilu kali ini paling terburuk sepanjang sejarah," kata Rudy Pieter Goni. 

"Jadi sistemnya perlu dipertimbangkan untuk memperbaiki sistem demokrasi kita, apakah proporsional terbuka itu adalah hal yang tepat diterapkan atau sebaliknya," tambahnya.

Olehnya, PDIP mengusulkan untuk mempertimbangkan kembali apakah sistem proporsional terbuka adalah yang tepat untuk diterapkan.

Hal ini mengingat banyaknya praktik politik uang yang terjadi.