Kode PDIP Oposisi? Perintah Megawati Didengar Kader di Rakernas

Sikap itu bisa saja disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 PDI-P yang bakal dilakukan pada 24-26 Mei 2024.

Namun PDI-P juga tidak menutup kemungkinan sikap itu disampaikan saat Kongres Partai yang belum dipastikan waktunya.

PDIP Beri Sinyal Umumkan Oposisi atau Koalisi di Kongres 2025

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto memberi sinyal sikap partai terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka tak diumumkan dalam rapat kerja nasional (Rakernas) ke-V.

Menurut Hasto, berdasarkan pengalaman sikap partai biasanya diumumkan dalam kongres. 

Di mana, partai besutan Megawati Soekarnoputri ini baru akan menggelar kongres pada 2025 mendatang.

"Kalau secara empiris sikap partai apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan, pada kongres 2004, 2009, 2015, dan 2019 itu diputuskan dalam kongres partai," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Sebab, Hasto menjelaskan pemerintahan Prabowo Subianto mendatang akan berjalan secara efektif setelah pelantikan 20 Oktober 2024.

Namun, dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini menyebut penentuan sikap politik partai tergantung urgensi. 

"Tetapi, Rakernas yang mengemban nilai-nilai demokrasi tentu saja akan melihat sense of urgensi, sense of teority terkait dengan sikap politik partai," ujar Hasto.

Rakernas ke-V PDIP akan digelar di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta pada 24 sampai 26 Mei 2024.

Dalam Rakernas nanti, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan menyampaikan pidato politik.

Rakernas ini bertemakan 'Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang' dengan sub tema 'Kekuatan Kesatuan Rakyat, Jalan Kebenaran Yang Berjaya'.

PDIP tak kenal oposisi

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, buka suara soal sikap politik partainya di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Said Abdullah, PDIP selama ini tak mengenai istilah oposisi atau partai penentang pemerintah terpilih.

Dia beralasan, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.

Walhasil, istilah oposisi kurang tepat untuk digunakan.

"Kita dalam posisi tidak, pertama kami tidak mengenal oposisi karena kita presidensial," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Mengenai sikap politik PDIP di pemerintahan Prabowo-Gibran kata dia adalah hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Said menyebut, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V yang akan digelar akhir Mei 2024 ini bukan untuk menentukan sikap politik PDIP.

"Rakernas tidak dalam forum (memutuskan) dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Karena sudah disepakati itu adalah prerogatif ibu Ketum," ucap Said.

Untuk diketahui, Rakernas nanti akan membahas hal-hal strategis yang akan dilakukan PDIP lima tahun ke depan.

"Baik secara politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya," kata Said.

Semetara itu soal kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, Said menegaskan partainya tidak akan cawe-cawe dalam penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Lantaran, penyusunan kabinet itu merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih.

"Menyusun kabinet pemerintahan kewenangan penuh Bapak Prabowo Subianto. Kami tidak boleh cawe-cawe di situ."

"Bagaimana caranya tidak boleh lah etik harus dibangun oleh kami," kata Said.

Said menilai komunikasi PDIP dengan Prabowo hingga kini masih tetap berjalan.

"Kalau soal PDIP ditunggu atau tidak ditunggu kan komunikasi tetap berjalan. Kan ada komunikasi," ujar Said.

"Tidak mungkin lah republik sebesar ini tidak ada komunikasi antar berbagai pihak. Saya yakin komunikasi sedang berjalan. Hasil akhirnya di ibu ketua umum," ucap Said.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com/Tribunnews.com/WartaKotalive.com