Kode PDIP Oposisi? Perintah Megawati Didengar Kader di Rakernas

TRIBUN-TIMUR.COM - Ketua Umum PDI Perjuangan (Ketum PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta semua kadernya keluar dari zona nyaman.

PDIP sangat  penuh perjuangan dan kesabaran meski mendapat banyak tantangan.

Hal itu disampaikan Megawati saat pidato politiknya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara Jumat (24/5/2024).

Sebelumnya, beredar kabar jika PDIP siap oposisi di pemerintahan Prabowo - Gibran.

Oposisi itu berembus saat calon presiden usungan PDIP, Ganjar Pranowo kalah di Pilpres 2024.

"Partai kami adalah partai yang mempunyai keteguhan dan kesabaran yang luar biasa. Siapa yang tidak mau ngikut? Ya iyalah, sudahlah, tidak usah zona nyaman, zona nyaman melulu," kata Megawati 

Lalu, Megawati menyinggung perlu adanya sikap kontrol terhadap pemerintah.

"Di dalam menyikapi politik ke depan sebagai partai yang memiliki sejarah panjang di dalam memperjuangkan demokrasi, kita tetap menempatkan penting adanya check and balance bahwa demokrasi memerlukan kontrol dan penyeimbang," tutur Megawati. 

"Namun, kita tidak juga menafikan bahwa berpolitik mengandung esensi untuk selalu mendapatkan kekuasaan. Hanya bedanya apa toh, yaitu strategi dan cara untuk mendapatkan kekuasaan lah yang membedakan kita dengan yang lainnya," jelas Megawati.

Menurut Megawati, tantangan demokrasi ke depan tidak mudah dan perlu ada penopang dari masyarakat. 

Sedih PPP Tidak Lolos ke Senayan

Selain itu, Megawati mengaku sedih PPP tak lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen pada Pemilu 2024.

Megawati menyebut bahwa PDIP dan PPP kerap bersama.

"Sama PPP itu kan sama PDI itu suka bareng-bareng. Saya sedih sekali ini kenapa kok PPP tidak bisa masuk," kata Megawati  di Rakernas PDIP ke-V di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024).

Megawati meminta semua kader PPP untuk tidak cemas, sebab dirinya yakin PPP akan menang di lain waktu.

"Tapi tidak usah khawatir Pak, nanti menang lagi kok," ujar Megawati

Selain itu, dia menyambut kehadiran Menparekraf Sandiaga Uno. 

Sementara itu, Megawati menyinggung Plt Ketum PPP Mardiono yang tak hadir.

Dia juga turut menyapa pimpinan partai pendukung Ganjar-Mahfud lainnya.

"Tentu yang kami ingin sampaikan adalah rasa hormat dan terima kasih, sayangnya Pak Mardiono tidak bisa hadir tapi diwakili oleh Pak Rusly Effendi Waketum," ujarnya.

"Lalu Bapak Dr Oesman Sapta Ketum Hanura, Bapak Hary Tanoesoedibjo ketua Perindo," imbuhnya. 

Sebagai informasi, PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara pada 24-26 Mei 2024. 

Adapun Rakernas kali ini mengusung tema “Satyam Eva Jayate: Kebenaran Pasti Menang" dan subtema "Kekuatan Persatuan Rakyat dalam Kebenaran”.

Sebanyak 4.858 peserta yang terdiri dari fungsionaris DPP Partai, Ketua, Sekretaris, Bendahara DPD dan DPC Partai, Anggota DPR RI, badan dan sayap partai, Ketua, Sekretaris, Bendahara DPLN dari 16 negara, Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota, Kepala dan Wakil Kepala Daerah PDIP, serta calon anggota DPR RI terpilih pemilu 2024 yang non-incumbent hadir langsung dalam pembukaan Rakernas V Partai tersebut. (m32)

Prabowo tak permasalahkan

Presiden terpilih Prabowo Subianto menanggapi rencana PDIP yang berada di luar pemerintahan.

Setelah kalah di Pilpres 2024, PDIP partai besutan Megawati belum merapat ke Prabowo sebagai pemenang.

PDIP pun memberikan sinyal oposisi di pemerintahan Prabowo - Gibran.

Prabowo pun tak permasalahkan jika PDIP jadi oposisi.

Prabowo mengaku menghormati pilihan PDI-P jika betul akan berada di luar pemerintahannya kelak.

Menurutnya, setiap partai politik memang harus nyaman dengan apa pun pilihannya.

Hal itu ia sampaikan ketika ditanya dalam sebuah wawancara stasiun televisi tentang ajakan merangkul PDI-P dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Maksud saya adalah, biarlah setiap partai politik, setiap kelompok, mengikuti hatinya mereka masing-masing. Kalau mereka umpamanya tidak berkenan untuk bergabung, tidak ada masalah, silakan.

Tapi kita tetap bisa bersahabat, kita bisa tetap kerja sama," kata Prabowo dikutip dari YouTube TV One News, Kamis (23/5/2024).

Prabowo menegaskan, dirinya mempersilakan PDI-P maupun partai politik lain untuk mengkritisi pemerintahannya kelak.

Hal itu pun dinilai tidak menjadi masalah.

Justru Prabowo akan berterima kasih kepada kelompok-kelompok di luar pemerintahannya.

"Kita sebagai pemimpin kalau dikritisi, kita harus terima kasih, oh saya harus lebih waspada, saya harus lebih hati-hati, saya harus lebih baik komunikasi saya dan sebagainya. Kan begitu," ujar Menteri Pertahanan RI ini.

Selain itu, Prabowo juga menyampaikan bahwa dirinya memiliki kedekatan dengan partai banteng moncong putih.

Menurut Prabowo, banyak kader-kader PDI-P yang hebat dan baik kepadanya.

"Ya saya kira tiap partai politik harus nyaman dengan pilihannya. Jadi kita akan menghormati. Saya juga terus terang saja banyak kawan di PDI-P dan PDI-P juga banyak kader-kader yang hebat dan baik ya kan," tutur dia.

Selain itu, Prabowo juga mengaku siap kapan pun untuk berkomunikasi dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Namun soal jadwal kapan keduanya bertemu akan ditentukan sesuai kenyamanan masing-masing.

"Ya saya katakan itu kan nanti, sesuai dengan kenyamanan masing-masing, dalam arti, ya saya setiap saat siap untuk berkomunikasi," kata Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Sebagai informasi, PDI-P disebut akan mengungkapkan sikap politiknya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sikap itu bisa saja disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 PDI-P yang bakal dilakukan pada 24-26 Mei 2024.

Namun PDI-P juga tidak menutup kemungkinan sikap itu disampaikan saat Kongres Partai yang belum dipastikan waktunya.

PDIP Beri Sinyal Umumkan Oposisi atau Koalisi di Kongres 2025

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto memberi sinyal sikap partai terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka tak diumumkan dalam rapat kerja nasional (Rakernas) ke-V.

Menurut Hasto, berdasarkan pengalaman sikap partai biasanya diumumkan dalam kongres. 

Di mana, partai besutan Megawati Soekarnoputri ini baru akan menggelar kongres pada 2025 mendatang.

"Kalau secara empiris sikap partai apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan, pada kongres 2004, 2009, 2015, dan 2019 itu diputuskan dalam kongres partai," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Sebab, Hasto menjelaskan pemerintahan Prabowo Subianto mendatang akan berjalan secara efektif setelah pelantikan 20 Oktober 2024.

Namun, dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini menyebut penentuan sikap politik partai tergantung urgensi. 

"Tetapi, Rakernas yang mengemban nilai-nilai demokrasi tentu saja akan melihat sense of urgensi, sense of teority terkait dengan sikap politik partai," ujar Hasto.

Rakernas ke-V PDIP akan digelar di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta pada 24 sampai 26 Mei 2024.

Dalam Rakernas nanti, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan menyampaikan pidato politik.

Rakernas ini bertemakan 'Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang' dengan sub tema 'Kekuatan Kesatuan Rakyat, Jalan Kebenaran Yang Berjaya'.

PDIP tak kenal oposisi

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, buka suara soal sikap politik partainya di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Said Abdullah, PDIP selama ini tak mengenai istilah oposisi atau partai penentang pemerintah terpilih.

Dia beralasan, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.

Walhasil, istilah oposisi kurang tepat untuk digunakan.

"Kita dalam posisi tidak, pertama kami tidak mengenal oposisi karena kita presidensial," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Mengenai sikap politik PDIP di pemerintahan Prabowo-Gibran kata dia adalah hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Said menyebut, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V yang akan digelar akhir Mei 2024 ini bukan untuk menentukan sikap politik PDIP.

"Rakernas tidak dalam forum (memutuskan) dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Karena sudah disepakati itu adalah prerogatif ibu Ketum," ucap Said.

Untuk diketahui, Rakernas nanti akan membahas hal-hal strategis yang akan dilakukan PDIP lima tahun ke depan.

"Baik secara politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya," kata Said.

Semetara itu soal kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, Said menegaskan partainya tidak akan cawe-cawe dalam penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Lantaran, penyusunan kabinet itu merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih.

"Menyusun kabinet pemerintahan kewenangan penuh Bapak Prabowo Subianto. Kami tidak boleh cawe-cawe di situ."

"Bagaimana caranya tidak boleh lah etik harus dibangun oleh kami," kata Said.

Said menilai komunikasi PDIP dengan Prabowo hingga kini masih tetap berjalan.

"Kalau soal PDIP ditunggu atau tidak ditunggu kan komunikasi tetap berjalan. Kan ada komunikasi," ujar Said.

"Tidak mungkin lah republik sebesar ini tidak ada komunikasi antar berbagai pihak. Saya yakin komunikasi sedang berjalan. Hasil akhirnya di ibu ketua umum," ucap Said.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com/Tribunnews.com/WartaKotalive.com