6 Balon Wali Kota Makassar Kembalikan Formulir ke DPC PDIP, Istri Danny Pomanto hingga Mantu NH

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Enam bakal calon Wali Kota Makassar mengembalikan formulir ke DPC PDI Perjuangan Kota Makassar. 

Diketahui, batas akhir pengembalian formulir bakal calon wali kota Makassar di PDI Perjuangan hingga 20 Mei 2024.

Hingga pukul 17.00 wita, enam pendaftar mengembalikan formulir di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Jl Serigala Kecamatan Memajang, Senin (20/5/2024). 

Enam figur tersebut antara lain Nasrun, Abd Rahman Bando, Indira Yusuf Ismail (istri Danny Pomanto ), Risfyanti Muin, M Amri Arsyid, dan Andi Seto Ghadista Asapa (menantu Nurdin Halid). 

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI Perjuangan Kota Makassar, Raisuljaiz mengatakan, sebelumnya ada 10 bakal calon yang telah mengambil formulir. 

Selain enam figur di atas, Ketua PSI Sulsel Muhammad Surya, Jabal Nur, Rudi Pieter Goni dan Irwan Adnan belum mengembalikan formulir. 

"Sampai saat ini yang mengembalikan formulir sudah 6 orang," ucap Raisuljaiz, Senin (20/5/2024). 

Dari sepuluh figur tersebut, dua diantaranya merupakan kader PDI Perjuangan 

Ialah Riafayanti Muin dan Rudi Pieter Goni (RPG) .

Sejauh ini RPG belum mengembalikan formulir ke sekretariat DPC. 

"RPG akan mengambil sikap setelah hasil Rakernas nantinya," ujarnya. 

Baca juga: Amir Uskara Kembalikan Formulir Pendaftaran Bacalon Bupati Gowa Sulsel di Partai Demokrat

"Masih bisa daftar melalui DPD partai, DPD masih memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak sempat mendaftar di DPC, bisa daftar melalui DPD, tidak hanya Makassar tapi 24 Kab/Kota lainnya," sambungnya. 

Salah satu kader DPD PDI Perjuangan, Risfayanti Muin menunjukkan keseriusannya untuk maju dalam Pilkada Kota Makassar.

Ia datang langsung mengembalikan formulir pendaftarannya di Kantor DPC PDI Perjuangan Minggu (19/5/2024). 

Risfa yang juga Srikandi Banteng DPRD Sulsel menyampaikan keinginannya untuk maju Pilawali Makassar sebagai bagian Trias Dinamika Partai.

Dimana salah satunya adalah penempatan kader di legislatif maupun di eksekutif.