Mantan Anak Buah Prabowo Jadi Tersangka Korupsi Izin Tambang di Malut, Kongkalikong Bareng Gubernur

TRIBUN-TIMUR.COM - Dikabarkan Mantan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus suap Gubernur nonaktif Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

Muhaimin Syarif yang juga anak buah Prabowo Subianto itu ditetapkan tersangka bersama satu orang lainnya.

Sebelumnya, dalam pengembangan kasus suap Gubernur nonaktif Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba, KPK menetapkan dua tersangka baru yang diduga sebagai pemberi suap.

"Dari proses penyidikan perkara penerimaan suap oleh Abdul Gani Kasuba [Gubernur Maluku Utara], diperoleh infomasi dan data untuk menjadi alat bukti baru kaitan adanya pihak pemberi suap lain pada Abdul Gani Kasuba," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (6/5/2024).

Ali menegaskan bahwa meskipun demikian, ia tidak akan mengungkap identitas dua tersangka baru.

Menurutnya, pengumuman tersangka baru akan dilakukan pada saat proses penangkapan atau penahanan.

Berdasarkan sumber Tribunnews.com, dua tersangka baru yang dimaksud adalah Mantan Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara, Muhaimin Syarif, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Imran Jakub.

Baca juga: Profil dan Harta Kekayaan Abdul Gani Eks Gubernur Maluku Utara, Dituduh KPK Terima Uang Tambang

Muhaimin Syarif telah diperiksa oleh tim penyidik KPK pada Selasa, 20 April 2024. Saat itu, penyidik menanyakan kepada Muhaimin Syarif tentang aliran uang dari kontraktor kepada Abdul Gani.
 
"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan dengan penggunaan sejumlah uang dari hasil pemberian para kontraktor pada tersangka AGK," kata Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (21/2/2024).

Kronologi Kasus

Kasus Abdul Gani bermula dari kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Ternate, Maluku Utara, dan Jakarta pada Senin, 18 Desember 2023.

Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka.

Tersangka tersebut adalah Abdul Gani Kasuba (AGK), Gubernur nonaktif Maluku Utara; Adnan Hasanudin (AH), Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Provinsi Maluku Utara; Daud Ismail (DI), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara; Ridwan Arsan (RA), Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ); Ramadhan Ibrahim (RI), ajudan Abdul Gani; Stevi Thomas (ST), Direktur Eksternal PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL); dan Kristian Wuisan (KW), seorang swasta.

Dalam perkara ini, Abdul Gani terlibat dalam menentukan pihak kontraktor yang akan memenangkan lelang proyek pekerjaan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Abdul Gani memerintahkan Adnan, Daud, dan Ridwan untuk mengusulkan berbagai proyek di Provinsi Maluku Utara.

Nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencapai lebih dari Rp500 miliar.