Danny Pomanto Bukan Satu-satunya, PDIP Beri 'Karpet Merah' Andi Sudirman di Pilgub Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperluas spektrum kandidat yang akan diusungnya di Pilgub Sulsel 2024.

Wali Kota Makassar, Danny Pomanto bukan satu-satunya.

PDIP memberikan kesempatan kepada tokoh di luar partai untuk menjadi calon dalam Pilgub Sulsel, termasuk Andi Sudirman Sulaiman.

"Jadi semuanya masih terbuka, baik kader maupun figur di luar partai. Tidak pernah kita tertutup untuk figur," kata Andi Ansyari Mangkona saat dihubungi Tribun-Timur.com, Senin (29/4/2024).

Dengan catatan bahwa sepanjang calon tersebut memenuhi syarat, memiliki integritas, dan kemampuan untuk membangun Sulsel. 

Baca juga: Pilgub 2024 : Anies Kehilangan 2 Pesaing Berat di Jakarta, AHY Dorong Danny Pomanto?

"Andi Sudirman Sulaiman kalau mau mendaftar, pasti kita terima," tambahnya.

Meskipun diakui Andi Ansyari Mangkona bahwa Andi Sudirman bukan pendukung Capres-Cawapres Ganjar-Mahfud dalam Pilpres sebelumnya.

PDIP tetap membuka peluang bagi adik kandung Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman tersebut.

Menurut Andi Ansyari, dalam konteks Pilpres dan Pilkada, dukungan politik tidak selalu beriringan. 

Artinya, walaupun terdapat perbedaan dukungan politik dalam Pilpres, PDIP tidak menganggap hal tersebut sebagai masalah utama dalam menentukan kandidat.

Pengalaman dari Pilgub Sulsel sebelumnya menunjukkan bahwa dinamika politik dalam Pilpres dan Pilkada seringkali berbeda. 

"Kalau kita melihat pengalaman Pilgub Sulsel lalu, Pilpres dan Pilkada itu tidak beriringan," terangnya.

Oleh karena itu, PDIP Sulsel lebih menekankan pada kualifikasi, integritas, dan kapasitas calon untuk memimpin Sulsel.

Lebih jauh, belum ada calon yang secara resmi mendaftar ke PDIP Sulsel, termasuk Danny Pomanto.

Baca juga: Danny Pomanto Tantang Andi Sudirman di Pilgub Sulsel 2024, Utusan Wali Kota Ambil Formulir di PKB

Menurutnya, keheningan dalam pendaftaran kemungkinan disebabkan oleh menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan dalam Pilpres sebelumnya.