Ribut-ribut Soal Pekan Olahraga Kabupaten, DPRD Soroti Pemda Bone Gegara Uang

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE - Honorer dan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Bone mengeluhkan pembebanan biaya pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) Bone 2024.

Biaya yang dibebankan mulai Rp100 ribu-Rp2,5 juta, tergantung pangkat dan golongan.

Hal ini pun menuai sorotan dari Anggota Komisi IV DPRD Bone, Andi Muh Salam.

Ia menyebut, pembebanan biaya Porkab menyusahkan pegawai.

Apalagi yang dimintai tenaga honorer, gaji mereka sebulannya tak seberapa.

Porkab pun dinilainya terkesan dipaksakan.

Padahal saat ini kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone sedang defisit.

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) belum dibayarkan.

"Apa-apa ini seolah tidak punya hati. Disaat kita defisit dan TPP belum dibayar ini minta sumbangan yang diwajibkan lagi. Kita minta stop itu,” tegasnya Kamis (25/4/2024).

Politisi Partai NasDem ini mengingatkan pelaksanaan Porkab tak masuk dalam penganggaran APBD.

Iuran yang ditarik tak boleh sembarangan, harus jelas dasar hukumnya.

Olehnya itu, Andi Muh Salam meminta Pemkab Bone fokus saja menyelesaikan persoalan TPP dan defisit anggaran.

“Pada dasarnya kita ini dukung setiap kegiatan-kegiatan positif tapi harus punya hati juga. Hal-hal seperti inilah yang merusak tata pemerintahan yang ada di Kabupaten Bone."

"Sepertinya sudah keluar dari orientasi pemerintahan sejatinya,” ujar Andi Muh Salam menambahkan.

Terpisah, Ketua Porkab, Andi Akbar membantah adanya pemungutan guna menyukseskan Porkab yang akan berlangsung pada Mei mendatang.

Ia mengatakan, Pemkab Bone tidak pernah membebankan biaya terhadap ASN maupun honorer. 

"Tidak ada itu, tidak benar karena kami punya anggaran yang sudah di masuk dalam APBD dan sudah ditetapkan di DPRD," jelasnya Jumat (26/4/2024). 

"Jadi tidak benar itu mendadak karena sudah dipersiapkan dari empat bulan lalu."

"Jadi kalau ada yang mengatakan mendadak itu mungkin dia tidak hadir waktu penetapan di DPRD itu" ujarnya. 

Ia mengatakan mungkin saja pembebanan tersebut dilakukan pihak kecamatan.

"Kalau kecamatan wajar saja cari anggaran karena ada atlitnya mau di kasi makan, beli baju dan biaya transportasi, kecamatan mau ambil di mana? wajar kalau ada sponsornya baik dari masyarakat maupun dari PNS dan non PNS," katanya.(*)