Lawan Anak Buah Prabowo di Pilgub Jateng 2024, Golkar-PDIP Usung Bambang Pacul - Irjen Ahmad Luthfi?

TRIBUN-TIMUR.COM - Dinamika terbaru Pilgub Jateng 2024, Golkar berencana koalisi dengan PDIP mengusung paket Bambang Pacul - Irjen Pol Ahmad Luthfi demi bisa tumbangkan anak buah Prabowo Sudaryono.

Bahkan Partai Golkar bersedia mengisi posisi calon Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk mendampingi Bambang Pacul dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2024.

Sebagai informasi tambahan, saat ini Partai Golkar telah menyiapkan Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi, untuk maju dalam Pilkada Jateng 2024.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Golkar Jateng, M Iqbal, menyatakan bahwa partai tersebut berharap Jateng dapat dipimpin oleh tokoh yang religius, intelektual, dan bermoral.

"Kalau memang ada sosok Partai Golkar itu bisa mencalonkan sendiri misal Pak Jenderal Luthfi melalui Golkar, berarti kalau kelasnya jenderal Luthfi harus gubernur," jelas Iqbal kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Kamis (25/4/2024).

Namun, jika Bambang Pacul mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala daerah Jateng, posisi Golkar bisa menjadi wakilnya.

"Kalau kemudian, kalau misal nanti dengan Pak Bambang Pacul, ya Pak Bambang Pacul harus gubernur. Berarti kita pada posisi wakil," kata dia.

Untuk itu, sampai saat ini posisi Golkar masih fleksibel bisa mengajukan tokoh untuk jadi gubernur maupun wakil gubernur di Pilkada Jateng.

"Sampai saat ini bisa gubernur bisa wakil gubernur," imbuhnya.

Golkar harus berkoalisi

Dia mengaku sadar betul jika Partai Golkar Jateng belum bisa mencalonkan bakal calon kepala daerah secara mandiri.

Menurutnya, harus ada kompromi politik dengan partai lain.

"Tapi diharapkan Golkar harus punya peran di situ. Apakah sebagai gubernur maupun sebagai wakil gubernur," kata Iqbal.

Sampai saat ini Partai Golkar terbuka dengan partai manapun. Termasuk partai di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Golkar harus berkoalisi dengan partai lain. Baik itu partai yang masuk KIM atau di luar KIM termasuk PDI-P, PPP kemudian ada PKB," jelas dia.