Prediksi Pengamat Soal Hubungan PDIP dan Prabowo Usai Dilantik, Kehadiran Jokowi Jadi Penyebab

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Beberapa dalil yang dianggap tidak beralasan menurut hukum antara lain terkait politisasi bantuan sosial, cawe-cawe, atau intervensi Presiden Joko Widodo, serta pelanggaran prosedur oleh KPU saat menerima pendaftaran Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai capres-cawapres.

"Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum," ucap hakim.

Parpol kalah malu-malu

Pada kesempatan yang sama Adi menyampaikan, partai-partai politik yang kalah dalam Pilpres sebenarnya mempunyai hasrat buat bergabung dengan pemerintahan.

Baca juga: Usai Putusan MK, Megawati Kumpulkan Parpol Pengusung Ganjar, Tentukan Oposisi atau Koalisi

Sinyal keinginan para partai politik merapat ke koalisi pendukung pemerintah sudah bisa terbaca sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi Pilpres.

"Kalau membaca kecenderungan elite-elite partai secara umum, minimal ketika itu mengucapkan selamat dan menerima putusan Mahkamah Konstitusi, ini kan sebenarnya bekal politik," kata Adi.

"Betapa partai-partai ini sebenarnya secara tidak langsung juga tertarik untuk menjadi bagian dari Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di masa yang akan datang," sambung Adi.

Menurutnya, sinyal para partai politik bersatu dalam koalisi pendukung pemerintah juga bisa dilihat dari isu hak angket yang semakin redup.

"Kalau kita ingin variabel-variabel lain, per hari ini misalnya, soal hak angket itu nyaris tidak pernah ada bunyinya lagi.

Padahal kalau mau jujur ketika partai-partai ini namanya kalah Pemilu itu siap berada di luar kekuasaan," ujar Adi.

"Mereka itu mestinya tegas, apapun yang terjadi dengan putusan Mahkamah Konstitusi hari ini, mereka akan tetap tegak lurus berada di luar kekuasaan, menjadi oposisi, dan menjadi penyeimbang," lanjut Adi.

Oposisi investasi politik PDIP 

Secara terpisah, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Lili Romli, menilai PDIP berpeluang besar menjadi oposisi.