Syarat Baru PDIP Untuk Calon Kepala Daerah Harus Dipenuhi, Berkaitan Sifat dan Perbuatan

TRIBUN-TIMUR.COM - PDIP menambah syarat kepada calon kepala daerah jika ingin diusung di Pilkada serentak.

Syarat itu berkaitan sifat dan perilaku calon usungan PDIP.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya menambah syarat bagi sosok yang ingin diusung di Pilkada Serentak 2024.

Syarat itu yaitu tidak boleh bohong.

"Bahkan sekarang kami tambahkan suatu penekanan terhadap pentingnya ketaatan terhadap konstitusi, terhadap budi pekerti, terhadap satunya kata dan perbuatan.

Dan pemimpin itu tidak boleh bohong," kata Hasto ditemui di markas Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR), Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (18/4).

Menurut Hasto, syarat-syarat yang disampaikan merupakan bagian untuk menyempurnakan kaderisasi yang selama ini digalakkan partainya.

Hasto mengatakan, PDI-P tentu melakukan persiapan menghadapi pilkada setelah Pemilu 2024 selesai digelar.

"Partai tidak pernah kehilangan agenda-agenda termasuk mempersiapkan pilkada dengan sebaik-baiknya.

Semua berjalan secara dinamis," ungkapnya Politikus asal Yogyakarta ini menambahkan, syarat-syarat tersebut akan diterapkan oleh PDI-P melalui sekolah partai.

Sebelumnya, sejumlah partai politik sudah mulai menyaring nama-nama yang berpotensi dimajukan dalam Pilkada, semisal calon gubernur DKI Jakarta.

Partai Golkar, misalnya mempertimbangkan nama Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki Iskandar.

Sedangkan Partai Nasdem menyiapkan Ahmad Sahroni untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta.

Untuk Sumatera Utara, nama-nama menguat untuk dimajukan adalah Bobby Nasution.

Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Jokowi itu direkomendasikan oleh Partai Golkar untuk maju pada Pilkada Sumatera Utara.

PDI Perjuangan (PDIP) secara tegas menyampaikan,  bakal menutup pintu untuk mengusung Bobby Nasution dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sumatera Utara tahun 2024.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa penolakan terhadap menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu adalah usulan dari bawah.

Di mana, anak ranting dan ranting PDIP menyerukan agar tak mengusung Bobby.

“Sudah ada pendaftaran-pendaftaran di daerah-daerah Sumatra Utara kemarin sudah melaporkan semua boleh mendaftar kecuali Mas Bobby, itu usulan dari bawah,” kata Hasto.

Sementara itu, sebagai partai pemenang Pemilu 2024, PDI Perjuangan (PDIP) tengah menjaring nama-nama kandidat yang akan diusung dalam pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.

Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat.

Dia juga menegaskan, partai berlambang banteng moncong putih ini sangat terbuka terhadap para tokoh yang ingin mendaftar.

 “Urusan Pilkada sekarang kita lagi menjaring, dengan siapapun kita terbuka ya,” kata Djarot, Selasa (16/4).

Djarot mengatakan, saat ini pihaknya tengah fokus terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di MK.

Prinsipnya, kata dia, PDIP mempersilakan siapapun yang ingin mendaftar sepanjang memiliki integritas.

Terkait kemungkinan mengusung Menteri Sosial yang juga kader PDIP Tri Rismaharini, dia mengungkapkan, partai pimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ini tak kekurangan kader.

“Kita punya banyak sekali ya selain Bu Risma, selain Bu Risma banyak tokoh-tokoh potensial baik dari internal maupun eksternal,” terangnya.

Sementara itu, Djarot juga buka suara soal kemungkinan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PDIP, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul maju dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Tengah.

Menurut Djarot, Ketua DPD PDIP Jawa Tengah itu sudah menyatakan tak berkenan untuk maju di Pilgub. 

“Beliau katanya enggak berkenan,” kata Djarot.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, saat ini PDIP sedang melakukan proses penjaringan nama-nama di Jawa Tengah. “Kalau untuk Jawa Tengah sekali lagi kita masih dalam proses penjaringan bakal calon baik gubernur, bupati, wali kota,” jelas Djarot.

Syarat untuk cakada Maluku

DPD PDIP Maluku mulai membuka penjaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk persiapan perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 November 2024 mendatang.

Penjaringan ini dibuka terhitung pada 17 April 2024 hingga 14 hari kedepan.

Sekretaris Tim Penjaringan, Nancy Purmiasa menjelaskan, ada tiga kategori kriteria bakal calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah dalam proses penjaringan di PDI Penjaringan.

Tiga kriteria itu yakni kriteria umum, kriteria standar, dan kriteria khusus bagi yang bukan kader PDI Perjuangan.

Ada lima kriteria khusus bagi yang bukan kader partai, yang intinya memastikan komitmen bakal calon dengan partai.

"Jadi bukan sekedar ambil perahu (rekomendasi) saja," kata Nancy kepada wartawan di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Maluku, Karang Panjang Ambon, Senin (15/4/2024).

Menurutnya, kriteria untuk kader partai justru yang paling banyak.

Dimana harus ada persetujuan dari DPD PDI Perjuangan kepada bakal calon yang masih aktif sebagai anggota DPRD.

Ada juga sejumlah kriteria bahwa bakal calon tertentu tidak bermasalah, salah satunya harus punya keterangan dari DPD PDI Perjuangan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenai sanksi partai, berdasarkan keputusan DPP.

"Kami lakukan ini semua dibawah sandaran peraturan DPD PDI Perjuangan Nomor 01 Tahun 2024 tentang tata cara penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala daerah di Provinsi Maluku," tandasnya.

Pertarungan di Sulteng

Partai Nasdem menyiapkan Ahmad Ali maju bertarung di Pilgub Sulteng 2024.

Ahmad Ali adalah Wakil Ketua Umum Partai Nasdem.

Partai Nasdem bahkan segera berkomunikasi dengan Ahmad Ali terkait keinginan tersebut.

“Benar Ahmad Ali akan maju dalam Pilgub Sulteng. Nasdem akan memberi rekomendasi kepada beliau pada saatnya,” kata Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, Kamis (18/4/2024).

Terpisah, Bupati Sigi Mohamad Irwan Lapatta secara resmi mengambil formulir pendaftaran bakal calon Gubernur Sulawesi Tengah di PDI Perjuangan Sulteng.

Pengambilan formulir berlangsung di Kantor DPD PDIP Sulteng, Jl Sungai Ogomojolo, Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (16/4/2024) lalu.

Saat pengambilan formulir pendaftaran, Mohamad Irwan Lapatta diwakili oleh liaison officer, Moh Agus Syawal, sebagai Koordinator Jaringan Sahabat JIWA.

Kedatangan Moh Agus Syawal disambut Wakil Ketua Bidang Kesehatan Perempuan dan Anak DPD PDIP Sulteng Ika Fatmawati.

“Hari ini kami dari DPD PDIP Sultang telah menyerahkan formulir pendaftaran kepada calon gubernur Mohamad Irwan lepatta,” jelasnya.

Baca juga: PDIP dan Golkar Dukung Musa Rajekshah di Pilgub Sumut 2024, PAN Pilih Bobby Nasution

Ia menjelaskan adapun batas waktu pengembalian formulir pendaftaran calon gubernur ke PDIP pada 5 Mei 2024.

Fatmawati menyatakan beberapa figur yang akan berlaga di Pilkada Sulteng 2024 telah mengambil formulir pendaftaran di DPD PDI Perjuangan (PDIP) Sulteng.

Adapun nama-nama yang akan berlaga di Pilgub Sulteng 2024 seperti Waketum Nasdem Ahmad M Ali, petahana Rusdy Mastura, Wakil Ketua DPRD Sultang Muharram Nurdin, dan Bupati Sigi Muhamad Irwan Lapatta, dan Sakinah Aljufri.

“Formulir pendaftaran ini berlaku untuk tingkat kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah yang dilakukan setiap DPC PDIP,” jelasnya.

Ketua DPD Partai Gerindra Sulteng Longki Djanggola menegaskan belum ada kandidat diusung sebagai calon gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng di Pilgub Sulteng 2024.

Pasalnya, beberapa bulan terakhir ini ada beberapa nama menyatakan kesiapan dalam pencalonan Gubernur Sulteng dari partai Gerindra.

Adapun beberapa nama yang mencuat itu yakni Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura yang kini sebagai petahana.

Selain itu, Hidayat Lamakarate yang memiliki KTA partai Gerindra berpeluang berebut Calon Gubernur Sulawesi Tengah, diusung dari DPD Partai Gerindra Sulteng.

“Untuk saat ini DPD Gerindra belum ada rekomendasi siapa-siapa sebagai Cagub Sulteng 2024,” katanya.

Menurutnya, dalam menentukan rekomendasi itu merupakan kewenangan dari DPP Partai Gerindra.

Rusdy Mastura adalah Gubernur Sulawesi Tengah periode 2021-2024. Ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Palu (2005-2010 dan 2010-2015), dan Ketua DPRD Kota Palu (1999-2004 dan (2004-2005).
Tiga Pasangan Calon

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Tengah menarget tiga pasangan calon gubernur terjaring dalam pendaftaran Pilgub Sulteng 2024.

Hal itu disampaikan Sekretaris PKS Sulteng Rusman Ramli via telepon, Kamis (18/4/2024).

"Pendaftaran dibuka untuk umum, namun mekanismenya berbeda," kata Rusman Ramli.

Dia menjelaskan, pendaftaran Pilgub Sulteng 2024 di PKS tidak sama dengan partai lain.

Balon gubernur harus membangun komunikasi terlebih dahulu sebelum menyetor dokumen.

PKS juga tidak memberikan formulir kepada pendaftar untuk menghindari adanya biaya pendaftaran.

"Biasanya di partai lain ada biaya admin. Kalau kami tidak pakai seperti itu. Jadi dokumen dari kandidat langsung," tutur Legislator PKS Kota Palu itu.

Hingga kini, PKS telah menerima dokumen dari tiga kandidat.

Mulyono sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur, Ahmad M Ali sebagai Bakal Calon Gubernur dan Anwar Hafid - Reny Lamadjido sebagai pasangan balon gubernur.

"Kabarnya ada tiga lagi akan bersilaturahmi atau membangun komunikasi, ketiganya incumbent Rusdy Mastura, Irwan Lapatta dan Hidayat Lamakarate," ujar Rusman Ramli.

Dia menambahkan, PKS Sulteng menargetkan tiga pasangan calon masuk usulan ke DPP.

"Jadi mekanismenya itu, pendaftar harus membawa pasangan dan partai politik sebagai syarat 20 persen usungan," ucap Rusman Ramli.

PKS bahkan menargetkan koalisi yang terbentuk di Pilgub Sulteng 2024 menjadi acuan di Pilkada tingkat kabupaten dan kota.

Hal itu agar lebih memudahkan PKS dalam membangun konsolidasi pemenangan.

"Itu harapannya. Makanya kami menunggu dulu bagaimana gambaran koalisi Pilgub ini," ucap Rusman Ramli.

Dorong Sakinah Aljufri

PKS Sulteng mendorong kader internal Sakinah Aljufri turut bertarung di Pilgub Sulteng 2024.

Sakinah Aljufri yang juga anggota DPR RI periode 2019-2024 dianggap PKS sebagai figur ideal di Pilgub.

Rusman Ramli menyebut kader internal yang didorong partai diminta intens berkomunikasi dengan kandidat dan partai lain.

"Nanti kami lihat komunikasinya dengan kandidat lain. Kalau ada peluang dan paket yang tepat tentu kami prioritaskan pengusulannya ke DPP," jelas Rusman Ramli.

Kendati demikian, PKS tidak menutup ruang untuk kader eksternal.

"Kami tak khawatir menjadi penonton di Pilgub, namun kami juga ingin menjadi bagian dari pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat," ucap Rusman Ramli.

Sosok Ahmad Ali

Ahmad Ali saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai NasDem.

Ali juga disebut-sebut menjadi sosok yang menjadi pendorong keputusan NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 kemarin.

Bahkan Ali ditunjuk sebagai head coach atau kepala Pelatih Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN) untuk membawa pasangan nomor urut 1 itu menang di Pilpres 2024.

Ali merupakan putra asli Sulawesi Tengah, yang lahir di Wosu, 16 Mei 1969.

Dia menuntaskan pendidikan tingginya di Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako, Palu, pada 1997 untuk menyandang gelar sarjana.

Dalam karirnya, Ali merupakan pengusaha dan pimpinan beberapa perusahaan sebelum akhirnya terjun ke dunia politik.

Di kancah politik, karir Ahmad Ali cukup mentereng.

Dia mulai mengikuti Pileg untuk DPRD Morowali untuk periode 2009-2014 dan lolos.

Setelahnya, Ahmad Ali kembali mencoba peruntungannya di Pileg.

Pada tahun 2014 dirinya lolos ke parlemen atau menduduki kursi sebagai anggota DPR RI untuk periode 2014-2019 untuk dapil Sulawesi Tengah.

Rekam jejak Ahmad Ali sebagai anggota DPR RI kembali berlanjut saat Pileg 2019, dirinya kembali lolos dengan memperoleh suara 152.270 dari dapil yang sama.

Dia kembali duduk sebagai anggota DPR RI untuk periode keduanya yakni 2019-2024.

Di periode keduanya sebagai anggota DPR RI ini, Ali menjabat sebagai anggota Komisi III yang membidangi isu hukum, hak asasi manusia (HAM) dan keamanan bersama beberapa anggota lainnya dari fraksi NasDem seperti Taufik Basari alias Tobas.

Sementara untuk Pileg 2024 kemarin, nasib Ahmad Ali bisa dikatakan kurang mujur, sebab mantan Ketua Fraksi NasDem DPR RI itu digadang tidak lolos ke parlemen.

Pasalnya, Ahmad Ali yang kini maju dari Dapil Jakarta I meliputi Jakarta Timur, hanya meraup suara 56.364.

Dalam dapil tersebut, kursi yang diperebutkan adalah sebanyak 6 kursi untuk DPR RI.

Perolehan suara Ahmad Ali, disebut kurang meyakinkan untuk lolos ke parlemen jika dibandingkan 6 caleg lainnya, termasuk Mardani Ali Sera dari PKS dengan 176.584 suara, Putra Nababan dari PDIP dengan 106.559 suara dan Habiburokhman dari Gerindra dengan 96.914 suara. (*)

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com