Pertarungan Elektabilitas Ridwan Kamil, Anies Baswedan dan Ahok di Pilgub DKI Jakarta, Beda Tipis

TRIBUN-TIMUR.COM - Elektabilitas Ridwan Kamil tertinggi di Pilgub DKI Jakarta.

Bahkan, elektablitas Anies Baswedan jika benar-benar maju di Pilkada DKI belum mampu menandingi.

Posisi tertinggi Ridwan Kamil usungan Golkar di Pilkada DKI Jakarta disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi.

Namun posisi elektoral Ridwan Kamil selisihnya tidak terlalu jauh dengan Anies Baswedan yang berada di posisi kedua.

Hal tersebut disampaikan oleh Burhanuddin Muhtadi dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Kamis (18/4/2024).

“Dinamika elektoral itu tidak statis, sekarang yang paling tinggi namanya Ridwan Kamil, tapi selisihnya tidak jauh sama Mas Anies dalam margin of error,” ucap Burhanuddin.

Burhanuddin menuturkan dinamika electoral untuk Pilkada Daerah Khusus Jakarta memang sangat tinggi.

Diungkap Burhanuddin, pada peringkat pertama hingga kesembilan dalam survei yang dilakukannya, perolehan angka elektabilitas tidak terlampau jauh.

 “Kita mendapati satu fenomena di mana Jakarta itu dinamika elektoralnya sangat tinggi, peringkat pertama, kedua hingga peringkat ke-9 itu selisihnya tidak terlalu jauh,” kata Burhanuddin.

“Jadi masih membuka pintu buat siapapun, karena proses nominasi masih berlangsung hingga bulan Agustus, masih jauh dan yang menarik partai-partai di Jakarta juga tidak ada yang sangat dominan (di Pemilu 2024).”

Setelah nama Ridwan Kamil dan Anies Baswedan, Burhanuddin menuturkan di posisi ketiga ada nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Dalam rekam jejaknya, Ahok pernah memimpin Jakarta sebagai wakil gubernur saat Joko Widodo menjabat gubernur dan juga menjadi gubernur DKI Jakarta dengan Djarot Saiful Hidayat sebagai wakil gubernurnya.

“Ahok itu nomor tiga, selalu itu, dia punya segmen pemilih loyal terutama di kalangan etnis Tionghoa dan nonMuslim,” ujar Burhanuddin. 

“Tetapi juga lagi-lagi ketika dikerucutkan, kan kita punya 35 nama itu. Kalau kita kerucutkan suara Ahok tidak bertambah dari pendukung calon yang namanya di soft list, artinya untuk mendapatkan basis pemilih baru berat juga untuk Ahok ini,” ujarnya.

Lantas bagaimana dengan nama Tri Rismaharini yang juga disebut-sebut punya peluang untuk memimpin Jakarta?

 Burhanuddin menuturkan elektabilitas Risma untuk Pilkada Jakarta cenderung turun.

“Ibu Risma beberapa waktu lalu termasuk top two ya, jadi termasuk calon yang punya kompetisi elektoral tinggi, tapi belakangan agak turun pesonanya secara elektoral,” kata Burhanuddin.

“Menurunnya terutama sejak menjadi Menteri Sosial, waktu menjadi Wali Kota Surabaya itu elektabilitasnya tertinggi kedua Ibu Risma.”

Anies Baswedan dapat restu Surya Paloh

Lampu hijau diberikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kepada Anies Baswedan bertarung di Pilgub Jakarta 2024.

Padahal sebelumnya, Nasdem kukuh berkeinginan mendorong kadernya maju di Pilgub Jakarta 2024.

Sementara itu, PKS enggan membawa Anies Baswedan berkompetisi di Pilgub Jakarta 2024.

Jika Nasdem mendorong Anies Baswedan maju sebagai Calon Gubernur, lantas bagaimana nasib Ahmad Syahroni?

Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya mengumumkan bahwa Ketum Nasdem Surya Paloh telah memberikan restu kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta tahun 2024.

Willy juga menyatakan bahwa Nasdem sedang mempertimbangkan beberapa nama lain untuk diusung dalam kontestasi tersebut.

"Kalau di sini kan namanya mengerucut ya pastilah Mas Sahroni, ya pastilah ada Wibi Andrino, ya bisa jadi Anies Baswedan sendiri," kata Willy kepada wartawan, Senin (15/4/2024).

Willy menyebut Nasdem telah melakukan komunikasi dengan Anies mengenai hal ini.

Dia kemudian mengungkap pesan Surya Paloh saat pertemuan dengan Anies tanggal 18 Maret lalu.

"Komunikasi sudah, nanti kita cek ombak sama Mas Anies. 18 Maret itu Pak Surya menyampaikan, politik ini kan kartu nggak boleh mati, kalau Bung Anies mau maju Pilkada monggo NasDem siap," katanya.

Willy menambahkan bahwa NasDem tidak menawarkan pencalonan itu ke Anies. Akan tetapi, kata dia, hal itu adalah diskusi.

"Bukan penawaran itu diskusi, jadi teman-teman bisa baca tulisan saya proses pengambilan keputusan yang kita sampaikan tanggal 20 Maret itu hasil diskusi panjang dengan Mas Anies. Ya di sini terbuka, egaliter, semua dibahas di atas meja sebagai keputusan bersama," tutur dia.

Ditolak PKS

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menilai sudah selayaknya kader PKS yang memimpin DKI Jakarta lima tahun ke depan.

Pasalnya perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DKI Jakarta menempati urutan nomor satu pada Pemilu 2024.

Syaikhu pun menegaskan PKS tidak kekurangan stok pemimpin untuk maju di Pilkada Serentak 2024.

"Khusus di Jakarta, Pemilu 2024 mengantarkan PKS menjadi pemenang nomor 1. Maka sudah selayaknya kader PKS tampil memimpin Jakarta. Insya Allah, PKS tidak kekurangan stok pemimpin berkualitas," kata Syaikhu dalam acara buka bersama Fraksi PKS DPR RI di kediaman Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Aljufri, Minggu (7/4/2024).

Terpisah, Juru Bicara DPP PKS Ahmad Mabruri mengatakan PKS tak akan kembali mengusung Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta 2024.

Alasannya, Anies dinilai levelnya sudah nasional lantaran merupakan calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan dalam kontestasi pilpres 2024.

"Anies levelnya sudah nasional," kata Juru Bicara DPP PKS Ahmad Mabruri, saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (8/4/2024).

"Kalau sudah maju capres jangan turun lagi maju gubernur," imbuhnya.

PKS berencana mengusung kader mereka yakni M Sohibul Iman di Pilgub Jakarta.

Untuk diketahui, Sohibul Iman merupakan mantan Presiden PKS yang kini menjabat Wakil Ketua Majelis Syura PKS.

"PKS rencana akan majukan M Sohibul Iman mantan presiden PKS sebagai cagub DKI (Jakarta)," ujar Mabruri.

Koalisi Perubahan Lanjut di Pilgub Jakarta 2024

Menghadapi Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jakarta 2024, Koalisi Perubahan berhasrat akan tetap solid namun tak lagi mendukung Anies Baswedan.

Pada Pilpres 2024, Koalisi Perubahan terdiri dari Partai Nasdem, PKB dan PKS mengusung Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar sebagai Capres dan Cawapres.

Sayangnya, Anies-Muhaimin yang disokong Koalisi Perubahan ini kalah dari Prabowo-Gibran.

Setelah Pilpres 2024 selesai, ada upaya Partai Nasdem mempertahankan Koalisi Perubahan untuk menyambut Pilkada serentak 2024.

Salah satunya yang menjadi fokus yakni pada Pilgub Jakarta 2024.

Secara hitung-hitungan peluang, Nasdem PKB dan PKS masih berpotensi melanjutkan koalisi perubahan dan tetap mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Gubernur Jakarta 2024.

Pasalnya, Anies baru menjabat satu periode Gubernur Jakarta.

Apalagi berdasarkan hasil survei terbaru, Anies masih menempati posisi teratas Cagub Jakarta dengan elektabilitas tertinggi.

Hanya saja, kabar terbaru Nasdem, PKB dan PKS tak lagi memprioritaskan Anies untuk diusung pada Pilgub Jakarta 2024.

Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, PKS dan PKB memiliki jagoannya masing-masing untuk bisa diusung pada Pilgub Jakarta 2024.

Partai NasDem berupaya Koalisi Perubahan tetap solid menghadapi Pilgub Jakarta.

"Untuk DKI kami akan terus berusaha mempertahankan koalisi 01," kata Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim, kepada Tribunnews.com Selasa (9/4/2024).

Ahok

Dua mantan Gubernur DKI Jakarta diprediksi bakal kembali bertarung pada periode keduanya.

Keduanya adalah Anies Baswedan dan PDIP Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Anies dan Ahok adalah dua figur politik yang disebut berpeluang bertarung lagi.

Diketahui, Anies Baswedan merupakan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 dari non-partai politik.

Sementara Ahok adalah Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017 dan kini tergabung di PDIP.

Keduanya pernah sama-sama maju pada Pilgub DKI Jakarta 2017 yang akhirnya dimenangkan Anies Baswedan.

Seperti apa peluang Anies dan Ahok kembali maju untuk memperebutkan kursi Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI Jakarta 2024? 

Anies Kalah Masih Bisa Kembali ke Gelanggang DKI

Anies sendiri saat ini tengah bertarung sebagai calon presiden (capres) dengan pendamping, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.

Pasangan Anies-Muhaimin diusung Koalisi Perubahan yakni Partai NasDem, PKB dan PKS.

Anies masih berpeluang kembali bertarung dalam Pilgub DKI Jakarta 2024 yang merupakan Pilkada Seretak 2024, jika kalah dalam kontestasi Pilpres 2024.

Beberapa lembaga survei telah merilis hasil hitung cepat atau quick count dari hasil Pilpres 2024 yang dilaksanakan pada 14 Februari lalu.

Pun demikian dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumuman hasil sementara hitung nyata atau real count pilpres ini.

Baik data quick count lembaga survei maupun real count KPU menunjukkan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dengan perolehan suara sekitar 58 persen.

Di posisi kedua ada pasangan Anies-Muhaimin dengan 24 persen dan pasangan Ganjar Panowo-Mahfud MD 17 persen.

Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting mengatakan Anies dan Ahok masih berpeluang maju pada Pilgub DKI Jakarta 2024.

"Jadi, jangan lupakan juga nama Ahok dan Anies. Keduanya bisa saja ikut kembali maju di Pilkada Jakarta," kata Ginting, seperti dikutip TribunJakarta.com, Selasa (27/2/2024).

Meski telah bertarung di Pilpres 2024, Anies diyakini Ginting masih berpeluang maju di Jakarta jika nantinya KPU secara resmi menyatakan pemenang Pilpres 2024 bukanlah pasangan Anies-Muhaimin.

Pasalnya, kata Ginting, Anies dinilai cukup berhasil saat lima tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Selain itu, indikatornya terlihat di mana pemenang pileg di Jakarta (versi real count sementara) adalah PKS yang merupakan partai pengusung Anies," kata Ginting.

Ginting mengatakan, jika Anies akan mau kembali turun gelanggang di Jakarta, maka ia kemungkinan besar akan dicalonkan dari tiga parpol Koalisi Perubahan seperti pada Pilpres 2024.

Sedangkan wakilnya bisa antara Ahmad Sahroni dari NasDem maupun Mardani Ali Sera dari PKS di mana mereka sama-sama tergabung di Koalisi Perubahan.

Ahok Sudah Lewati Lima Tahun Bebas Penjara

Ahok juga berpeluang kembali maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024 nanti.

Apalagi, Ahok yang kini telah menjadi kader PDIP itu sudah melewati lima tahun sejak dirinya bebas dari penjara karena kasus penodaaan agama.

Diketahui, Undang-undang tentang Pemilihan Kepada Daerah mengatur adanya syarat jeda lima tahun bagi mantan narapidana ikut Pilkada.

Diberitakan, pada 2017, Ahok divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara kasus penodaan agama. 

Usai menjalani hukuman, akhirnya Ahok menghirup udara bebas pada 24 Januari 2019 .

Menurut Ginting, nama yang bisa saja menjadi wakilnya yakni Sandiaga Uno yang kini kader PPP, mengingat kedua partai itulah berkoalisi di Pilpres.

Tapi permasalahannya suara PPP kecil di Jakarta dan PDIP berdasarkan real count sementara juga suaranya turun sehingga kemungkinan tak bisa mencalonkan sendiri untuk mengusung calon di Pilkada.

Adapun berdasarkan aturan, minimal parpol bisa mengusung pasangan di Pilkada jika memiliki 20 persen suara hasil pileg atau 22 kursi di DPRD.

"Jadi memang yang terjepit ini PDIP, kemungkinan dia harus berkoalisi dengan partai lain jika ingin memajukan kadernya," ujar Ginting.

Di sisi lain,  sejumlah  sudah mulai meramaikan Pilkada DKI 2024 dengan memunculkan kadernya.

Bahkan ada tokoh yang mendeklarasikan diri akan terjun ke kontestasi politik Jakarta melalui jalur independen.  (*)