Nasib Risma di Pilgub Jatim saat Khofifah Makin Kuat, Elektabilitas Mensos dan Petahana Beda Jauh

TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Sosial Tri Rismaharini berpeluang maju di Pemilihan Gubernur Jawa Timur pada 2024 mendatang.

Peluang Risma maju di Pilgub Jatim 2024 itu disampaikan Ketua Bidang Sosial DPP Banteng Muda Indonesia (BMI) Fuad Benardi.

Risma muncul sebagai kandidat, saat PDIP dikabarkan akan merapat ke hofifah Indar Parawansa.

Fungsionaris sayap partai PDI Perjuangan ini menilai Risma memiliki kans untuk running di dua daerah.

Menurut Fuad, selain Pilkada Jawa Timur, Risma berpeluang maju di Pemilihan Gubernur Jakarta.

Risma yang kini masih menjabat sebagai Menteri Sosial ini akan siap diturunkan apabila mendapat penugasan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Soal Pilkada, bergantung dari Ibu Ketua Umum. Karena memang kalau saya melihat dari survei, perbincangan di sosmed, atau media mainstream, Bu Risma cukup tinggi elektabilitasnya di Jatim maupun di Jakarta," kata Fuad dikonfirmasi di Surabaya.

Putra Risma ini menegaskan masuknya nama Risma bukanlah sebuah kejutan.

Mengingat, tingginya elektabilitas mantan Wali Kota Surabaya dua periode tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Bahkan, di tengah munculnya komunikasi antara PDI P dengan Khofifah sekalipun, nama Risma masih masuk dalam bursa calon Gubernur di beberapa lembaga survei.

"Jadi memang secara elektabilitas, atau ketokohan beliau di dua provinsi tersebut termasuk tinggi, bahkan termasuk lima besar," tandas Fuad yang juga Ketua DPC BMI Surabaya ini.

Risma yang kini masih menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan ini juga menjalin komunikasi dengan Megawati sebagai Ketua Umum.

"Sehingga, ya finalnya nanti di Ibu Ketua Umum," kata Anggota DPRD Jatim terpilih dari pemilu 2024 ini.

Peluang PDI Perjuangan untuk mencalonkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Jawa Timur masih cukup terbuka.

Memiliki 21 kursi berdasarkan pemilu 2024, partai berlambang kepala banteng ini hanya membutuhkan tambahan 3 kursi untuk mendaftarkan pasangan calon ke KPU.