Jatah Menteri Golkar Tak Aman? Ketua DPP Tegas Soal Isu PDIP Gabung Koalisi Pemerintahan Prabowo

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabar bergabungnya PDIP ke koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming jadi ancaman bagi partai Golkar.

Bergabungnya PDIP partai besutan Megawati ke Prabowo bisa berdampak pada jatah menteri Partai Golkar.

Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres 2024.

Isu jatah menteri bisa berkurang akhinya ditanggapi Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono.

Dave buka suara buka suara mengenai jatah kursi menteri untuk PDIP jika bergabung dalam koalisi.

Dave mengatakan, mengenai pemilihan sosok untuk menjadi menteri tertentu merupakan kewenangan presiden.

"Mengenai posisi menteri itu adalah hak presiden yang menentukan, siapa dan dimana akan ditempatkan," kata Dave, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Jumat (12/3/2024).

Terkait hal itu, Dave menegaskan, agar jangan ada pihak yang mencampuri hak presiden dalam memilih menterinya.

Sekali lagi, katanya, hal tersebut merupakan otoritas yang dimiliki presiden.

"Jangan ada pihak luar yang mendikte presiden, karena hanya beliau yang memiliki otoritas akhir," ujarnya.

Meski demikian, Dave kemudian mengungkapkan, ada momen dimana presiden akan membicarakan langsung soal jatah menteri di kabinetnya bersama para ketua partai politik (parpol) yang tergabung koalisi.

Sebagai informasi, Prabowo-Gibran didukung Koalisi Indonesia Maju (KIM), dengan Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai PAN.

Tak hanya itu Prabowo juga mendapatkan dukungan dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), serta Partai Garuda.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengajak Prabowo merangkul pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD masuk ke dalam pemerintahan 2024-2029.

"Sebetulnya dua ini (Prabowo dan Ganjar) kan sahabat," ungkapnya seusai menghadiri acara open house di rumah dinas Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Kamis (11/4/2024).