Alasan Sebenarnya Prabowo Incar PDIP Masuk Pemerintahan Terungkap, Partai Megawati Jadi Kunci

Mengenai pertemuan itu, Puan mengatakan pihaknya masih berfokus melaksanakan Lebaran terlebih dahulu.

Ia hanya menjawab kemungkinan pertemuan itu akan berlangsung selepas Idulfitri.

"Lebaran dulu, ya. Insya Allah," ucap Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4/2024).

Kemudian, ia kembali ditanya perihal rencana pertemuan dengan Prabowo.

Puan menjawab pertemuan tersebut kemungkinan usai lebaran.

"Insya Allah, ya," ujar Ketua DPR RI itu.

Bocoran Bambang Pacul

Politisi senior PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul keceplosan soal rencana partai besutan Megawati.

Bambang Pacul menanggapi soal sikap PDIP menjadi oposisi atau ikut bergabung dengan pemerintahan Prabowo. 

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP itu pun menegaska, semua keputusan tentang sikap PDIP ditentukan Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.

Menurut Bambang Pacul, hal itu sudah tertuang dalam keputusan Kongres PDI-P beberapa tahun lalu.

Hal tersebut disampaikan Bambang usai ditanya bagaimana kepastian sikap PDIP untuk pemerintahan ke depan, apakah menjadi oposisi atau mendukung.

"Kalau di partai PDI Perjuangan, sudah clear, itu pasti keputusannya hasil keputusan kongres menyerahkan pada ketua umum," katanya.

Kendati demikian, dia tidak mempersoalkan prediksi orang-orang, termasuk di lingkungan pejabat elite partai politik lain yang meragukan PDIP menjadi oposisi.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani yang meragukan PDIP bakal menjadi oposisi di pemerintahan ke depan.

"Ya monggo lah, kalau orang berpendapat, PDI Perjuangan pasti begini, pasti begitu, ya monggo," ujar Ketua Komisi III DPR RI itu.

Bambang enggan mengomentari pendapat Muzani lebih lanjut karena menyebut dirinya bukanlah seorang pengamat politik.

Dia mempersilakan siapa pun elite partai politik memprediksi partai banteng moncong putih bakal bersikap seperti apa untuk pemerintahan ke depan.

"Bahwa orang lain punya pendapat tentang PDI Perjuangan, ya suka-suka dia lah, kan gitu lho," kata Komandan "Korea-Korea" itu.

Sebelumnya diberitakan, Ahmad Muzani mempertanyakan apakah PDI-P betul-betul menjadi oposisi saat Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memimpin pemerintahan.

Hal itu dikatakan Muzani saat ditanya apakah ada kekhawatiran jika PDI-P menjadi oposisi.

Sementara partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut sangat memungkinkan mendapat kursi Ketua DPR karena memenangkan pemiilhan legislatif (Pileg) 2024.

"PDI-P oposisi? Kata siapa? Kalau ternyata enggak bagaimana?" ujar Muzani, Selasa (26/3/2024) malam.

Muzani mengatakan, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2021 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), kursi Ketua DPR dimiliki oleh partai pemenang pemilihan umum (pemilu).

Dia menyebut bahwa Gerindra menganggap apa yang diamanahkan oleh UU MD3 tersebut sudah benar.

Muzani lantas menekankan bahwa Gerindra tidak tertarik untuk melakukan revisi UU MD3.

"Karena kita ingin menciptakan suasana politik yang kondusif, kebersamaan yang harus terus kita jaga di Senayan. Meskipun perbedaan politik, perbedaan aspirasi, tetapi kita ingin menjunjung tinggi kebersamaan sebagai sebuah cara kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita banyak berbeda," kata Muzani.

Reaksi Jokowi soal rencana PDIP

Reaksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mengetahui rencana PDIP yang akan oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran jika terpilih jadi presiden.

Jokowi enggan berkomentar banyak soal pernyataan elite PDIP siap menjadi oposisi pada periode pemerintahan mendatang.

Jokowi menyampaikan, hal tersebut sebaiknya ditanyakan kepada PDIP.

"Ya ditanyakan saja kepada beliau-beliau yang ada di PDIP," kata Jokowi usai meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Jenderal Soedirman di Jalan Veteean, Bintaro, JakartaSelatan, Senin (19/2/2024).

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan PDI Perjuangan siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.

Hasto menjelaskan jika berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Berada di luar pemerintahan, kata dia, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, lalu.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi.

Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam tayangan Satu Meja di Kompas TV, pada Rabu (14/2/2024) malam.

Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta ini menyebut, pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.

Maka dari itu, lanjutnya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.

Bahkan, banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.

“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun.

Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” terangnya.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDIP akan berjuang lewat jalur partai.

“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” terangnya.

Adapun, jalur ketiga yang akan ditempuh PDI Perjuangan adalah berjuang bersama gerakan masyarakat sipil prodemokrasi yang saat ini jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.

“Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis,” sambung dia.

Diketahui, berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei menyebut bahwa perolehan suara paslon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli paslon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com