Rektor UNM Bantah Dugaan Pungli CPNS Seret Namanya, Minta Polda Tegaskan Kasus Ini Tak Ada

Namun hingga saat ini belum ada simpulan diberikan oleh Itjen Kemdikbud Ristek.

"Yang namanya pungli melibatkan dua pihak. Pihak pemberi dan pihak penerima. Selama itu tidak ada, maka ini hanyalah fitnah," ujar Jamaluddin saat dihubungi.

Ia mendukung langkah Polda Sulsel mengusut kasus ini agar ada kejelasan. 

Sebagai pimpinan lembaga, Rektor UNM, Prof Husain Syam juga sudah memberi klarifikasi ke pihak Polda Sulsel. 

Sikap kooperatif rektor ini merupakan komitmen untuk menuntaskan kasus ini.

UNM menegaskan, kampus tidak memiliki kewenangan dalam proses kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). 

Kewenangan tersebut sepenuhnya ada pada Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

Baca juga: Soal Rektor UNM Prof Husain Syam Diperiksa Polda Sulsel Soal Pungli CPNS, Prof Jamaluddin:Itu Fitnah

Informasi lebih lanjut mengenai proses seleksi CPNS dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan (FIKK) UNM, Prof Hasmyati mengatakan dugaan pungli dilaporkan ke Polda Sulsel ini tidak berdasar.

"Rekaman suara yang beredar itu juga tidak benar. Tidak ada itu pungutan untuk mereka yang diterima menjadi ASN," katanya.

Hasmyati menegaskan kasus ini sengaja digelindingkan kelompok tertentu.

Dia memandang, ada pihak tertentu berupaya menjegalnya sebagai kandidat Rektor UNM periode 2024-2028.

Olehya, dia mengajak untuk lebih dewasa dalam menyikapi persoalan ini. 

Sebab, kasus ini sengaja didorong untuk mengganggu dinamika proses pemilihan rektor.

"Mari ke depankan akal sehat dan santun menyambut suksesi kepemimpinan di UNM," katanya.