Soal Polemik PTPN XIV dan Warga Keera, Pj Bupati Wajo Janji Cari Solusi

Wakil Bupati Wajo Amran Mahmud, Prof Ambo Ala, Kepala Desa Ciromanie Burhanuddin, Perwakilan PTPN XIV Keera Hj Nadira, Perwakilan Pangdam VII/Wirabuana, Perwakilan BPN dari Kantor Wilayah Kakan BPN Wajo.

Kedatangan sejumlah pejabat itu bertujuan menyelesaikan persoalan pemanfaatan lahan antara PTPN XIV Keera.

Sebab, pada Selasa 30 April 2013 surat perjanjian kesepakatan bersama antara PTPN XIV Keera, masyarakat Kecamatan Keera dan Pemkab Wajo yang dibuat di Polda Sulsel, telah ditandatangani.

"Beliau-beliau itu datang ke Kecamatan Keera untuk menyelesaikan persoalan lahan PTPN XIV Keera dengan metode Ma'bulo Sibatang," katanya.

"Bahkan dalam pertemuan itu Hj Nadira, perwakilan dari PTPN XIV sempat membacakan surat kesepakatan tersebut dihadapan Masyarakat Keera," Wawan menambahkan.

Dalam kegiatan itu juga ditandai dengan pemotongan dua ekor Kerbau dan dua ekor Sapi sebagai ungkapan rasa syukur.

Sayang kata Wawan, metode penyelesaian persoalan dengan metode Ma'bulo Sibatang belum mampu menyelesaikan masalah yang ada.

Olehnya itu, melalui pemberitaan ini masyarakat Keera ingin menyampaikan kepada Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Kejaksaan Agung (Kejagung) Burhanuddin datang ke Kecamatan Keera melihat persoalan yang telah merugikan 4.000 jiwa masyarakat Keera.

"Kami harus menyampaikan hal ini, jangan sampai laporan yang sampai ke pusat berbeda dengan fakta di lapangan," katanya.

Diketahui, lahan perkebunan PTPN XIV terletak di Dusun Cenranae dan Bontomare, Desa Ciromanie, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.

Pemerintah Kabupaten Wajo dinilai gagal selesaikan persoalan pemanfaatan lahan PTPN XIV Keera bagi warga sekitar. (*)