Andi Patarai Amir, Munafri Arifuddin, Rahman Pina Calon Kuat Wakil Ketua DPRD Sulsel

Kadir Halid, Ketua Harian Golkar Sulsel, menjelaskan mekanisme penentuan kursi pimpinan dewan.

Proses ini diatur oleh Partai Golkar sesuai dengan Peraturan Organisasi (PO) dan Prinsip Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PDLT).

Setiap tingkatan DPD Golkar dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi diminta untuk mengusulkan tiga nama kepada DPP Golkar.

DPP Golkar kemudian menentukan siapa yang akan dipilih sebagai pimpinan DPR di semua tingkatan, termasuk DPRD Provinsi. Proses ini melibatkan rapat pleno pengurus tingkat provinsi.

Kadir Halid menegaskan bahwa baik petahana maupun kandidat baru memiliki hak yang sama dalam proses ini, sesuai dengan prinsip demokrasi internal Partai Golkar.

Artinya, baik petahana maupun pendatang baru di DPRD Sulsel memiliki peluang yang sama untuk menjadi pimpinan dewan.

Kadir Halid

Perbincangan mengenai perebutan kursi pimpinan DPRD Sulsel semakin terasa.

Utamanya dengan munculnya sejumlah caleg terpilih yang dianggap sebagai kandidat potensial.

Ketua Harian Golkar Sulsel Kadir Halid menegaskan, penentuan kursi pimpinan akan dilakukan oleh DPP Golkar.

Pernyataan ini menegaskan, keputusan akan datang dari tingkat nasional, bukan dari DPD Golkar Sulsel.

Adapun Golkar Sulsel dipimpin oleh Taufan Pawe.

Menurut Kadir Halid, mekanisme penentuan kursi pimpinan dewan yang sesuai dengan prosedur organisasi partai. 

"Sesuai dengan PO Golkar, dan setiap tingkatan mengusulkan 3 nama ke DPP Golkar. Nanti DPP yang menentukan siapa yg dipilih jadi pimpinan DPRD baik Provinsi maupun DPRD kab/kota," kata Kadir Halid kepada Tribun-Timur, Jumat (29/3/2024).

Proses ini dimulai dengan masing-masing DPD melakukan rapat pleno pengurus untuk memutuskan 3 nama yang akan diusulkan.