Ejek Sandiaga Uno Depan Jokowi, Bahlil Lahadalia 'Terancam' Tak Dipakai di Kabinet Prabowo-Gibran

Atas hal tersebut, Bahlil mengadukan orang-orang yang telah mencatut namanya ke Bareskrim Polri.

"Hari ini sebagai bentuk keseriusan saya, merasa dirugikan nama baik saya. Jadi, saya minta untuk dilakukan proses secara hukum," ujar Bahlil.

"Transparan saja. Jadi, sebagai bentuk kebijakan dan keseriusan saya dalam pro aktif untuk melakukan proses apa yang diberitakan kemarin di Tempo," terang Bahlil.

"Tapi, saya tidak mengadu Tempo-nya ya, tidak. Saya mengadukan orang-orang yang mencatut nama baik saya untuk meminta sesuatu. Jadi, biar tidak ada informasi simpang siur. Harus kita luruskan informasi ini," jelas Bahlil.

Baca juga: Blak-blakan Bahlil Sebut Ada Program Jokowi yang Tak Bakal Diakomodir Prabowo Subianto

Meski demikian, Bahlil tidak menyebutkan siapa saja nama-nama tersebut.

Bahlil juga tak membeberkan bukti apa yang telah diberikan ke penyidik Bareskrim Polri.

Lantas, Bahlil meminta untuk menanyakan hal tersebut kepada kuasa hukumnya.

"Semuannya, baik di internal kemeterian saya, karena dari informasi Tempo kan ada orang dalam, orang dekat, ya orang dalam orang dekat itu saya minta untuk dimintai keterangan. Sekalipun enggak jelas juga kriteria orang dalam dan orang dekat itu," tutur Bahlil.

Saat ini, Bahlil memercayakan kepada penegak hukum atas kasus yang menyeret namanya itu.

"Saya pikir kalau orang dalam kan pasti orang-orang yang punya kaitannya dengan bidang tugas yang ada. Tapi saya yakin ini belum tentu orang dari dalam saya," terang Bahlil.

"Karena saya punya keyakinan bahwa tidak boleh kita negative thinking kepada orang, kita tidak boleh suudzon. Ya biar saya proses hukum berproses. Ya akan dilakukan tindakan sebagaimana mestinya. Kalau soal hukum kan bukan lagi urusan saya," papar Bahlil. 

Beredar kabar jika sebelumnya Bahlil menjadi salah satu menteri yang diusulkan Jokowi agar kembali menjabat menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Tak hanya itu kabar sebelumnya menyebutkan Presiden Jokowi mendorong Bahlil untuk mengambilalih posisi Ketua Umum Golkar.

Namun belakangan, atas mencuatnya kasus fee ijin tambang Bahlil kini tak lagi menjadi prioritas.(*)