Komisi I DPRD Paling Banyak Tumbang, Pengamat: Pileg 2024 Wajo Kompetitif

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar, Firdaus Muhammad menyebut kontestasi politik di Kabupaten Wajo pada Pemilu 2024 sangat kompetitif.

"Persaingan elite partai bukan hanya sesama petahana internal partai atau dengan kader partai melainkan pendatang baru menjadi ancaman serius dalam mempertahankan dan atau merebut kursi di parlemen," ujarnya kepada Tribun-Timur.com, Jumat (22/3/2024).

Terbukti, dari hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wajo menunjukkan jumlah pendatang baru yang terpilih lebih banyak dibandingkan petahana yang bertahan.

"Problemnya, pemilih memiliki ekspektasi berbeda terhadap anggota legislatif dengan kerja mereka," tuturnya.

"Mengingat tugas legislatif hanya fokus di legislasi, rancangan perda, pengawasan dan anggaran. Pun mereka sudah berkinerja tapi masyarakat kadang menilainya berbeda," sambungnya.

Baca juga: Daftar 22 Nama Pendatang Baru DPRD Wajo, 18 Orang Dipastikan "Oppo"

Dikatakan, legislatif tidak memiliki domain dalam peningkatan pelayanan, pembangunan dan kesejahteraan.

"Akibatnya mereka (warga) memilih yang baru dengan harapan lebih besar lagi dengan tujuan agar pembangunan dan pelayanan pemerintah berjalan sesuai dengan harapan bersama," kata Firdaus.

"Masyarakat lebih menilai dari segi proximitas atau kedekatan. jika mereka (legislator) aktif reses di masyarakat dengan berbagai bantuan atau hadiri hajatan di kampung-kampung tentu akan mendapat balasan positif sebab sebagian masyarakat tidak berfokus pada apa kinerja para dewan," lanjutnya.

Diketahui, pada perhelatan Pileg 2024 sebanyak 406 caleg yang tersebar di enam daerah pemilihan (dapil) se-Kabupaten Wajo telah berkompetisi 14 Februari lalu.

Sebanyak 40 orang dinyatakan berhasil meraih suara terbanyak dan berhak duduk di kursi DPRD Kabupaten Wajo periode 2024-2029.

Di mana 21 diantaranya merupakan caleg pendatang baru.

Sedangkan 19 orang lainnya merupakan adalah Incumbent.

Komisi I DPRD Wajo paling banyak tumbang

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo menyisakan 'duka'.

Musababnya, dari sembilan anggota DPRD Wajo periode 2019-2024 yang tergabung dalam komisi I bidang pemerintahan, hanya tiga diantaranya yang terpilih lagi pada Pemilu 2024.

Mereka, Andi Merly Iswita Fraksi Partai Amanat Nasional, Mustarin Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Andi Suleha Selle dari NasDem.

Baca juga: Ambo Dalle Caleg Nasdem Ngaku Kaget Dapat Kursi DPRD Wajo: Saya Cuma Bantu Kakak

Sedangkan nama-nama yang tak lagi mendapat kepercayaan masyarakat untuk menjadi wakilnya di parlemen yakni ketua komisi I, Ambo Mappasessu dari fraksi Partai Hanura, wakil ketua Zainuddin Ambo Saro fraksi Golkar, sekretaris Hairuddin fraksi Demokrat, serta para anggota Juniwan fraksi PDIP, Andi Mallelelang fraksi Gerindra dan Syamsu Alam fraksi Hanura.

Dengan hilangnya sejumlah nama petahana di Komisi I DPRD Wajo, hal itu mendapat kritikan dari pengamat politik di Bumi Lamaddukelleng.

Andi Ilham salah satunya, ia menyebut ada beberapa faktor yang membuat petahana khususnya di Komisi I DPRD Wajo gagal.

"Pertama, perbedaan strategi politik yang dipakai caleg petahana dengan pendatang baru. Dimana, petahana cenderung menggunakan strategi konvensional sementara caleg baru lebih kreatif, punya jiwa petarung utamanya dalam menggaet pemilih milenial," ujarnya kepada Tribun-Timur.com, Kamis (21/3/2023).

Tidak hanya itu, Andi Ilham mengaku para petahana dalam mengemban amanah di parlemen terbilang bekerja asal-asalan.

"Mereka lebih mendahulukan kerja-kerja politik dibanding kerja sosial. Contohnya selama empat tahun belum mampu menyelesaikan berbagai persoalan, seperti tenaga honorer," tuturnya.

Dikatakan, Komisi I DPRD Wajo cenderung menjadi ekor pemerintah Kabupaten. Bukan bertindak sebagai pengawas atau fungsi tindak lanjut aspirasi masyarakat.

Terbaru, Ratusan guru honorer di Kabupaten Wajo meminta Pemerintah daerah (Pemda) Wajo membuka formasi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 secara besar-besaran pada Januari 2024.

Meski hal tersebut sudah ditindaklanjuti DPRD Wajo akan tetapi belum menemukan persoalan ataupun jalan keluar yang mumpuni.

"Seharusnya perjuangan anggota dewan harus proaktif. Ini menyangkut masalah banyak orang, banyak keluarga. Jangan hanya lakukan kunjungan, kordinasi dan kordinasi tapi hasilnya nihil," tegas Andi Ilham.

Sehingga menjadi faktor penilaian dari elemen masyarakat terhadap para wakilnya di DPRD Wajo, khususnya yang membidangi Pemerintahan.

"Tentu masyarakat pasti menilai siapa yang layak mewakilinya di parlemen, bukan mereka yang sekedar datang, duduk, diam lalu buang-buang anggaran dengan motif kunjungan kerja," tandasnya.(*)