PPP Amankan 2 Kursi DPR RI di Dapil Sulsel, Bagaimana Rekap Suara Nasional?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengamankan dua kursi DPR RI di daerah pemilihan Sulawesi Selatan.

Keduanya yakni Amir Uskara di Dapil Sulsel I dan Muh Aras di Dapi Sulsel II.

Amir Uskara mengumpulkan 94.287.

Ia menduduki kursi ketujuh dari delapan kursi di Dapil Sulsel I.

Adapun total perolehan suara PPP di Dapil Sulsel I sebanyak 140.154.

Tak ketinggalan politisi PPP lainnya Muh Aras menempati posisi keempat di Dapil Sulsel II.

Ia mengumpulkan 101.938 suara pribadi.

Adapun total suara PPP di Dapil II sebanyak 171.049.

Saat ini Amir Uskara dan Muh Aras menunggu PPP secara nasional melampaui "Parliamentary Threshold" 4 Persen.

Sisa 2 Dapil di Papua, PPP Belum Lampaui "Parliamentary Threshold" 4 Persen

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terancam gagal lolos ke Senayan karena belum berhasil melampaui ambang batas parlemen/parliamentary threshold (PT) 4 persen pada Pemilu Legislatif DPR RI 2024.

Hal ini diketahui berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat nasional yang dilakukan KPU RI terhadap 36 provinsi hingga Rabu (20/3/2024) siang.

Dari hasil itu, PPP mengoleksi 5.761.181 suara dari total 82 daerah pemilihan (dapil).

Dibandingkan dengan jumlah suara sah Pileg DPR RI 2024 di 36 provinsi yang mencapai 150.034.514 suara, maka, PPP cuma mengantongi 3,84 persen suara.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik yang gagal meraup sedikitnya 4 persen suara sah nasional tidak dapat mengonversi suaranya menjadi kursi di Senayan.

Namun begitu, masih ada dua provinsi yang belum dilaksanakan rekapitulasi tingkat nasional, yaitu Papua dan Papua Pegunungan.

Masing-masing wilayah itu hanya memiliki 1 daerah pemilihan (dapil).

Di Papua, ada 727.835 pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sementara itu DPT Papua Pegunungan sebanyak 1.306.414 pemilih.

Di luar itu, perolehan suara ini belum final.

KPU RI dijadwalkan menetapkan perolehan suara sah setiap partai politik malam nanti.

Selain itu, pihak-pihak yang berkeberatan dengan hasil Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh KPU RI dapat mengajukan gugatan atau sengketa ke Mahkamah Konstitusi.

Jika mereka membawa bukti-bukti yang dianggap cukup ke MK, perolehan suara bisa berubah.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno mengeklaim bahwa perolehan suara partainya pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 sudah melebihi ambang batas parlemen.

Ia meyakini, berdasarkan penghitungan suara yang dilakukan secara manual oleh internal partai, PPP lolos ke DPR RI karena suaranya melebihi 4 persen.

“Sudah kami lakukan tabulasi secara manual dan itu telah dilakukan dua minggu terkahir. Alhamdulilah berdasarkan data yang kita miliki, PPP sudah melampaui ambang batas 4 persen,” ujar Sandiaga di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Ia meminta para kader PPP di wilayah untuk menjaga perolehan suara itu agar tak hilang.

Sandiaga yakin, PPP bakal tetap hadir menjadi wakil dari masyarkat di DPR RI periode 2024-2029.

“Kita nanti akan berkontribusi, akan tetap memberikan manfaat kepada masyarakat dengan hadirnya PPP di DPR RI,” sebut dia.

Di sisi lain, ia enggan menjawab ketika ditanya sikap resmi PPP terkait usulan hak angket DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Sandiaga menceritakan, keputusan itu nantinya bakal diumumkan oleh Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.

Akan tetapi, berdasarkan pertemuan terakhir antar elite PPP, saat ini fokusnya masih memastikan suara PPP lebih dulu untuk lolos ke DPR RI.

“Dan kita diminta tidak memberikan komentar, nanti takut menjadi deviasi atau mispersepsi,” imbuh dia.

Diketahui PPP tampak tidak menunjukkan semangat yang sama untuk mengawal hak angket DPR RI.

Sikap itu berbeda dari yang ditunjukkan oleh PDI-P, meskipun keduanya sama-sama berada di kubu pendukung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Ketua Fraksi PPP DPR RI Amir Uskara sempat menyampaikan belum ada pembahasan soal pengajuan hak angket di internalnya.

Namun, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, perwakilan PPP di koalisi pengusung Ganjar-Mahfud telah menyampaikan komitmennya untuk mendorong penggunaan hak angket DPR RI.

Sebagian Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sisa 2 Dapil di Papua, PPP Belum Lampaui "Parliamentary Threshold" 4 Persen"