Golkar NTT Dirundung Masalah, Melki Laka Lena Copot Wakil Ketua DPRD NTT

TRIBUN-TIMUR.COM - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) dirundung masalah baru.

Sekretaris Golkar NTT Inche DP Sayuna dicopot dari jabatannya. Ia digantikan oleh Libby Sinlaeloe.

Adalah Ketua Golkar NTT Emanuel Melkiades Laka Lena alias Melki Laka Lena yang mencopot politisi senior Golkar itu.

Dikutip dari Pos Kupang, Inche Sayuna dikonfirmasi membenarkan informasi pencopotan dirinya.

Wakil Ketua DPRD NTT ini mengaku memperoleh informasi pencopotan dari Ans Takalapeta via telepon pada 8 Maret lalu.

“Pak Ans Takalapeta menyampaikan bahwa mereka sudah rapat dua kali, ibu sek punya nama sudah diganti. Posisi diganti oleh ibu Libby Sinlaeloe," kata Inche Sayuna mengulangi omongan Ans Takalapeta.

"Ibu kami kasih urutan ketiga dari atas sebagai wakil ketua," ujar Inche Sayuna.

Kepada Ans Takalapeta, Inche Sayuna meminta catatan dari tim yang dibentuk Melki Laka Lena untuk melakukan evaluasi kinerja pengurus.

"Saya minta diberi catatan. Pak Ans bilang tidak ada catatan. Alasannya, ketua dan sekretaris sama-sama sibuk sehingga konsentrasi di pimpinan DPRD agar tidak diganggu tugas partai. Tapi ketua tidak diganti," katanya.

Ans Takalapeta minta Inche Sayuna untuk legowo menerima posisi baru, jika tidak maka akan berbeda.

"Nadanya seakan-akan mengancam saya, nama saya akan hilang dalam struktur."

Inche Sayuna mengaku sampai saat ini belum menerima surat keputusan mengenai pencopotannya dari Sekretaris DPD Partai Golkar NTT.

Lebih lanjut Inche Sayuna menjelaskan kronologi pencopotannya.

Menurutnya, cerita dimulai pada tanggal 6 Maret.

"Saya menerima undangan, tanda tangan saya di-scan. Saya dikasih tau staf bilang pak ketua minta rapat. Undangan rapat pleno dengan empat agenda, evaluasi pileg, persiapan Pilkada, evaluasi badan pengurus dan keempat, warna sari," terangnya.

"Masuk dalam rapat pleno, undangan cukup lengkap. Badan Pengurus tidak lengkap, Dewan Pertimbangan cukup banyak dan ada fraksi. Dia menjelaskan agenda rapat, ada evaluasi terhadap badan pengurus. Jadi, kami peserta rapat kaget," papar Inche Sayuna.

Ada peserta rapat menolak rapat evaluasi Pileg karena penghitungan suara belum selesai. Begitupun agenda persiapan Pilkada karena Pilkada masih jauh.

"Evaluasi itu kemudian ditolak oleh beberapa orang Dewan Pertimbangan, dianggap tidak urgen. Tidak ada urgensinya."

Peserta lain memberi catatan bahwa evaluasi badan pengurus dilakukan secara menyeluruh mulai dari ketua.

Selain itu, mengingatkan aturan organisasi tentang evaluasi. Tapi Melki Laka Lena ngotot tetap mau evaluasi.

"Saya juga mengingatkan dia, evaluasi dilakukan secara terbuka dan sesuai PO. Evaluasi oleh tim independen. Setiap orang yang dievaluasi diberi kesempatan untuk membela diri," kata Inche.

Namun Melki Laka Lena menolak dengan mengatakan, "Saya gunakan otoritas sebagai ketua."

Melki tambah Inche langsung memutuskan dengan menunjuk empat orang pengurus DPD I sebagai tim untuk melakukan evaluasi.

Tim tersebut terdiri Ans Takalapeta, Frans Sarong, Heru Dupe dan Libby Sinlaeloe.

Inche Sayuna mengatakan, tim bukan bagian dari orang yang dievaluasi.

Tim juga tidak bisa mengambil keputusan, hasil kerja tim dibawa ke forum rapat pleno.

"Anggota tim ternyata menggantikan posisi saya, berarti dia punya kepentingan," tegasnya.

Pada 10 Maret, Melki Laka Lena menggelar rapat via online. Meski ada kesibukan, Inche Sayuna memutuskan ikut hadir dalam rapat tersebut.

"Saya sudah rasa dan tahu. Ada bagian yang direkayasa oleh ketua dengan memanggil semua orang yang ikut dia untuk ikut rapat agar memenuhi kuorum. Dibilang agenda mendengar hasil kerja tim. Panitia membacakan hasil keputusan." jelasnya.

Pada rapat online tersebut, Inche sempat menanyakan catatan hasil kerja dari yang telah dibentuk Melki tersebut agar disampaikan dalam rapat pleno.

"Saya sempat tanya minta catatan dari tim, dan hasil kerja tim harus disampaikan ke rapat pleno. Tapi direspon bilang tidak ada. Saya sampaikan terima kasih kepada panitia, walau ada yang aneh," kata Inche Sayuna.

Upaya menjegal

Inche Sayuna menduga pencopotannya ada kaitannya dengan rencana pengisian posisi pimpinan DPRD NTT dari Golkar berdasarkan hasil Pemilu 2024.

"Saya coba review kembali pernyataan dia sebelumnya. Saya lihat dia punya maksud tidak bagus," kata Inche.

Menurut Inche, sebelum penghitungan suara dilakukan, Melki menelepon beberapa tim Inche Sayuna.

"Dia meragukan saya bisa tembus (lolos lagi ke DPRD NTT), kira-kira begitu. Tapi yang membuat saya merasa curiga, karena ada beberapa pernyataan beliau, ada keterkaitan dengan saya punya posisi," ujarnya.

Waktu sedang penghitungan suara, lanjut Inche, Melki membuat pernyataan dalam rapat online bahwa suara tertinggi belum tentu dapat pimpinan Dewan.

"Saya punya suara paling tinggi waktu itu, saat penghitungan pertama. Karena saya tahu aturan sehingga saya tidak hiraukan omongannya," kata Inche.

Namun lanjut Inche, ketika dalam proses perhitungan suara sedang berjalan ternyata ada teman lain yang mendapat suara tertinggi.

“Tiba-tiba dia (Melki, Red) buat pernyataan bahwa suara paling tinggi menjadi pimpinan dewan," tambahnya.

"Jadi ada kaitannya dia punya rencana ganti sekretaris. Saya merasa rapat ini rekayasa dia untuk mengganti posisi sekretaris. Pointnya mengganti sekretaris saja," sambung Inche.

Menurut Inche, posisi sekretaris sangat kuat untuk menjadi pimpinan dewan, sebagaimana diatur dalam peraturan organisasi (PO).

Dalam PO Golkar, syarat menjadi pimpinan dewan, yakni menjabat anggota DPRD, pengurus 5 tahun, memenuhi bilangan pembagi pemilih dan menduduki posisi pimpinan partai menjadi prioritas.

"Saya sungguh menyadari upaya dia menjegal saya untuk menjadi pimpinan Dewan. Karena ada orang tertentu yang sudah dia siapkan. Orang tertentu juga sudah pernah bicarakan mau jadi pimpinan Dewan," kata Inche Sayuna.

Inche Sayuna menegaskan, dirinya melakukan upaya banding melalui Mahkamah Partai dan Dewan Etik.

"Terus terang, kalau sekretaris sudah tidak betul dengan ketua harus diganti. Tapi saya tidak bisa terima orang menggunakan kekuasaan sebagai ketua melakukan sewenang-wenang dalam organisasi," tambahnya.

Inche akan melawan semua keputusan yang digunakan sewenang-wenang dan memamerkan kekuasaan. Sebab, ada aturan partai yang mengatur roda organisasi dan pengurusnya.

“Saya pasti melakukan perlawanan untuk mendapat keadilan bukan untuk kembali ke posisi sekretaris, biar kita bisa mendapat alasan yang objektif dari pergantian ini. Upaya ini untuk meletakan dasar yang baik dalam pengelolaan partai ke depan," tegas Inche Sayuna.

Penyegaran pengurus

Humas DPD Partai Golkar NTT, Frans Sarong membenarkan terjadi pergantian Sekretaris DPD Partai Golkar NTT dari Inche Sayuna kepada Libby Sinlaeloe.

"Ya benar, telah disampaikan melalui rapat pleno DPD Golkar NTT, pekan lalu," kata Frans Sarong ketika dikonfirmasi Pos Kupang di Kupang, Selasa (19/3).

Ketua Bappilu Partai Golkar NTT ini membeberkan alasan pencopotan Inche Sayuna. "Semangatnya penyegaran, berupa usulan pergeseran kepengurusan," ujar Frans Sarong.

Menurutnya, Inche Sayuna yang selama ini sebagai sekretaris bergeser menjadi salah satu wakil ketua dan posisi sekretaris digantikan Libby Sinlaeloe.

Ia mengatakan, para caleg provinsi dari Golkar yang dipastikan terpilih juga menjadi bagian dari penyegaran kepengurusan ini. "Usulan penyegaran kepengurusan dimaksud sudah disampaikan ke Jakarta dan saat ini sedang menunggu SK definitif dari DP Golkar," katanya.

Sebagaimana mengemuka dalam rapat pleno, lanjut Frans Sarong, penyegaran pengurus diperlukan menyongsong Pilkada November 2024 mendatang.

"Kalau pileg lebih mengandalkan kekuatan para calegnya. Sementara pilkada terutama mengandalkan kekuatan mesin partai. Yang dimaksud disini adalah kelompok pengurus yang solid dan benar-benar siap bergerak cepat mendukung perjuangan Golkar memenangkan kontestasi pilkada sesuai targetnya, setidaknya bukukan 60 persen kemenangan," paparnya.

Frans Sarong menepis Inche Sayuna mendapat punishment karena sudah tidak harmonis dengan Ketua DPD Partai Golkar NTT Emanuel Melkiades Laka Lena.

"Tidak benar pergeseran kepengurusan ini semacam punishment terhadap Ibu Inche atas isu disharmoni itu. Isu disharmoni itu tidak benar. Pergeseran kepengurusan hanya penyegaran biasa," ujar Frans Sarong.

Apakah pergeseran kepengurusan itu sekalian pupuskan peluang Ibu Inche menduduki posisi pimpinan DPRD NTT periode 2024 - 2029?

"Terkait urusan posisi jabatan tersebut tidak terungkap melalui pleno pekan lalu itu. Mungkin jadi bahasan pada kesempatan rapat lain," jawab Frans Sarong.(*)