Blak-blakan Bahlil Sebut Ada Program Jokowi yang Tak Bakal Diakomodir Prabowo Subianto

TRIBUN-TIMUR.COM - Jika Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik Presiden dan Wakil Presiden RI maka mayoritas program Jokowi akan kembali dilanjutkan.

Namun demikian tak semua program presiden Jokowi akan diakomodir Prabowo nantinya.

Potensi Prabowo menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia terbuka lebar setelah hasil rekapitulasi sementara KPU pada Pilpres 2024 ini.

Sebagai pengganti Presiden Jokowi, Prabowo yang mendapat dukungan langsung dari presiden ke-7 itu diproyeksikan tak akan banyak melakukan perubahan kebijakan.

Bahkan untuk urusan program-program prioritas Jokowi akan tetap dijalankan Prabowo sebagai imbas dari keberlanjutan.

Salah satu program yang akan tetap berjalan misalnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hanya saja dibocorkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bahwa hanya sekitar 70 persen program Jokowi yang akan dilanjutkan Prabowo.

Baca juga: Nama-nama 6 Calon Ketua Umum Golkar Potensial : Airlangga Hartarto Hadapi Guncangan Jokowi - Gibran

Ini artinya ada sekitar 30 persen program Jokowi yang akan disetop jika Prabowo sudah resmi dilantik sebagai Presiden RI.

Bahlil berpendapat bahwa pemerintahan yang akan datang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah ia lengser pada Oktober mendatang.

Menurut Bahlil, pasangan calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming, dengan slogan 'berkelanjutan', dinilai akan memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) tahun ini.

"Pemerintahan ini yang menang kebetulan Pak Prabowo sama Mas Gibran, dengan tema berkelanjutan," kata Bahlil dalam Konferensi Pers di kantornya, Senin (18/3/2024).

"Jadi saya punya keyakinan kalau yang sekarang sudah bagus pasti akan dilanjutkan, tapi pasti di balik itu semua tidak sempurna semuanya kan pasti ada modifikasi dengan penyesuaian-penyesuaian untuk dilakukan berbagai perubahan," imbuhnya.

Bahlil menyebut, Prabowo-Gibran bakal melanjutkan program-program Presiden Jokowi setidaknya 70 persen. Meskipun perlu ada penyesuaian. Sebab dia menilai merubah format yang sudah ada dalam pemerintahan itu sulit.

"Jadi kalau ditanya ya sekitar 70 persen minimal pasti yang cara yang adanya akan dilanjutkan, karena untuk mendapatkan format baru itu enggak gampang itu enggak gampang," ujar dia.

"Kita harus butuh perbandingan dengan negara-negara lain, regulasi cara kita meng-approach teman-teman investor luar, bagaimana memperkuat investasi dalam negeri," sambungnya.

Baca juga: Prabowo-Gibran Gagal Menang Pilpres 1 Putaran? Hasto PDIP Klaim Suara Ganjar-Mahfud Dapat 33 Persen

Selain itu, Bahlil menyatakan Indonesia sendiri memiliki kemampuan investasi dalam negeri yang baik. Hal ini justru menjadi kekuatan bagi pemerintah.

Di sisi lain, Bahlil menyelipkan pesan bahwa pemerintah yang akan datang diharapkan bisa mendorong financial center di Indonesia layaknya yang sudah ada di Singapura dan Malaysia.

"Nah ini adalah bagian strategi supaya apa negara-negara lain tidak lagi menjadi HUB selama ini kan Singapura beberapa negara lain menjadi hub untuk Indonesia. Nah kita pikir ke depan mereka akan masuk langsung ke Indonesia, sehingga bisa memperpendek tentang kendali dan cara-cara yang lebih cepat," jelasnya.

Jokowi - Gibran Incar Kursi Ketua Umum Golkar

Presiden Jokowi terus dikaitkan bakal menakhodai Partai Golkar, namun belakangan anaknya Gibran Rakabuming Raka disebut calon potensial ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.

Belakangan, Jokowi disebut mundur dari upaya masuk dalam bursa Calon Ketua Umum Partai Golkar.

Hanya saja, Gibran Rakabuming Raka yang kini semakin santer disebut punya potensi merebut kursi Ketua Umum Partai Golkar di Munas nantinya.

Bursa calon ketua umum Partai Golkar semakin ramai diperbincangkan.

Terutama dengan kehadiran Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang disebut-sebut sebagai calon potensial pada Munas Golkar yang dijadwalkan pada Desember 2024.

Usulan nama Gibran dalam bursa kepemimpinan Partai Golkar sebelumnya diajukan oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari, yang melihat dua potensi besar dalam diri Gibran.

Pertama, Gibran akan segera menduduki posisi strategis sebagai wakil presiden Indonesia pada saat dilantik secara resmi pada Oktober 2024.

Kedua, dengan demografi pemilih yang didominasi oleh kalangan muda, Partai Golkar di masa depan harus berorientasi pada generasi muda.

Oleh karena itu, tantangan partai Golkar kedepannya adalah untuk diisi dengan banyak tokoh muda.

Namun, menurut Peneliti Populi Center, Usep S. Ahyar, Gibran Rakabuming Raka dinilai masih kurang memiliki kapasitas yang memadai untuk memimpin partai sebesar Golkar.

Menurut Usep, Golkar merupakan partai besar yang tidak hanya bergantung pada ketua umum sebagai sosok sentral dalam kepemimpinan.

Tetapi memiliki banyak kader berkualitas dan terorganisir dengan baik di seluruh struktur organisasinya.
 
“Saya kira untuk memimpin di partai yang sekuat Golkar memang harus orang yang memang punya pengalaman dan punya karakter yang kuat, sementara Gibran belum teruji untuk itu. Kecuali kalau bapaknya mungkin saya malah mengusulkan Jokowi,” kata Usep saat dikonfirmasi, Jumat (15/3/2024).

Usep menambahkan bahwa tidak bijaksana untuk menyamakan Golkar dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang saat ini dipimpin oleh Kaesang Pangarep, adik Gibran.

Menurutnya, mekanisme organisasi Golkar sudah teruji dan mapan, tidak mudah dirampas begitu saja.

Pengalaman Gibran masih belum cukup teruji untuk mengelola berbagai faksi dan kepentingan yang ada di dalam partai serta menangani dinamika yang muncul.

Gibran dianggap masih belum mampu meredam atau mengatasi masalah-masalah internal yang mungkin timbul.
 
"Golkar itu organisasi besar, partai besar, mekanismenya juga sudah mapan, dewasa juga. Jadi, memang diperlukan sosok pemimpin yang memang pandai juga mengelola konflik. Jadi, di sana itu di Golkar itu kan teruji tapi memang mekanisme kepartaiannya juga jalan dan selalu selesai,” ucap dia.

“Di Golkar juga gejolak konfliknya bukan tidak ada, sering dan banyak karena memang begitu karakter dari banyaknya tokoh dan masing-masing punya gerbong punya pengikut yang akhirnya konflik, karena di Golkar ini tidak ada tokoh sentral semacam PDIP, Gerindra atau Demokrat,” imbuhnya.

Usep menyampaikan konflik di internal Golkar itu dapat dikelola dan menjadi kekuatan bagi Golkar ketika dipimpin oleh sosok yang berpengalaman dan matang.

“Jadi konflik itu memang tidak harus selalu dibunuh seperti di partai-partai yang memang punya tokoh sentral mereka yang berkonflik atau menciptakan konflik disingkirkan gitu misalnya, tapi kalau di Golkar saya lihat itu konfliknya justru dikelola dan menjadi kekuatan dan sosok itu yang diperlukan oleh organisasi semacam Golkar,” ujarnya.

Lebih lanjut Usep menyatakan nama-nama politisi Golkar yang namannya mencuat untuk maju sebagai ketum Golkar seperti Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo, Agus Gumiwang Kartasasmita dan Bahlil Lahadalia dianggap sebagai kader yang cukup layak menjadi Golkar satu daripada Gibran Rakabuming Raka.

Sebab menurutnya, kalaupun Gibran maju menjadi ketum Golkar minimal harus menunggu satu generasi lagi.

“Kalau saya lihat di Golkar itu juga belum bisa melepaskan dari tokoh-tokoh level kayak Airlangga, Bamsoet, Agus Gumiwang dan Bahlil, jadi tokoh-tokoh ini juga tokoh muda juga. Menurut saya Gibran masih satu generasi lagi saya kira untuk mengajukan diri di politik Golkar,” ujarnya.

Dikatakan Usep, Gibran juga dinilai masih di bawah kapasitas tokoh muda Golkar lainnya seperti Maman Abdurrahman, Ahmad Doli Kurnia, Ace Hasan Syadzily dan tokoh muda lainnya.  

“Memang ada level-level lain kayak Maman Abdurrahman, TB Hasan tapi itu di bawah Airlangga, Bahlil segala macam. Nah Gibran itu lebih di bawah lagi saya kira levelnya dari segi usia dari segi kematangan itu lebih di bawah lagi, belum terlihat kemandirian politik dari Gibran yang menurut saya membutuhkan waktu,” ucapnya.

Sementara itu, terkait posisi Gibran yang akan dilantik menjadi wakil presiden (wapres) seperti halnya yang terjadi dengan Jusuf Kalla (JK) menjadi wapres sekaligus saat memimpin Golkar periode 2004-2009 memiliki perbedaan yang cukup tajam.

Usep menjelaskan dari segi usia dan pengalaman berpolitik antara Gibran dan JK sangat jauh berbeda.

JK matang berorganisasi dan tidak pernah pindah partai selain Golkar, sementara Gibran kebalikannya masih terlalu muda dan baru saja pindah dari PDIP.

“Karena JK itu kan juga kesejarahan di Golkar panjang jadi bukan orang karbitan di Golkar, JK di sana panjang dan punya faksi politik di Golkar itu kan paling penting ada faksi politik yang mendukung JK dari sebelumnya, JK kan seumur-umur di Golkar tidak di partai lain,” pungkasnya.(*)