Ambisi Golkar Dapat Jatah 5 Menteri Kabinet Prabowo, MKGR Klaim Kerja Keras, Demokrat Beda Pendapat

TRIBUN-TIMUR.COM - Partai Golkar ternyata punya ambisi mengambil lima kursi menteri di kabinet Prabowo - Gibran.

Ambisi Golkar untuk 'kuasai' kursi menteri disampaikan organisasi masyarakat (ormas) pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).

MKGR berharap nantinya partai berlambang pohon beringin itu mendapatkan kursi menteri lebih banyak.

Ketua Dewan Pakar DPP Ormas MKGR, Azwir Dainy Tara, mengklaim Golkar telah berjuang keras dalam pencalonan paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran itu.

"Kita berharap ke depan kursi-kursi menteri di kabinet nanti MKGR dan Golkar harus mendapat kursi yang lebih banyak," kata Azwir, dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, pada Minggu (17/3/2024).

"Karena kita yang kerja keras. Jangan kita kerja keras, yang dapat tempat orang lain. Kan tidak adil," sambungnya.

Sebab, menurut Azwir, berpolitik adalah untuk merebut kekuasaan, yang tujuannya untuk menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia.

"Karena kita berpolitik merebut kekuasaan. Kekuasaan tujuannya adalah bisa menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia," ungkapnya.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani merespon soal pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga yang berharap partainya mendapatkan 5 jatah menteri jika Prabowo-Gibran menangi Pilpres 2024.

Kamhar sendiri mengungkapkan bahwa setiap partai di koalisi Prabowo-Gibran berhak sampaikan aspirasi.

"Setiap partai sah-sah saja menyampaikan aspirasi, termasuk Partai Golkar yang mengajukan proposal 5 kursi menteri di kabinet," kata Kamhar dihubungi Minggu (17/3/2024).

Namun kata Kamhar, hal itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Prabowo jika menjadi presiden terpilih 2024.

"Jadi, karena saat ini proses rekapitulasi itu masih berlangsung, ada baiknya kita menahan diri menunggu pengumuman resmi KPU," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa partainya taat azas, menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung. 

"Pembicaraan tentang ini tentu saja menunggu hasil pengumuman resmi KPU. Pada saatnya nanti tentu saja ini akan dibicarakan bersama antara presiden terpilih dengan pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi," kata Kamhar.