Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

IKN

IKN Difungsikan Tahun Ini hingga Ridwan Kamil Pamer Mabes Polri Baru, Pemerintahan Juga Dipindahkan?

Pihaknya memohon dukungan pada kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan otorita IKN.

Editor: Ansar
Kompas.com
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyampaikan pidato dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Kamis (14/3/2024). Rakornas tersebut sebagai pengenalan IKN dan potensi kerja sama OIKN dengan pemda. Download aplikasi: https://kmp.im/app6 

TRIBUN-TIMUR.COM - Ibu Kota Nusantara (IKN) menjalankan fungsi pemerintah daerah khusus (pemdasus) mulai tahun ini.

Kepastian tersebut disampaikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) IKN di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2024).

"Tahun ini Nusantara akan melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah khusus," kata Bambang, Kamis.

Pihaknya memohon dukungan pada kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan otorita IKN.

Menurutnya melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat, IKN akan mampu menjadi kota yang holistik dan mengusung keberlanjutan (sustainable).

"Kita dapat menggabungkan keahlian sumber daya dan pengalaman dari berbagai sektor untuk menciptakan solusi yang holistik dan keberlanjutan atau sustainable demi keberlanjutan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN," ungkapnya.

Lebih lanjut ia menegaskan, otorita IKN akan berbeda dengan otorita Batam.

"Kami seringkali diproyeksikan sama dengan otorita Batam, tentu ini jauh sangat berbeda," jelasnya.

Sebagai informasi, pembangunan IKN sudah sampai pada peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap kelima dengan total Rp 49,6 triliun.

Sementara hingga groundbreaking keempat yang dilaksanakan pada Januari 2024, realisasi investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp 47,5 triliun.

Adapun investasi yang berasal hanya dari investor swasta hampir menyentuh Rp 36 triliun, atau tepatnya Rp 35,9 triliun.

Sementara, realisasi investasi yang berhasil dicapai sepanjang tahun 2023 adalah sebesar Rp 41,4 triliun.

Pada tahun 2024 ini, OIKN menargetkan bisa meraih investasi swasta dan publik sebesar Rp 100 triliun baik dari investasi publik maupun swasta.

Investasi publik bisa berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga lembaga non-pemerintah.

Ridwan Kamil Pamer Mabes Polri di IKN

Kurator Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Ridwan Kamil atau Kang Emil memamerkan desain Mabes Polri yang dibangun di IKN, Kalimantan Timur (Kaltim).

Ridwan Kamil mengatakan, tidak ada kantor polisi di dunia ini yang sebagus Mabes Polri di IKN.

Hal tersebut Ridwan Kamil sampaikan dalam Rakornas Otorita IKN di Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2024).

"Lihat, kantor Pak Kapolri ya keren begini. Enggak ada di dunia, besok jalan-jalan silakan ke seluruh dunia, enggak ada kantor polisi sekeren kantor polisi Republik Indonesia, tepuk tangan untuk Polri," ujar Ridwan Kamil.

Ilustrasi desain Mabes Polri di IKN, Kalimantan Timur. (Dok. Tangkapan layar Otorita IKN)
Ilustrasi desain Mabes Polri di IKN, Kalimantan Timur. (Dok. Tangkapan layar Otorita IKN)

Menurutnya, Mabes Polri jadi tidak terlihat seperti kantor polisi, melainkan hotel di Nusa Dua, Bali.

Hanya saja, kata dia, Mabes Polri yang wujudnya seperti hotel mewah itu diisi oleh orang-orang yang semuanya ternyata polisi.

"Enggak kaya kantor polisi, Pak. Kayak hotel di Nusa Dua tapi isinya polisi, gitulah kira-kira ya. Jadi suasananya menyenangkan, bikin apa... Tapi isinya polisi lagi bekerja melindungi kita. TNI juga sama, semua sama. Coba. Ini kan taman. Ada air, hutan," jelasnya.

"Jadi kalau kita tidak bangga, kalau kita masih debat urusan IKN dengan urusan lain, menurut saya kita mundur ke belakang.

Sudah fokus saja.

Semua juga pasti ada plus minus. Coba ini kantor Pak Sigit (Kapolri) begini ya sebagai polisi," sambung Ridwan Kamil.

Sementara itu, Ridwan Kamil turut memamerkan desain apartemen di IKN.

Dia menyebut, awalnya, asa usulan agar apartemen di IKN mirip seperti apartemen di Sudirman-Thamrin, Jakarta.

Ridwan Kamil dengan tegas menolak usulan tersebut karena tidak sesuai dengan konsep IKN.

"Di IKN harus hijau kayak hutan bawahnya, harus banyak air, banyak pepohonan, bangunannya harus ada balkon-balkon kehijauan, atasnya harus jadi hutan kecil, warnanya harus warna kayu supaya menyamar menjadi kayak hutan.

Kalau bangunan bisa hilang, itu bagus, bukan bangunannya berteriak. Ini contoh yang terbaik untuk tipe apartemen yang sedang konstruksi," imbuh Ridwan Kamil.

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved