Rencana Baru PSI untuk Jokowi, PKS Tolak Keras dan Sebut Perusak Demokrasi

TRIBUN-TIMUR.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak keras jika Presiden Jokowi pemimpin koalisi.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan agar Jokowi pemimpin semua partai koalisi.

Wakil Ketua Dewan PSI, Grace Natalie menilai  Jokowi semestinya menjadi sosok yang berada di atas semua partai.

Alasannya, Jokowi mampu mempersatukan dan menjembatani kepentingan partai politik (parpol). 

Juru Bicara PKS, Muhammad Iqbal, menilai usulan PSI itu tak logis, karena bakal merusak tatanan demokrasi. 

"Jadi menurut kami itu adalah usulan yang merusak demokrasi kita dan tidak logis," kata Iqbal dalam keterangannya, Selasa (12/3/2024). 

Menurut Iqbal usulan itu tidak mencerminkan cita-cita bangsa. 

"Saya kira itu adalah statement yang menurut kami tidak sesuai dengan suasana dan cita-cita kita."

"Karena kalau presiden sudah selesai masa jabatannya dia akan menjadi rakyat biasa, kecuali dia menjadi pimpinan partai politik yang memenangkan pemilu pada periode itu," ujar Iqbal. 

Iqbal menilai jika usulan itu direalisasikan, maka akan membentuk ketergantungan pada satu tokoh pemimpin.

Menurutnya, hal itu akan menjadi contoh buruk bagi praktik demokrasi ke depan.

"Tentu saja ini akan menjadi bentuk praktik buruk demokrasi, karena sesungguhnya kepala negara atau kepala pemerintahan dan seorang presiden dia harusnya menginginkan bangsa ke depan ini tanpa dirinya."

"Karena sesungguhnya, ketergantungan terhadap sosok pemimpin itu tidak baik di negara demokrasi," katanya. 

Iqbal pun berharap demokrasi Indonesia bisa berjalan dengan baik tanpa ada bayang-bayang berlebihan dari seorang mantan presiden. 

"Biarkan nanti yang menjadi presiden menjalankan sesuai dengan potensinya tanpa ada bayang-bayang mantan presiden," pungkasnya. 

Pengamat Nilai Usulan PSI Keliru

Di sisi lain, pakar politik Ikrar Nusa Bhakti juga menilai usulan PSI soal Jokowi itu dinilai tak tepat. 

Sebab, menurutnya hal itu tidak sesuai dengan sistem pemerintahan yang dianut Indonesia yakini, presidensial.

Ia menjelaskan bahwa jabatan ketua koalisi partai politik hanya dikenal di negara dengan sistem pemerintahan parlementer.

"Setahu saya yang namanya koalisi atau kemudian pimpinan koalisi itu hanya ada di sistem parlementer," kata Ikrar, Senin (11/3/2024) dikutip dari KompasTV. 

Ikrar kemudian mencontohkan sistem pemerintahan parlementer di Malaysia, yang seusai pemilu akan dibentuk koalisi. 

Sementara, di Indonesia, koalisi partai politik merujuk pada kerja sama antarpartai ketika pemilu.

Ikrar pun menilai usulan Jokowi menjadi ketua koalisi partai politik tak perlu direalisasi.

Ia khawatir gagasan tersebut justru akan melahirkan "matahari kembar" yang menghadapkan dua kekuatan, yakni pimpinan koalisi dan presiden.

Indonesia negara yang menganut sistem presidensial. Oleh karena itu. menurutnya, presiden tetap memegang jabatan tertinggi sebagai pimpinan pemerintahan.

“Janganlah kita menghadirkan atau melahirkan situasi yang sangat pelik dalam politik atau yang disebut dengan matahari kembar," ucap Ikrar.

"Kalau tadi dikatakan bahwa yang terpilih adalah Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden, ya kita harus menghormatilah siapa yang kemudian terpilih dan biarlah kemudian Pak Prabowo yang nanti akan membangun koalisinya," lanjutnya.

Meski demikian, menurut Ikrar, Jokowi bisa saja memberikan usulan kepada pemerintahan Prabowo, tetapi tanpa cawe-cawe yang terlalu dalam. 

Sebelumnya, Grace Natalie menilai Presiden Joko Widodo menganggap Jokowi adalah sosok yang bisa menjebatani para parpol. 

Ia pun menilai, Jokowi sudah semestinya menjadi sosok yang berada di atas semua partai.

Hal itu, kata Grace, penting untuk menyongsong cita-cita Indonesia Emas 2045.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Grace Natalie. (Tribunnews.com/Igman Ibrahim)
Grace mengatakan, usulan tersebut juga diutarakan Ketua Dewan PSI Jeffrie Geovannie agar Jokowi dapat memimpin kaolisi partai politik yang memiliki kesamaan visi menuju Indonesia Emas. 

"Saya pikir ide bagus juga, Pak Jokowi mungkin bisa jadi ketua dari koalisi partai-partai."

"Semacam barisan nasional, partai-partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama menuju Indonesia emas," kata Grace dilansir WartakotaLive.com, Selasa (12/3/2024).

Menurutnya, tidaklah mudah untuk mencari sosok seperti Jokowi, yang bisa menjembatani semua partai politik dan perkataannya dapat mempersatukan partai-partai tersebut.

"Enggak banyak sih saya pikir yang dengan orang rela ya untuk menerima dan hari ini saya pikir Pak Jokowi satu-satunya orang," ungkap Grace.

Meski demikian, Grace mengaku masih belum ada pembicaraan lebih lanjut tentang hal ini.

"Itu kan masih usulan ya, detailnya kita belum tahu juga, kan perlu dibicarakan juga."

"Ini kan banyak partai, banyak kepentingan, banyak kepala, jadi akan seperti apa dinamikanya belum tahu," ujarnya. 

Sebagi informasi, PSI adalah salah satu anggota Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Selain berisi PSI, koalisi tersebut juga beranggotakan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Garuda, Partai Gelora, dan Partai Prima.

Meski tidak punya jabatan di koalisi tersebut, Jokowi memberikan sinyal kuat bahwa ia berpihak pada Koalisi Indonesia Maju pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.