Bocoran Timnas AMIN, Jusuf Kalla dan PDIP Sudah Bertemu Bahas Hak Angket

TRIBUN-TIMUR.COM -  Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto sudah bertemu.

Hal itu disampaikan Co-captain Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Sudirman Said.

Bocoran Sudirman itu saat menjawab pertanyaan wartawan soal pertemuan JK dan Hasto beberapa hari setelah pemilihan presiden (pilpres) tanggal 14 Februari 2024.

Sudirman pun membocorkan soal isi pertemuan JK dan perwakilan PDIP itu.

Salah satu pertemuan kedua tokoh politik itu juga terjadi ketika JK dan Hasto menjadi narasumber di forum diskusi yang digelar FISIP Universitas Indonesia (UI) dengan tajuk "Election Talk #4 Konsolidasi Untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi Atau Koalisi?" pada Kamis (7/3/2024) lalu.

"Beliau kan tokoh nasional semuanya. Jadi pasti banyak event semuanya, baik sengaja bertemu maupun karena satu event bareng-bareng," ucap Sudirman di Kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (9/3/2024).

Sudirman menambahkan, JK dan Hasto turut hadir dalam acara itu membahas soal atensi keduanya perihal mengklarifikasi persoalan yang terjadi selama Pemilu 2024.

"Ya kebetukan saya satu event di UI, ya sambil menunggu seminar," kata dia.

"Kita berdiskusi satu hal. Artinya satu konsen bersama, untuk mengklarifikasi yang sudah terjadi," ucap dia.

Menurut dia, klarifikasi terkait pemilu diperlukan agar siapapun pemimpin negara yang dilantik tidak lagi punya beban politik.

Diketahui, belakangan ramai isu dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.

"Sehingga, apabila nanti kesulitan ekonomi datang itu tidak terpadu dengan proses beban politik," kata dia.

"Karena beban politik ketemu ekonomi itu, berbahaya sekali bagi bangsa," kata dia.

Sudirman menambahkan, salah satu yang dibahas saat pertemuan JK dan Hasto mencakup soal hak angket DPR RI.

"Klarifikasi membawa ke proses hukum, dibawa ke angket, dibawa ke pansus.

Mungkin nanti diproses lagi public examination (eksaminasi publik) supaya begitu dilantik semua udah clear," tambah dia.

Hak angket dugaan kecurangan pemilu

Wacana pengajuan hak angket diwacanakan oleh sejumlah partai politik (parpol) yang mendukung calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Wacana ini muncul setelah hasil pemilu menunjukkan paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming unggul dalam proses hitung cepat.

Empat parpol yang terus menyuarakan penggunaan hak tersebut adalah PKS, Partai Nasdem, PKB, dan PDI-P.

Wacana penggunaan hak angket sendiri disampaikan pertama kali oleh Ganjar.

Kemudian, Anies menyebutkan, tiga parpol yang ada di belakangnya siap mendukung usulan tersebut.

Nasdem ingin ada perjanjian dengan PDIP

Hasto Kristiyanto menanggapi keinginan Partai Nasdem membuat perjanjian tertulis untuk mendorong hak angket DPR RI terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Ia menyiratkan penolakan atas usulan yang disampaikan Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim itu.

“Kita sudah ada ideologi pancasila, sudah ada konstitusi, sudah ada pranata kehidupan yang baik tentang nilai-nilai demokrasi yang seharusnya. Itu perjanjian kita,” ujar Hasto ditemui di Jalan Proklamasi No.72, Menteng, Jakarta, Sabtu (9/3/2024).

Baginya, tak perlu ada perjanjian yang dibuat antara partai politik (parpol) kubu calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan kubu capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Kerja sama politik yang akan dilakukan melalui hak angket, lanjut Hasto, harus berdasarkan pada keresahan bersama tentang penyelenggaraan Pemilu 2024 yang buruk.

“Sehingga ketika semua dalam rel bahwa kesadaran pemilu ini adalah yang buruk dan brutal, pemilu di mana sumber daya negara, instrumen negara digunakan untuk memberikan keberpihakan kepada paslon 02, maka semua bergerak,” sebutnya.

“Maka komitmen kita adalah nilai-nilai demokrasi itu, perjanjian kita adalah komitmen kerakyatan itu,” sambung dia.

Hasto lantas mengingatkan bahwa kesadaran bersama muntuk mengawal demokrasi ini penting agar pemilu tidak berjalan dengan mengorbankan masyarakat.

Ia menyebutkan, situasi itu pernah terjadi saat Pemilu 1971.

“Diwarnai pembunuhan rakyat, saat itu melibatkan ABRI sebagai penopang utama kekuasaan dari Pak Harto dan Golongan Karya yang bukan parpol tapi jadi instrumen politik. Lalu ketika kekuatan yang mengoreksi itu dikalahkan, ini menjadi basis penopang 27 tahun pemerintahan orde baru,” imbuh dia.

Sebelumnya, Hermawi menyatakan bahwa tiga parpol pendukung Anies-Muhaimin menginginkan adanya perjanjian dengan PDI-P agar komitmen untuk mendorong hak angket bisa dipertanggungjawabkan.

“Nanti kalau bertemu kami punya proposal kesepakatan-kesepakatan. Satu kata dan perbuatan, jangan lain di bibir, lain di hati.

Supaya satu suara selama angket itu ada,” tutur Hermawi ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Sabtu (9/3/2024).