Putra Sulsel Usulkan Pansus Pemilu 2024 DPD RI Telusuri Dugaan Kecurangan

TRIBUN-TIMUR.COM -- Sidang paripurna ke-9 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyepakati pembentukan Panitia Khusus Pemilu 2024 dalam rangka menelusuri dugaan pelanggaran Pemilu dan Pilpres 2024.

Usulan pembentukan itu awalnya datang dari anggota DPD RI asal Sulsel Tamsil Linrung.

Ia mengusulkan perlu adanya pembentukan Pansus Pemilu 2024 sebagai bentuk tindak lanjut dari laporan masyarakat.

"Saya menanggapi penyampaian ketua terkait penugasan kepada komite I untuk menindaklanjuti masalah kecurangan pemilu, hal ini memang penting untuk disuarakan DPD RI, kita perlu mendorong pembentukan Pansus Pemilu untuk mengawal dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu," kata Tamsil Linrung dalam sidang paripurna.

Wakil Ketua Komite I, Sylviana Murni menyambung pernyataan Tamsil Linrung.

Menurutnya, perlu adanya pembentukan Pansus Pemilu 2024.

“Hasil rapat pimpinan Komite I dan telah disampaikan kepada anggota pada rapat Panmus bahwa kita telah mengeluarkan pernyataan sikap untuk menindaklanjuti hasil laporan dari Posko Pengaduan Kecurangan Pemilu di daerah," kata mantan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 itu.

Setelah mendengarkan masukan-masukan dari anggota yang hadir, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti kemudian memutuskan membentuk Panitia Khusus Pemilu.

"Komite I yang membidangi soal Pemilu sudah menyatakan sikap terkait kecurangan dalam Pemilu 2024, tetapi ada usulan untuk pembentukan Pansus. Apakah dapat disetujui," kata LaNyalla di hadapan peserta rapat paripurna.

"Setuju," sahur anggota DPD RI peserta rapat paripurna.

"Mohon Kesekjenan untuk memperhatikan dan mempersiapkan tindak lanjut pembentukan Pansus ini," kata LaNyalla.

Sidang Paripurna ke-9 DPD RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024 berlangsung pada hari Selasa (5/3) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Sidang dimulai dengan pembacaan hasil laporan reses oleh Ketua DPD RI.

Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Laporan Posko Pengaduan Kecurangan Pemilu yang di bentuk DPD RI di setiap Provinsi menjelang Pemilihan Umum 2024.

DPD RI menyikapi laporan tersebut dengan mengagendakan memanggil KPU, Bawaslu RI, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan pihak terkait melalui Komite I.

Laporan Posko Pengaduan Kecurangan Pemilu 2024 yang dibacakan oleh ketua DPD RI, ditemukan bahwa terdapat banyak indakasi kecurangan yang disampaikan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu 2024.