Pemilu 2024
Din Syamsuddin Rangkul Eks Jenderal TNI - Polri Bergerak Protes Kecurangan Pemilu 2024
Mantan Ketua Umum PP Muhammdiyah Din Syamsuddin mengutarakan keresahannya atas penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan membentuk GPKR.
TRIBUN-TIMUR.COM - Protes maraknya dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 termasuk Pilpres, Din Syamsuddin merangkul eks Jenderal TNI dan Polri mendeklarasikan gerakan protes.
Mantan Ketua Umum PP Muhammdiyah Din Syamsuddin mengutarakan keresahannya atas penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan membentuk Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR).
Menurut Din Syamsuddin fokus GPKR akan menyuarakan penolakan terhadap kecurangan pemilu dan pilpres.
Lebih Lanjut Din Syamsuddin meyebut gerakan itu terdiri dari 9 anggota presidium.
Di antaranya adalah mantan Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Oegroseno dan mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi.
“Sebagai bentuk ekspresi penolakan kita terhadap Pemilu dan Pilpres curang secara terstruktur sistematis dan masif,” kata Din saat ditemui di Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (4/3/2024).
Selain dua pensiunan jenderal TNI-Polri, presidium tersebut juga terdiri dari mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua, guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Didin Ramanturi, perwakilan perempuan muslim, dan anggota lainnya.
Baca juga: Tak Hanya di Bantaeng Penggelembungan Suara PSI Juga Ditemukan di TPS Galesong Takalar
Din mengungkapkan bahwa pihaknya akan menggelar deklarasi di Gedung Balai Sarbini, Jakarta, pada Selasa mendatang, tanggal 5 Maret 2024.
Menurut Din, saat ini kedaulatan masyarakat sedang mengalami penurunan dan berada pada titik terendah karena hak-hak politik mereka telah dirampas oleh rezim pemerintahan saat ini.
“Bukan hanya jelang dan kalah pemilu dan Pilpres, tapi sudah sebelumnya,” tutur Din.
Din mengatakan, sejak dua tahun lalu dirinya telah mengkritik gaya kepemimpinan Presiden Jokowi yang menurutnya menunjukkan gaya constitutional dictatorship atau kediktatoran konstitusional.
Menurutnya, hal itu dilakukan salah satunya dengan upaya merekayasa hukum.
“Jadi kalau tidak dihentikan, ya, maka ini akan berlarut dan saya membayangkan ada sustainable crime, kejahatan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Sebagai informasi, sejumlah pihak mengkritik pelaksanaan Pemilu 2024 yang dinilai diwarnai dengan kecurangan dan pelanggaran etik.
Di antara persoalan itu menyangkut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden.
Hal ini membuat putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka bisa maju sebagai calon wakil presiden.
Selain itu, publik juga menyoroti penggelontoran dana bantuan sosial (Bansos) yang dinilai menguntungkan pasangan calon tertentu.
Selain itu, sejumlah pihak juga menyoroti independensi penyelenggara negara dan cawe-cawe presiden dalam pelaksanaan pemilu.
Penggelembungan Suara PSI
Penggelembungan suara PSI kembali ditemukan di beberapa TPS yang ada di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk Pileg DPR RI.
Kali ini ditemukan penggelembungan suara PSI di 2 TPS yang ada di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.
Sebelumnya, hal serupa juga ditemukan di Kabupaten Bantaeng,
Bahkan di media sosial Twitter ramai-ramai netizen juga mengunggah bukti penggelembungan suara PSI di berbagai daerah yang ada di Indonesia.
Temuan terbaru, Tribun Timur kembali mencoba mengecek secara acak perolehan suara partai untuk Pileg DPR RI melalui Sirekap atau situs pemilu2024.kpu.go.id pada, Senin (4/3/2024).
Pencarian mengarah secara acak untuk wilayah Kabupaten Takalar tepatnya di Kecamatan Galesong.
Khusus untuk Kecamatan Galesong perolehan suara PSI memang jauh di bawah partai lainnya.
PSI hanya meraih total suara 192 di Kecamatan Galesong.
Dari 192 suara ini, PSI meraih suara terbanyak di 2 Desa yakni Desa Kampung Beru 45 suara dan Desa Parambambe 50 suara.
Penelusuran lebih lanjut, di Desa Kampung Beru dari 45 suara, mayoritas atau 41 suara diperoleh hanya di TPS 001.
Data perolehan 41 suara PSI di TPS 001 Desa Kampung Beru tertera pada kolom jumlah suara yang tercantum di Sirekap KPU.
Namun data berbeda ditemukan ketika mengecek foto form C1 Plano yang terunggah pada situs Sirekap ini.
Hasilnya PSI mendapat 0 suara sehingga dari data penelusuran faktanya ada penggelembungan 41 suara hanya di TPS ini untuk PSI.
Penggelembungan serupa juga terjadi di Desa Parambambe Kecamatan Galesong.
Di lokasi ini PSI meraih 50 suara sesuai yang tercantum di Sirekap.
Sebanyak 44 suara PSI di Desa Parambambe terkonsentrasi di TPS 001.
Tetapi lagi-lagi terjadi perbedaan jumlah suara dengan yang tercantum pada foto form C1 Plano yang terunggah pada situs Sirekap.
Nyatanya suara PSI di form C1 Plano hanya 3 suara.
Penggelembungan Suara PSI di Bantaeng
Ditemukan penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Penggelembungan suara PSI di Kabupaten Bantaeng ini angka kenaikannya terbilang signifikan.
Sebelumnya, ramai menjadi pembicaraan soal kenaikan suara PSI pada Pileg DPR RI lantaran dianggap tak lazim.
Pasalnya beberapa data ditemukan, ada kenaikan suara PSI hingga 100.000 suara per hari.
Warganet pun ramai-ramai memposting sejumlah kejanggalan utamanya di media sosial X atau Twitter.
Ada perbedaan angka yang tercantum dengan foto C1 yang diupload pada Sirekap yang merupakan situs resmi real count KPU RI.
Berdasarkan penelusuran Tribun Timur, Minggu (3/3/2024), juga ditemukan perbedaan serupa terjadi di wilayah Sulsel.
Awalnya Tribun Timur mencoba mencari jumlah rekapan suara DPR RI secara acak di wilayah Sulsel.
Selanjutnya dipilihlah Kabupaten Bantaeng sebagai sampel awal.
Khusus Kabupaten Bantaeng, PSI mendapat 3.862 suara.
Lalu tim Tribun Timur mencari lebih detail jumlah perolehan suara DPR RI ke tingkatan Kecamatan lalu tingkat kelurahan dan desa yang ada di Kabupaten Bantaeng.
Kemudian dipilihlah Kecamatan Bantaeng kemudian Kelurahan Karatuang dan dilakukan pengecekan pada 9 TPS tang tertera.
Beberapa TPS belum tertera data hasil penghitungan namun pada TPS 007 Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaneg ditemukan kejanggalan.
Suara Partai PSI di TPS tersebut berjumlah 67 sementara tak satu pun dari 8 Calegnya mendapatkan suara.
Perolehan suara Partai untuk PSI di TPS 007 Kelurahan Karatuang ini tertinggi dibandingkan partai lainnya.
Namun setelah dicek foto C1 hasil yang sudah terunggah ditemukan hasil yang berbeda.
Dimana PSI mendapat suara kosong atau 0 untuk TPS 007 Kelurahan Karatuang.
Selanjutnya ditemukan pula perbedaan rekapan suara PSI di 001 Kelurahan Onto Kecamatan Bantaeng.
Di TPS ini PSI mendapat 37 suara sesuai yang tertera di kolom Sirekap.
Tetapi berdasarkan foto C1 yang diunggah PSI hanya mendapat 5 suara.(*)
Ingat Yusran Tajuddin Ketua KPU Bone Terseret Kasus Markup Suara Caleg Sulsel? Segera Disidang DKPP |
![]() |
---|
Daftar 9 Caleg Terpilih Mundur Jadi Anggota DPRD Sulsel Demi Maju Pilkada, Siapa Calon Penggantinya? |
![]() |
---|
Ketua Bawaslu Mardiana Rusli: Tidak Ada Larangan Penyelenggara Pemilu Bicara ke Media |
![]() |
---|
Sosok Legislator PKS Nur Huda Waskitha Naik Motor Butut saat Pelantikan tapi Ternyata Jutawan |
![]() |
---|
8 Caleg Terpilih DPRD Sinjai Terancam Tak Dilantik, Dominasi Jagoan Nasdem-Golkar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.