Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Miskin Ekstrem

Penduduk Miskin Ekstrem dan Stunting Dalam Angka di Makassar

Wali Kota Makassar Danny Pomanto menyatakan Pemkot Makassar sangat memperhatikan perihal stunting dan kemiskinan.

|
Penulis: Siti Aminah | Editor: Abdul Azis Alimuddin
TRIBUN TIMUR/SALDY
Pemerintah kota Makassar melalui Dinas Sosial Makassar membuka pelayanan loket kemiskinan untuk warga miskin Makassar. Loket itu berada di kantor Dinas Sosial Makassar Jl Ade Irma Nasution, kecamatan Tallo, Makassar. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Miskin ekstrem dan stunting masih menjadi masalah serius.

Angka stunting mengalami perubahan positif atau penurunan setiap tahunnya di Makassar.

Tahun lalu atau 2023, periode Agustus, kasus stunting di Makassar 2.734 atau 3,14 persen.

Kasus tersebut mengalami penurunan dari tahun 2022 yakni 4,06 persen atau 3.333 balita.

Kendati demikian, kasus stunting maupun miskin ekstrem masih menjadi perhatian untuk diberantas.

Baca juga: Cara Pemprov Sulsel Tekan Miskin Ekstrem di Makassar, Palopo, Parepare

Komitmen itu juga dilakukan oleh Wali Kota Makassar Danny Pomanto bersama Kepala Perwakilan BPKP Sulsel Mohamad Risbiyantoro.

Baca juga: 55.098 Warga Sinjai Miskin Ekstrem, Pengeluaran Bulanan Hanya Rp322 Ribu

Mohamad Risbiyantoro mengatakan pihaknya mencoba melihat perencanaan dan penganggaran berkaitan dengan program sektor penanganan stunting dan kemiskinan di Makassar.

“Diharapkan program itu sampai kepada masyarakat sehingga kemiskinan dapat ditekan dan angka stunting turun,” katanya usai bertemu Wali Kota Makassar dalam rangka Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Stunting dan Kemiskinan Pemkot Makassar 2024, di Kantor Walikota, Jl Ahmad Yani, Jumat (1/3/2024).

Potret rumah tangga miskin di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, saat dikunjungi oleh Komunitas Tangan Kanan.
Potret rumah tangga miskin di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, saat dikunjungi oleh Komunitas Tangan Kanan. (dok pribadi)

Ia menyebut, evaluasi perencanaan dilakukan di awal tahun untuk melihat apakah ada sinkronisasi antara dinas dan sektor lainnya terkait program tersebut.

Tentunya, program ini mesti menuju satu konvergensi bahwa stunting turun, kemiskinan turun agar semua program mampu menjawabnya.

Wali Kota Makassar Danny Pomanto menyatakan Pemkot Makassar sangat memperhatikan perihal stunting dan kemiskinan.

Meski begitu, lanjut dia, semuanya harus ada prosedur atau SOP-nya.

Pasalnya, kadangkala dengan organisasi besar seperti Pemkot Makassar, kontrol dan realisasinya ada yang bias yang tentunya bukan kesengajaan.

Adanya BPKP, jelas Danny, memberikan Pemkot Makassar jalan yang lebih praktis, efektif dan perencanaan anggaran.

"Kita bersyukur karena hingga hari ini semangat kita ialah seperti itu, membuat birokrat efektif, efisien, dan transparan," jelasnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved