Hitung-hitungan Pengamat Sebut Nasdem, PKB dan PPP Gabung ke Prabowo-Gibran, Sikap PDIP dan PKS?

TRIBUN-TIMUR.COM - Tiga partai politik (parpol) diprediksi merapat ke koalisi pemenang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Tiga partai tersebut bakal merapat ke kubu capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Tiga partai itu yakni, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hal itu disampaikan Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro kepada Kompas.com, Selasa (27/2/2024).

“PKB, Nasdem, dan PPP lebih memiliki kecenderungan untuk melihat peluang berkoalisi atau bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran,” katanya.

Bawono menilai, upaya pendekatan Nasdem ke kubu Prabowo-Gibran tampak dari pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Diyakini, pertemuan tersebut turut membahas peluang Nasdem bergabung ke gerbong Prabowo-Gibran.

Potensi Nasdem bergabung ke pemerintahan mendatang semakin kuat mengingat partai pengusung capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar itu tak punya sejarah sebagai oposisi.

Nasdem berada di kubu pemerintahan Jokowi selama 2014-2024.

Begitupun dengan PKB, kata Bawono, partai yang dimotori Muhaimin Iskandar tersebut juga tak memiliki gen oposisi.

Sejak Pemilu 2004, PKB selalu berada di pihak pemenang pilpres.

Sejalan dengan itu, PPP yang merupakan salah satu partai politik pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dinilai bakal memanfaatkan peluang untuk bergabung ke penguasa.

“Ketiga partai ini tidak memiliki DNA yang kuat sebagai oposisi,” ujar Bawono.

Dari sejumlah partai pengusung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, hanya PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berpotensi menjadi oposisi pemerintah.

Sebab, kedua partai pernah berada di posisi tersebut. Selama 10 tahun, PDI-P menjadi oposisi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY (2004-2014).

Sedangkan PKS menjadi oposisi pada pemerintahan Presiden Jokowi (2014-2024).

“Jadi memang kedua partai ini besar kemungkinan akan mengambil posisi di luar pemerintahan Prabowo-Gibran selama lima tahun ke depan,” tutur Bawono.

Sebagaimana diketahui, pasangan Prabowo-Gibran unggul dalam Pilpres 2024 menurut hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga dan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hasil hitung cepat Litbang Kompas terakhir misalnya, memperlihatkan perolehan suara Prabowo-Gibran mencapai 58,47 persen.

Pasangan capres-cawapres nomor urut 2 itu didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Sementara, capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendulang 25,23 persen suara.

Pasangan ini didukung oleh Partai Nasdem, PKB, PKS, dan Partai Ummat.

Selanjutnya, masih menurut quick count, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mendapat 16,30 persen suara.

Capres-cawapres ini didukung oleh PDI Perjuangan, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Akan tetapi, quick count bukanlah hasil resmi pemilu.

Menurut Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari, penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara Pemilu 2024.

Oleh karena pemungutan suara digelar secara serentak pada 14 Februari 2024, penetapan rekapitulasi suara nasional dilakukan paling lambat pada 20 Maret 2024.

PDIP

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah memprediksi PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menjadi oposisi pemerintahan 2024-2029.

"Bagi PDIP menjadi oposisi tunggal tidak jadi soal, meskipun membaca komposisi yang ada, setidaknya Koalisi Perubahan masih mungkin akan berada di oposisi, utamanya PKS," kata Dedi kepada Tribunnews.com, Senin (26/2/2024).

Saat ini berdasarkan hasil perhitungan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka mendapat raihan suara tertinggi.

Dedi mengatakan, PDIP cenderung sulit untuk bergabung bersama Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal tersebut, kata dia, ditenggarai hubungan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang tidak baik dengan para penyokong Prabowo-Gibran, seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dan PDIP sudah miliki catatan panjang jika mereka tidak berkuasa, maka oposisi," ujarnya.

Sementara PKS, Dedi menuturkan, terkesan lebih mandiri, terbukti mereka tidak mendukung Prabowo di Pilpres 2024.

"Dan bagi PKS oposisi lebih menarik, faktanya ia kian meningkat dalam perolehan suara, dan itu bisa saja imbas independensi PKS," imbuhnya.

Belakangan mencuat kabar Presiden Jokowi sedang melakukan manuver agar parpol yang tak mendukung Prabowo-Gibran masuk dalam pemerintahan 2024-2029.

Kabar itu mencuat setelah Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh pada Minggu (18/2/2024) malam.

Jokowi mengatakan, pertemuannya dengan Surya Paloh adalah hanya pertemuan politik biasa.

Jokowi menyebut, dirinya hanya bertindak sebagai penghubung atau jembatan untuk semua hal.

"Itu sebetulnya, saya itu sebetulnya hanya jadi jembatan," kata Jokowi setelah meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RS PPN) Panglima Besar Soedirman dan 20 Rumah Sakit TNI, di RSPPN, Jalan RC Veteran Raya, Bintaro, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2024).

Terkait urusan politik, menurut Jokowi, diserahkan seluruhnya kepada partai-partai politik di Tanah Air. Dia hanya ingin menjadi penghubung komunikasi terhadap semua hal.

"Yang penting nanti partai-partai (yang mengurus). Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Urusan politik itu urusan partai," ujar Jokowi. (*)